gmane.culture.region.indonesia.ppi-india

Vision Quest

Sunny — 2012-05-26T14:19:27

Ref: Pengobatan gratis bagi pasien yang tidak mampu membayar. Bagaimana di NKRI yang para petingginya suka gembar gembor puja uji langit biru? Untuk melihat video footage, click situs dibawah ini :

http://www.aljazeera.com/programmes/101east/2012/05/2012524123210273880.html

Vision Quest
India's Aravind Eye Care System has restored the sight of millions, including those who cannot afford it.
101 East Last Modified: 25 May 2012 04:49
rom a tiny clinic to the largest eyecare provider worldwide, India's Aravind Eye Care System has restored the sight of millions, even those who cannot afford it.

Connect with 101 East

Founded in 1976, surgeons working for Aravind are among the most productive in the world, with fewer complications than British doctors.

But what is truly astonishing about Aravind is that nearly half of the 300,000 procedures it conducts every year are free.

Aravind treats everyone from presidents to paupers, regardless of what they can pay.

101 East takes you inside Aravind to meet patients and practitioners, and to see how a singular vision is restoring sight to millions who could otherwise never afford it.

101 East airs each week at the following times GMT: Thursday: 2230; Friday: 0930; Saturday: 0330; Sunday: 1630.

Click here for more 101 East.

[Non-text portions of this message have been removed]

------------------------------------

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://ppi-india.blogspot.com
4. Satu email perhari: ppiindia-digest-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw< at >public.gmane.org
5. No-email/web only: ppiindia-nomail-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw< at >public.gmane.org
6. kembali menerima email: ppiindia-normal-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw< at >public.gmane.org

Training PROFESSIONAL NEGOTIATION SKILLS

C&G Training Network — 2012-05-26T10:39:39

 

 

flyer Prof. Negotiation Skills.jpg



[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------------------

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://ppi-india.blogspot.com 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw< at >public.gmane.org
5. No-email/web only: ppiindia-nomail-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw< at >public.gmane.org
6. kembali menerima email: ppiindia-normal-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw< at >public.gmane.org

:Ooops Moments to Make You Laugh!

Meera — 2012-05-26T10:20:43

   Ooops Moments to Make You Laugh!

 <http://bit.ly/HRC7AQ>  <http://bit.ly/HRC7AQ>

Ooops Moments to Make You Laugh!...*More Pics...* <http://bit.ly/HRC7AQ>


*Want Gossip's On Your Facebook Wall...
<https://www.facebook.com/Some.Time.On.The.Net>*

Otda Belum Sejahterakan Masyarakat

Sunny — 2012-05-26T09:33:15

Ref: Alasan utama Otda dan Otsus adalah tidak lain dari pada menciptakan raja-raja kecil di berbagai pelosok Nusantara, agar supaya ekspolatasi dan penghisapan ekonomi berjalan lancar dan dengan begitu upeti bisa mudah langsung mengalir masuk tanpa rintangan kepada para petinggi berkuasa dan konco-konconya di pusat kekuasaan mau pun di luarnegeri. Bumi dicukur dan perutnya dikosongkan dalam puluhan tahun, apakah hasilnya membangunan kesejahteraan yang merubah dsar-dasar kehidupan penduduk setempat pemilik harta angurah Illahi menjadi baik dari miskin lebih baik atau kaya? Salah satu contoh jelas ialah pengambilan emas di Papua yang berpenduduk kurang lebih 3 juta. Apakah dengan mliar dollar dari Freeport tiap tahun ke kas NKRI untuk puluhan tahun, telah memberi perubahan signifikan bagi kehidupan penduduk setempat? Gelaja ini bukan saja terdapat di Papua, tetapi juga di berbagai tempat di Nusantra” yang disebut propinsi berkekayaan alam yang diesksplotasi selama puluhan tahun, mereka menjadi miskin dan termiskin, lihat saja pada hasil sensus BPS 2010. Di tempat-tempat tsb sering pula terjadi kekerasan bersifat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kekuasaan negara dan ada kalanya juga kekerasan berlambang agama. Pada waktu ada kekayaan alam sedang diambil rakyat miskin, lantas apakah rakyat akan kaya dan sejahtera, jika kekayaan alam mereka sudah habis diambil?

http://www.shnews.co/detile-2285-otda-belum-sejahterakan-masyarakat.html

Otda Belum Sejahterakan Masyarakat

Deytri Aritonang | Jumat, 25 Mei 2012 - 15:30:00 WIB

Daerah otonom baru terbentuk sampai 205 kabupaten/kota selama 10 tahun ini.
JAKARTA - Otonomi daerah (otda) telah berjalan hingga 13 tahun. Sayang, dampak nyata hanya terlihat pada keriuhan politik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Sementara kesejahteraan masyarakat tidak bertumbuh seiring perkembangan politik.

“Kesejahteraan masyarakat tidak tumbuh seiring perkembangan demokrasi. Mestinya ketika daerah otonomi berkembang, demokrasi berkembang, dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Otda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermansyah Djohan dalam Seminar Nasional “Refleksi 11 Tahun Otonomi Daerah”, Kamis (24/5).

Birokrat yang akrab disapa Djo itu mengatakan, salah satu indikator keberhasilan otda adalah pelaksanaan pilkada langsung oleh rakyat. Tetapi, keriaan pesta demokrasi itu tidak sejalan dengan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Pascapenerbitan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ungkapnya, secara politik, demokrasi berkembang secara masif. Disampaikannya, hingga saat ini, sudah terselenggara sekitar 800 pemilihan kepala daerah langsung.

Di sisi lain, indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia tidak membaik. Pada 2008, Indonesia menduduki peringkat 109 dari 179 negara. Pada 2009, peringkat IPM Indonesia bahkan menurun menjadi 111. Pada 2010, Indonesia menduduki posisi 108, namun peringkat kembali merosot pada 2011 menjadi 124.

Dia menjelaskan, beberapa masalah terkait kebijakan otda dan desentralisasi, antara lain benturan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Masalah koordinasi juga terjadi antara pemerintah antardaerah. Penyebab lain, kata Djo, adalah banyak peraturan yang tidak diharmonisasi, serta politik uang.

Hal senada juga disampaikan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia Iberamsjah. Dia mengatakan, pilkada langsung saat ini hanya menjadi demokrasi prosedural. Dia menilai proses demokrasi yang hanya mengutamakan kekuasaan dan menghalalkan segala cara, termasuk politik, yang membuat tatanan politik tidak sehat.

Dia menegaskan, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) semestinya membuat terobosan supaya kesejahteraan rakyat terwujud. Pemerintah daerah, ujar dia, semestinya bukan sekadar memaknai otda dengan pilkada langsung dan kewenangan kepala daerah.

Ketua Apkasi Isran Noor mengaku gelisah lantaran para kepala daerah takut berinovasi dan berinisiatif dalam membangun wilayahnya. Disampaikannya, ketakutan itu muncul karena khawatir inovasi dinilai sebagai penyalahgunaan wewenang. “Nanti malah dituduh korupsi,” kata Isran.

(Sinar Harapan)

[Non-text portions of this message have been removed]

------------------------------------

:Ultimate Collection of Photos Captured In The Right Time

Meera — 2012-05-26T06:02:03

   Ultimate Collection of Photos Captured In The Right Time

 <http://bit.ly/Hmu92R>  <http://bit.ly/Hmu92R>

 <http://bit.ly/Hmu92R>
..
Ultimate Collection of Photos Captured In The Right Time...*More
Pics...*<http://bit.ly/Hmu92R>


 *Want Gossip's On Your Facebook Wall...
<https://www.facebook.com/Some.Time.On.The.Net>  *

TKI Asal Subang Bernasib Malang

Sunny — 2012-05-25T21:55:56

http://www.klik-galamedia.com/tki-asal-subang-bernasib-malang
Jumat, 25 mei 2012 18:18 WIB
TKI Asal Subang Bernasib Malang
SUBANG (GM) - Dua tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Subang yang bekerja di Dubai, Abu Dhabi dan negeri jiran, Malaysia dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi karena mengalami nasib malang.

Siti Hindun binti Duroh warga Dusun Tegalsari , Desa Legonwetan Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang di Dubai Abu Dhabi mendapat kasus penganiayaan, sedangkan Putri Hermalia binti Suha (21) warga Dusun Jambu Desa Sidajaya, kecamatan Cipunagara Subang hilang kontak selama 5 tahun.

Keterangan yang diperoleh Jum'at (25/5) mengatakan, Siti Hindun binti Duroh yang sudah bekerja setahun melalui PJTKI PT. Alfindo Masbuana Jakarta dikabarkan mendapat penganiayaan dari majikannya setelah terhasut rekan sekerja korban. " Informasinya sudah minggu dirawat dan persoalan ini sudah dilaporkan ke Dinas Tenaga kerja, "kata Suri, tetangga keluarga korban. Mereka berharap Siti dapat segera kembali kekampung halamannya termasuk juga hak-haknya selama bekerja di sana di penuhi oleh majikannya. Sedangkan Putri Hermalia Putri bekerja di salah seorang anggota kepolisian Malaysia, bernama Li Yun Yen, beralamat di jalan Enam Nomor 7/15 46.000 Darul Ehsan Selangor Malaysia.

Namun sejak keberangkatannya pada tahun 2006 melalui PT. Zamzam Perwita Jakarta hanya sempat ada komunikasi selama 1 tahun termasuk mengirim uang Rp12 juta rupiah. " Setelah itu keluarga hilang kontak dengan Putri dan dari surat terakhir mengaku sedang ada masalah dengan majikannya, " ujar Suryana (45) kerabatnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kab.Subang, H.Ade Rusmana membenarkan adanya pengaduan keluarga kedua tenaga kerja asal Subang tersebut.

"Tadi pagi Kasi Penempatan Tenaga berangkat ke rumah keluarga korban untuk melakukan re-chek sekaligus penjelasan secara detail, termasuk ke keluarga Putri yang hilang kontak, "katanya.

Hasil keterangan ditambah data pendukung akan dibawa ke Jakarta untuk dipasilitasi dan meminta bantuan Kementerian Luar Negeri, BNP2 PJTKI dan pihak pengerah tenaga kerja kedua tenaga dimaksud.

" Ini kan sudah menjadi tugas kami membantu warga Subang walalupun tidak sedikit yang berangkat ada yang melangkahi dinas, dan baru tahu setelah ada persoalan. Kemungkinan hari Senin akan ditindaklanjuti ke Jakarta, "kata H.Ade.
adh

[Non-text portions of this message have been removed]

------------------------------------

100 Mahasiswa di Banyumas Terindikasi Masuk Gerakan NII

Sunny — 2012-05-25T21:45:51

http://www.suarapembaruan.com/home/100-mahasiswa-di-banyumas-terindikasi-masuk-gerakan-nii/20484

100 Mahasiswa di Banyumas Terindikasi Masuk Gerakan NII
Kamis, 24 Mei 2012 | 14:57
Ilustrasi bendera NII [google]

Berita Terkait

a.. Pengantin Baru Menghilang, Kelurga Menduga Diculik Jaringan NII
b.. Sehari NII Jateng Bisa Kumpul Duit Rp 15 Juta
c.. Enam Warga Ungaran Resmi Tersangka NII
d.. Polisi Masih Periksa Enam Orang Anggota NII
e.. Warga Gerebek Sebuah Rumah Kontrakan di Cilegon
[PURWOKERTO] Negara Islam Indonesia Crisis Center (NCC) mencatat sekitar 100 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Banyumas, Jawa Tengah, terindikasi masuk gerakan NII.

"Kami menerima laporan di Banyumas ada sekitar 100 mahasiswa yang terindikasi masuk NII, dan 70 orang di antaranya ada di sini (Universitas Jenderal Soedirman, red.)," kata pendiri NCC, Kent Setiawan, di Purwokerto, Kamis.

Kent mengatakan hal itu kepada wartawan usai menjadi pembicara dalam Seminar Nasional "Penguatan Pilar Kebangsaan Guna Membentengi Generasi Muda dari Pengaruh Paham Ideologi NII" yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed bersama Institute for Democracy Studies (Indecs) di Aula FISIP Unsoed Purwokerto.

Menurut dia, NCC menerima laporan tersebut dari orang tua maupun orang-orang terdekat dengan korban (mahasiswa yang terindikasi masuk dalam gerakan NII.

Ia mengatakan, mahasiswa yang direkrut NII rata-rata pendiam dan berasal dari keluarga kaya.

Disinggung mengenai kemungkinan adanya dosen yang terlibat dalam gerakan NII, dia mengakui telah menerima laporan yang menyebutkan dugaan tersebut.

"Ada memang laporan yang mengindikasikan itu (dosen terlibat NII), namun kami belum berani memublikasikannya karena tidak ada bukti dokumentasi atau foto. Kami hanya menerima laporan dari korban jika dia melihat adanya seorang dosen dalam suatu acara NII," katanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, gerakan NII saat ini mengalami kevakuman karena sedang menunggu penyelesaian kasus Panji Gumilang (pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Indramayu, red.).

"Rencananya 21 Mei kemarin, vonis di Pengadilan Indramayu. Namun dengan alasan sakit, Panji Gumilang tidak menghadiri persidangan. Padahal di Jawa Tengah, sudah jelas pasal makarnya mengarah ke Panji Gumilang," katanya.

Menurut dia, wilayah rawan NII di Indonesia tersebar di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

"Namun yang paling rawan Jawa Tengah karena paling banyak. Korbannya yang lapor juga paling banyak dari Jawa Tengah," katanya.

Ia mengatakan, NII di Jawa Tengah ada dua kelompok, yakni KW 2 dan KW 9.

Dalam hal ini, kata dia, NII KW 2 rata-rata diikuti orang tua dengan membentuk sejumlah yayasan.

"Kalau KW 9 dari Jakarta dan mereka merekrut mahasiswa," katanya.

Menurut dia, munculnya dua kelompok NII di Jawa Tengah karena adanya migrasi lantaran provinsi ini dinilai berhasil dalam penggalangan dana oleh KW 2, sedangkan KW 9 di Jakarta sukses dalam penggalangan massa.

Dengan demikian, kata dia, anggota NII KW 9 didatangkan ke Jawa Tengah untuk menggalang massa dan anggota NII KW 2 dibawa ke Jakarta untuk penggalangan dana.

"NII Jawa Tengah dinilai pintar cari duit," katanya.

Kent meyakini ada oknum pejabat atau pembesar yang bermain di belakang NII atau Panji Gumilang.

"Ada dua pertanyaan, apakah Panji Gumilang terlalu pintar sehingga bisa menipu pejabat, atau pejabat terlalu pintas sehingga bisa menipu Panji Gumilang," katanya.

Menurut dia, Panji Gumilang tidak terlalu pintar sehingga diyakini ada yang memanfaatkan NII karena massanya sangat besar.

Ia mengatakan, hal ini dibuktikan dalam Pemilu 2004 silam terjadi penggelembungan suara di Pondok Pesantren Al Zaytun. [Ant/L-9]

[Non-text portions of this message have been removed]

------------------------------------

Ketika ASNLF Menarik Perhatian Pegiat HAM

Sunny — 2012-05-25T21:02:09

http://theglobejournal.com/politik/ketika-asnlf-menarik-perhatian-pegiat-ham/index.php

Ketika ASNLF Menarik Perhatian Pegiat HAM
Asnawi Ali [Laporan dari Sidang HAM di Jenewa]
Jum`at, 25 Mei 2012 10:49 WIB
Foto: dok pribadiDelegasi Aceh Yusuf Daud dua dari kanan di sidang HAM Dewan PBB
Jenewa - Di pintu rapat sejumlah pria parlente dan wanita berseragam kantor berdiri rapi layaknya antrian. Di depan barisan, berdiri dua polisi berbadan tegap. Mereka nyaris tidak pernah bicara. Matanya awas memandangi peserta yang masuk pintu pemeriksaan.
Di sudut kiri kanan terlihat kamera CCTV. Satu persatu maju sambil meletakkan barang bawaan di mesin pemindai.

"Your glasses please," ujar petugas kepada penulis yang kebetulan lupa meletakkan kaca mata. Layaknya masuk ke area bandar udara, begitu pula memasuki ruangan acara rapat yang membahas tinjauan periodik universal sesi 13 - UPR (Universal Periodic Review), Rabu, (23/5) Jenewa.

Hari itu, ruang XX lantai 2, sekira pukul 9:00-12:30 giliran delegasi Indonesia memberikan laporan periodik HAM selama 4 tahun sebelumnya. Dari meja lingkar terdepan, duduk manis Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalagewa didampingi stafnya.

Diluar kelaziman jika seorang menteri luar negeri sebuah negara langsung yang membaca dan menjawab tanggapan. Indonesia sudah mengantisipasi mendapat tantangan berat dari NGO dan pemerintah karena rekomendasi-rekomendasi dari UPR 2008 tidak seluruhnya dilaksanakan. Oleh sebab itu, Indonesia mempersiapkan delegasi tingkat tinggi yang terdiri dari 13 orang dan dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negerinya.

Di belakang delegasi Indonesia terbentang layar jumbo ukuran bioskop dan perwakilan negara-negara duduk di kursi melingkar menghadap mimbar. Sejurus kemudian, pemimpin rapat H.E Mr Andras Dekany memberikan sambutan. Di akhir ucapannya, dia mempersilahkan Indonesia memberikan laporan, yang diikuti oleh tanggapan-tanggapan dari 74 negara atas laporan Indonesia selama 95 detik per negara.

Dalam mekanisme UPR tidak diatur peranan NGO memberi tanggapan. Walaupun demikian, para NGO kaliber international cukup lihai melobi dan menciptakan mekanisme sendiri untuk menggugat Indonesia, baik melalui lisan atau tulisan.

Foto: Asnawi AliSuasana forum UPR (Universal Periodic Review), Rabu, (23/5) di Jenewa
Seperti diduga sebelumnya, Indonesia melaporkan hal-hal yang positif saja. Dari uraian normatif, Marty menjelaskan terdapat kemajuan penegakan hak asasi terutama masalah kebebasan beragama. Sebagai contoh, dia menuturkan ada kesalahpahaman di mana Indonesia bukan hanya mengakui 6 agama resmi selain Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu juga kepercayaan lainnya. Sejumlah negara mempertanyakan kejadian penyerangan terhadap penganut Ahmadiah, Syiah dan kaum minoritas lainnya.
Dalam sisi lain, Marty mencari alibi dengan mengatakan bahwa "Indonesia mempunyai keragaman etnis, budaya dan agama serta bentuk geografis yang besar. Namun, dalam memberikan perlindungan dan peningkatan HAM ke depan diusahakan tidak akan berjalan di tempat," ujar Marty dengan mimik serius.

Sementara itu, anggota-angota negara ASEAN memberikan tanggapan yang sangat umum bahkan memuji layaknya negara sahabat. Aktivis HAM Indonesia yang enggan menyebutkan namanya malah sudah mengatakan kepada penulis agar tidak terkejut.

"Saya yakin mereka sudah kontak beberapa hari sebelumnya untuk lobi dan meyakinkan agar memberikan penilaian yang baik kepada Indonesia. Jadi, seperti hubungan timbal balik" ujar aktivis tersebut yang paham betul dengan mekanisme beluk sidang UPR.

Dalam komentar lainnya, negara dari Eropa menekan Indonesia agar meninjau kembali serta menghapuskan undang-undang hukuman mati, mengratifikasi Konvensi ROME tentang Pengadilan Kriminal Iternasional (ICC), tentang impunitas terhadap pelanggaran militer, latihan pendidikan HAM untuk polisi dan militer Indonesia, perbaikan undang-undang untuk perlindungan pekerja migran.

Berkaitan dengan daerah konflik, yang sering disinggung adalah kejadian di provinsi Papua dan Papua Barat. Hal kejutan terdapat saat sejumlah negara Eropa menyinggung kekerasan yang terjadi di kedua provinsi tersebut. Bahkan dari Australia dan Swiss menyarankan agar Indonesia mengedepankan dialog dan bekerja sama dengan pihak NGO.

“Kemitraan dengan pihak lembaga bukan pemerintah diharapkan menjadi prioritas” tekan mereka dalam ucapannya. Spanyol meminta kepada Indonesia agar diberikan akses kepada pembela hak asasi manusia, wartawan dan diplomat ke provinsi Papua dan Papua Barat.

Kejutan lainnya terjadi saat menyinggung Aceh. Negeri matador itu dalam poinnya meminta agar menghilangkan undang-undang kriminal terhadap bagi kaum homoseksual di mana sejak diperkenalkannya Syariah Islam pada tahun 2002.

Sementara itu, delegasi ASNLF yang diwakili oleh Yusuf Daud, sejak awal mengikuti jalannya rapat secara seksama mengambil inisiatif memperkenalkan HAM Aceh yang belum selesai. Salah satu mekanisme yang bisa dipakai ujar warga Swedia keturunan Aceh ini dengan membuat pernyataan sikap dari Acheh Sumatra National Libeartion Front (ASNLF).

“Pernyataan ini sangat penting kita bagi-bagikan sebelum adopsi laporan dan kesimpulan tentang Indonesia Jumat esok” ujarnya. Rencananya, pernyataan berbentuk kesimpulan HAM itu akan dibagi-bagikan ke depan panitia dan meja para hampir setiap delegasi negara, terutama Negara Uni Eropa.

Setelah rehat siang selama 2 jam, dalam ruangan berbeda di XXV Palais des Nations namun di bangunan yang sama, ditampilkan sesi tambahan bertajuk "Voices from the Ground Assesing Indonesia's Human Rights Developments through the UPR". Acara yang disponsori oleh NGO kaliber internasional seperti Forum Asia, Infid, Human Right Watch, Franciscans International dan ILGA ini menampilkan pembicara dari aktivis HAM dari Jakarta Rafendi Djamin (HRWG), Ifdhal Kasim (Komnas HAM) Yuniyanti Chuzaifah (Komnas Perempuan).

Dalam undangan terdapat daftar perwakilan ELSAM Papua namun berhalangan hadir dan diwakili oleh NGO Franciscans International. Mereka mempresentasikan permasalahan HAM Indonesia versi LSM yang berbeda seperti presentasi delegasi Indonesia beberapa jam sebelumnya. Layaknya oposisi, mekanisme demikian ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain agar menerima informasi kedua belah pihak.

Dari dalam bangunan kantor PBB urusan HAM yang megah Jenewa ini, berbagai bahasa, kaum dan bangsa dari 4 penjuru mata dunia datang dan duduk sejajar membicarakan masalah hak asasi manusia disetiap negaranya. Dari sini pula, akan menjadi pedoman untuk peningkatan HAM setipa negara di empat tahun mendatang.

[Non-text portions of this message have been removed]

------------------------------------

Sikap ASNLF di Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa

Sunny — 2012-05-25T20:56:15

http://theglobejournal.com/opini/sikap-asnlf-di-sidang-dewan-ham-pbb-di-jenewa/index.php

Sikap ASNLF di Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa

Yusuf Daud [Anggota Acheh Sumatra National Libeartion Front (ASNLF). Pernyataan ini Disampaikan pada Sidang HAM UPR di Jenewa]
Jum`at, 25 Mei 2012 11:08 WIB
“Kekerasan sudah pasti menjadi satu bagian penting dari sejarah singkat Indonesia. Pemerintah Indonesia secara sistematis telah melanggar hak asasi manusia yang fundamental selama lebih dari 20 tahun ini dan terus melakukannya tanpa adanya hukuman.” Laporan Asia Watch 1990

Hampir 30 tahun lamanya Aceh menjadi ladang pembantaian bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), yang kemudian diganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), dalam upaya mereka untuk menghancurkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) - salah satu pergerakan untuk membebaskan Aceh dari Republik Indonesia.

Selama rentang waktu tersebut, ribuan jiwa rakyat Aceh yang tidak bersalah telah menjadi korban pembunuhan, termasuk sebagai korban pembunuhan diluar hukum, pembantaian massal, penyiksaan, penangkapaan secara sewenang-wenang serta penghilangan secara paksa. Kebrutalan yang terjadi tersebut telah pula terdokumentasi secara rinci baik oleh organisasi-organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) lokal maupun organisasi-organisasi HAM international. Sungguh sangat disayangkan bahwa kelakuan-kelakuan brutal yang dimaksudkan di atas dan juga pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer Indonesia semasa konflik Aceh telah berhasil ditutup-tutupi atau bahkan dilupakan dengan adanya Perjanjian Helsinki di tahun 2005.

Pada Desember 2004, Aceh dilanda bencana Tsunami yang mengakibatkan sekitar 200, 000 jiwa rakyat Aceh meninggal dunia. Bencana alam ini ditambah dengan perang yang berkepanjangan telah mengantar kedua belah pihak, yaitu Indonesia dan GAM, ke meja perundingan. Sebuah perjanjian pun akhirnya disepakati pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, ibu kota Finland. Dan, karena itu, berakhirlah salah satu perang yang terpanjang di Asia Tenggara.

Banyak pengamat yang menganggap bahwa penyebab utama keberhasilan perundingan Helsinki adalah kerelaan GAM untuk meninggalkan opsi “merdeka” dari agenda perundingan. Namun menurut sebagian pakar tentang konflik Aceh seperti Aspinal (2005), keberhasilan perundingan tersebut justru disebabkan oleh “melemahnya kekuatan GAM yang disebabkan oleh operasi-operasi brutal darurat militer,” yang dilakukan sebelum datangnya tsunami.

Sebagai hasil dari perundingan tersebut, GAM diberikan status “pemerintah sendiri” yang didalamnya termasuk hak-hak untuk membuat partai lokal, Pengadilan HAM (PH), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) serta amnesti untuk tahanan politik dan lain sebagainya.
Dunia pun menarik nafas lega bahwa salah satu perang kotor Indonesia, setelah Timor Leste, berakhir dalam sekejap. Rakyat Aceh yang paling terkorbankan dalam konflik ini pun berduyun-duyun keluar ke jalan-jalan untuk menyambut berita damai dengan doa dan air mata bahagia.

Sekarang, tujuh tahun telah berlalu, rakyat Aceh telah menyaksikan sendiri bagaimana aktor-aktor perjanjian Helsinki, yaitu mantan GAM dan pihak Indonesia, telah mempermainkan jiwa-raga dan masa depan rakyat Aceh.

Kebanyakan Janji Helsinki seperti pengadilan HAM dan KKR serta lebih dari selusin poin-poin penting lainnya dari MoU dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) tetap belum terlaksana. Dan dalam kenyataannya, aktor-aktor tersebut malah lebih sibuk mencari jalan pintas untuk memutihkan kasus-kasus masa lalu daripada membuat qanun yang diperlukan bagi kasus tersebut untuk dibawa ke jalur hukum. .

Bahkan mereka yang paling fanatik kepada proses perdamaian Helsinki pun kini sudah mulai pesimis bahwa kedua badan HAM penting, yaitu Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dimaksudkan untuk menyediakan akses keadilan bagi korban kekerasan militer tersebut akan berhasil didirikan di Aceh.

Organisasi-organisasi HAM lokal dan nasional tidak habis-habisnya menyuarakan dan menuntut pelaku-pelaku pelanggaran HAM baik yang terjadi di masa lalu maupun sekarang untuk segera dibawa ke pengadilan, namun segala usaha mereka itu belum membawakan hasil.

Organisasi Pusat Transisi Keadilan Internasional (ICTJ) yang berbasis di New York (laporan 1998) mengatakan bahwa dalam proses pembinaan damai, suara korban itu tidak boleh diabaikan, karena mereka itu adalah aktor-aktor yang penting. Karena damai itu sendiri merupaka sebuah proses, tambah ICTJ lagi, maka keadilan harus ditegakkan dengan cara membongkar akar dari pokok permasaalahan contohnya dengan mengubah institusi-institusi yang terkait dengan pelanggaran HAM yang dimaksud.

Pelanggaran HAM di Aceh sudah dianggap sebagai masa lalu yang tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Hal ini mengakibatkan pelanggaran HAM dalam bentuk yang sama masih saja terus berlangsung sampai saat ini walaupun keadaan di Aceh sudah damai. Tentunya efek dari kekebalan hukum tersebut sangatlah jelas kita rasakan yang secara nyata telah diakibatkan secara langsung oleh perbuatan Indonesia yang tidak bertanggung jawab dan tidak konsisten dalam menanggulangi kasus-kasus HAM masa lalu. Oleh karena itu, selama hak penentuan nasib sendiri dan hak kebebasan fundamental bangsa Aceh belum terpenuhi, maka pelanggaran-pelanggaran tersebut pun tidak akan pernah berkesudahan.

Uskup Carlos Belo dari Timor Leste, pemenang Hadiah Nobel Damai, berkata: “Ketika sebuah pemerintahan menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa tertentu tidak pernah terjadi, sedangkan di depan kita hadir korban-korban yang menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa tesebut memang pernah terjadi, maka pemerintahan tersebut akan kehilangan kredibilitas dan kekuasaannya. Tidak ada satu pemerintahan yang memerintah dengan menggunakan kekerasan yang bisa bertahan kecuali dengan terus menggunakan kekerasan. Tidak ada jalan mundur, karena kekerasan tetap hanya akan melahirkan kekerasan, dan para pelaku kejahatan hidup dalam ketakutan akan kemungkinan menjadi korban dari kejahatan itu sendiri dikemudian hari.”

Sekarang terserah kepada Indonesia sendiri untuk membuktikan ketidak-benaran pernyataan di atas, dan merupakan tugas masyarakat international untuk membantu Indonesia untuk mewujudkan bahwa “Tidak ada satu pemerintahan yang memerintah dengan menggunakan kekerasan bisa bertahan kecuali dengan terus menggunakan kekerasan” itu tidak bena

[Non-text portions of this message have been removed]

------------------------------------

Menlu RI Berbohong di Jenewa

Sunny — 2012-05-25T20:46:11

Ref: Pada umumnya kaum kleptokratik tidak punya malu selain kemaluan, jadi berani bohong di depan umum, demikianlah sifat rezim NKRI.

http://theglobejournal.com/politik/menlu-ri-berbohong-di-jenewa/index.php

Menlu RI Berbohong di Jenewa
Jum`at, 25 Mei 2012 17:07 WIB
Jenewa-Beberapa jam lalu, catatan HAM Indonesia ditinjau oleh Dewan HAM PBB dalam sidang periodik ke-13 di Jenewa, Swiss. Isu-isu kunci, seperti perlindungan atas kebebasan beragama atau situasi HAM di Papua, diangkat oleh banyak negara anggota PBB yang turut dalam kajian HAM.

Banyak anggota Komisi HAM Asia atau AHRC (Asian Human Rights Commission) dan organisasi-bawahannya ALRC (Asian Legal Research Center) prihatin dengan penegakkan HAM di Indonesia. Atas situasi diskriminatif yang dialami kaum minoritas di Indonesia, Swedia, Jerman dan Swiss menyatakan kekecewaannya. Kelompok minoritas di Indonesia, seperti Ahmadiyah, Syiah, Baha’i dan Kristen. Mereka mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan tegas terhadap mereya yang menindas dan melakukan tindak pidana hingga nyawa yang meregang dari kelompok-kelompok minoritas.

“Tanggapan oleh pemerintah Indonesia atas isu-isu dan pelanggaran HAM yang dibahas dalam kajian ini adalah sangat mengecewakan, karena (jawaban) mereka sering hanya berisi penolakan dan menunjukkan kurangnya rasa hormat bagi korban dan hak-hak mereka,” kata Wong Kai Shing, Direktur Eksekutif AHRC. Hal ini terungkap dalam laporan Situs Asian Human Rights Commission (23/5, AHRC-PRL-016-2012), yang sedang mengikuti kegiatan di Jenewa, Swiss, tanggal 23-26 Mei.

Marty Disindir Habis
Seperti disindir sejumlah media asing, Menlu RI Marty Natalegawa dianggap berbohong, ketika memimpin delegasi Indonesia mempertanggung-jawabkan tindakan diskriminatif Pemerintah Indonesia terhadap kaum Minoritas. Marty membantah sinyalemen kelambanan pemerintah Indonesia tentang perlindungan dan penghormatan terhadap kebebasan beragama.”Pemerintah Indonesia menghormati semua agama sebagai sama.”

Media asing menganggap klaim Marty bertentangan dengan semua laporan lapangan, dan tidak bersesuaian dengan, misalnya, perda-perda diskriminatif di negeri ini.Sejumlah negara, termasuk Perancis, Jepang dan Selandia Baru, mengangkat situasi di Papua, yang mencakup kekerasan yang makin meluas, penangkapan sewenang-wenang dan penahanan, serta pembatasan sah terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul.Prancis menyebut secara langsung perihal kesulitan media asing memperoleh akses untuk masuk ke Papua.

Sementara itu, AS dan Jerman mengangkat artikel 106 dan 110 KUHP yang digunakan mengkriminalkan para aktivis HAM di Papua.Natalegawa menyatakan bahwa bahwa semua pelaku pelanggaran HAM di Papua sedang bertanggung jawab di ‘pengadilan yang transparan dan terbuka’. Sebaliknya, AHRC dan kelompok hak asasi mendokumentasikan kasus-kasus penyiksaan dan kekerasan yang tidak mendapat tanggapan yang memadai dari pemerintah Indonesia.

“Penolakan terhadap sejumlah pelanggaran HAM oleh militer (dan Brimob) di provinsi Papua dengan alasan impunitas (kewajiban keamanan Negara) adalah tidak dapat dipertanggung-jawabkan,” kata sindir Wong Kai Shing. “Respon Pemerintah Indonesia terhadap semua tindakan pelanggaran HAM amat mengecewakan. Sikap Pemerintah RI itu merupakan kemunduran besar bagi harapan mereka yang seharusnya mendapat perlindungan yang lebih baik dan menikmati hak asasi manusia di negeri ini,” pungkas Wong Kai.

Sejumlah pihak menganjurkan Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan rekomendasi Komisi HAM PBB atau Indonesia tidak mendapat tempat terhormat dalam pergaulan internasional. Kekecewaan atas laporan Pemerintah RI dapat berdampak ketidak-percayaan pada elbagai pbidang-bidang lainnya, dalam hubungan bilateral maupun multilateral. Ini lampu kuning untuk Pemerintahan SBY. [003-kabarindonesia.co

[Non-text portions of this message have been removed]

------------------------------------

Torture and other ill-treatment

Sunny — 2012-05-25T19:48:14

http://www.amnesty.org/en/region/indonesia/report-2012
Head of state and government
Susilo Bambang Yudhoyono
Death penalty
retentionist
Population
242.3 million
Life expectancy
69.4 years
Under 5-mortality
38.9 per 1,000
Adult literacy
92.2 per cent
a.. Torture and other ill-treatment
b.. Excessive use of force
c.. Freedom of expression
d.. Discrimination
e.. Sexual and reproductive rights
f.. Domestic workers
g.. Impunity
h.. Death penalty
i.. Amnesty International Reports
j.. Amnesty International Visits
Indonesia assumed the chair of ASEAN and in May was elected to the UN Human Rights Council for a third consecutive term. The government strengthened the national police commission but police accountability mechanisms remained inadequate. The security forces faced persistent allegations of human rights violations, including torture and other ill-treatment and use of unnecessary and excessive force. Provincial authorities in Aceh increasingly used caning as a judicial punishment. Peaceful political activities continued to be criminalized in Papua and Maluku. Religious minorities suffered discrimination, including intimidation and physical attacks. Barriers to sexual and reproductive rights continued to affect women and girls. No executions were reported.

Torture and other ill-treatment
Security forces faced repeated allegations of torturing and otherwise ill-treating detainees, particularly peaceful political activists in areas with a history of independence movements such as Papua and Maluku. Independent investigations into such allegations were rare.

a.. In January, three soldiers who had been filmed kicking and verbally abusing Papuans were sentenced by a military court to between eight and 10 months’ imprisonment for disobeying orders. A senior Indonesian government official described the abuse as a “minor violation”.
b.. There were no investigations into allegations of torture and other ill-treatment of 21 peaceful political activists by Special Detachment-88 (Densus-88), a police counter-terrorism unit. The 21 had been tortured during arrest, detention and interrogation in Maluku in August 2010.
Caning was increasingly used as a form of judicial punishment in Aceh. At least 72 people were caned for various offences, including drinking alcohol, being alone with someone of the opposite sex who was not a marriage partner or relative (khalwat), and for gambling. The Acehnese authorities passed a series of by-laws governing the implementation of Shari’a law after the enactment of the province’s Special Autonomy Law in 2001.

Top of page
Excessive use of force
The police used unnecessary and excessive force against demonstrators and protesters, especially in land dispute cases. In the rare instances where investigations took place, little progress was made in bringing perpetrators to justice.

a.. In January, six palm oil farmers were seriously injured in Jambi Province after Police Mobile Brigade (Brimob) officers fired rubber bullets at them in an attempt to evict them from a plantation they were working on. The plantation was the subject of an ongoing land dispute between the farmers and a palm oil company.
b.. In April, police in Papua shot Dominokus Auwe in the chest and head, killing him, and wounded two others in front of the Moanemani sub-district police station. The three men had approached the station peacefully to inquire about money the police had seized from Dominokus Auwe earlier that day.
c.. In June, security forces used unnecessary and excessive force while attempting to forcibly evict a community in Langkat district, North Sumatra. The community had been involved in a land dispute with the local authorities. When the community protested against the eviction, police officers fired on the crowd without warning, injuring at least nine people. Six others were kicked and beaten.
Top of page
Freedom of expression
The government continued to criminalize peaceful political expression in Maluku and Papua. At least 90 political activists were imprisoned for their peaceful political activities.

a.. In August, two Papuan political activists, Melkianus Bleskadit and Daniel Yenu, were imprisoned for up to two years for their involvement in a peaceful political protest in Manokwari town in December 2010.
b.. In October, over 300 people were arbitrarily arrested after participating in the Third Papuan People’s Congress, a peaceful gathering held in Abepura town, Papua Province. Although most were held overnight and released the next day, five were charged with “rebellion” under Article 106 of the Criminal Code. The charge could carry a maximum life sentence. A preliminary investigation by the National Human Rights Commission (Komnas HAM) found that the security forces had committed a range of human rights violations, including opening fire on participants at the gathering, and beating and kicking them.
Some human rights defenders and journalists continued to be intimidated and attacked because of their work.

a.. In March, journalist Banjir Ambarita was stabbed by unidentified persons in the province of Papua shortly after he had written about two cases of women who were reportedly raped by police officers in Papua. He survived the attack.
b.. In June, military officers beat Yones Douw, a human rights defender in Papua, after he tried to monitor a protest calling for accountability for the possible unlawful killing of Papuan Derek Adii in May.
Top of page
Discrimination
Attacks and intimidation against religious minorities persisted. The Ahmadiyya community was increasingly targeted and at least four provinces issued new regional regulations restricting Ahmadiyya activities. By the end of the year, at least 18 Christian churches had been attacked or forced to close down. In many cases the police failed to adequately protect religious and other minority groups from such attacks.

a.. In February, three Ahmadis were killed after a 1,500-person mob attacked them in Cikeusik, Banten Province. On 28 July, 12 people were sentenced to between three and six months’ imprisonment for their involvement in the incident. No one was charged with murder and local human rights groups raised concerns about the weak prosecution.
b.. The Mayor of Bogor continued to defy a 2010 Supreme Court ruling ordering the authorities to reopen the Taman Yasmin Indonesian Christian Church. The congregation was forced to conduct its weekly services on the pavement outside the closed church, amid protests from radical groups.
Top of page
Sexual and reproductive rights
Women and girls, especially those from poor and marginalized communities, were prevented from fully exercising their sexual and reproductive rights. Many continued to be denied the reproductive health services provided for in the 2009 Health Law, as the Ministry of Health had yet to issue the necessary implementing regulation. The government failed to challenge discriminatory attitudes and cruel, inhuman and degrading practices, including female genital mutilation and early marriages.

a.. In June, the Minister of Health defended a November 2010 regulation permitting specifically defined forms of “female circumcision” when performed by doctors, nurses and midwives. The regulation legitimized the widespread practice of female genital mutilation. It also violated a number of Indonesian laws and contradicted government pledges to enhance gender equality and combat discrimination against women.
The maternal mortality ratio remained one of the highest in the region.

Top of page
Domestic workers
In June, the President expressed support for the new ILO No. 189 Domestic Workers Convention. However, for a second successive year, parliament failed to debate and enact legislation providing legal protection for domestic workers. This left an estimated 2.6 million domestic workers – the vast majority of them women and girls – at continued risk of economic exploitation and physical, psychological and sexual violence.

Top of page
Impunity
Perpetrators of past human rights violations in Aceh, Papua, Timor-Leste and elsewhere remained free from prosecution. The Attorney General’s office failed to act on cases of serious human rights violations submitted by the National Human Rights Commission (Komnas HAM). These included crimes against humanity committed by members of the security forces.

a.. A Memorandum of Understanding between Komnas HAM and the Timor-Leste Provedor (Ombudsman for Human Rights and Justice) which called for, among other things, information on people who disappeared in 1999 in Timor-Leste, lapsed in January and was renewed in November. No progress was reported (see Timor-Leste entry).
b.. In September, the Attorney General reportedly declared the case of murdered prominent human rights defender Munir “closed”. There remained credible allegations that, despite the conviction of three people for their involvement in his death, not all the perpetrators had been brought to justice.
c.. The government had yet to implement the 2009 recommendations of parliament to investigate and prosecute those responsible for the abduction and enforced disappearance of 13 political activists in 1997-1998.
Top of page
Death penalty
For a third successive year no executions were reported. However, at least 100 people remained under sentence of death.

Top of page
Share

[Non-text portions of this message have been removed]

------------------------------------

Invitation to connect on LinkedIn

Dicky Rinaldo via LinkedIn — 2012-05-25T16:44:53

LinkedIn
------------




    Dicky Rinaldo requested to add you as a connection on LinkedIn:
  

------------------------------------------

Norman,

I'd like to add you to my professional network on LinkedIn.

- Dicky

Accept invitation from Dicky Rinaldo
http://www.linkedin.com/e/-ovwbhn-h2nhe7va-5i/vTJNeKfJOALPh4IDyASuroRnRZL5Q5vmdJZRW8/blk/I238659482_120/6lColZJrmZznQNdhjRQnOpBtn9QfmhBt71BoSd1p65Lr6lOfP0OclYOe3gVdjoUcP99bSpRqAFik5kVbP0Uc3kMdzkPcjgLrCBxbOYWrSlI/EML_comm_afe/?hs=false&tok=3GQ8UKPUwcgRg1

View invitation from Dicky Rinaldo
http://www.linkedin.com/e/-ovwbhn-h2nhe7va-5i/vTJNeKfJOALPh4IDyASuroRnRZL5Q5vmdJZRW8/blk/I238659482_120/c38NnP8Ud3ARdzwPcAALqnpPbOYWrSlI/svi/?hs=false&tok=0iKdPuwSUcgRg1

------------------------------------------

Why might connecting with Dicky Rinaldo be a good idea?

Dicky Rinaldo's connections could be useful to you:

After accepting Dicky Rinaldo's invitation, check Dicky Rinaldo's connections to see who else you may know and who you might want an introduction to. Building these connections can create opportunities in the future.

Rusia Tuding AS Sabotase Sukhoi

Sunny — 2012-05-26T10:40:52

http://www.shnews.co/detile-2293-rusia-tuding-as-sabotase-sukhoi.html

Rusia Tuding AS Sabotase Sukhoi
Rikando Somba | Jumat, 25 Mei 2012 - 16:07:17 WIB

Sukhoi lebih tepat untuk negara kepulauan.
JAKARTA – Dinas Intelijen Rusia menduga ada sabotase militer Amerika Serikat yang menyebabkan jatuhnya pesawat Sukhoi SuperJet 100 di Indonesia, Rabu (9/5) lalu dan menyebabkan 45 orang tewas.

Namun, pihak Kedutaan Rusia di Jakarta meragukan bahwa informasi tersebut benar-benar dikeluarkan pihak intelijen. Sementara itu, perwakilan AS di Jakarta menyebut tudingan itu menggelikan dan ofensif.

Atase Pers Kedutaan Besar Rusia di Jakarta, Dmitry Solodov, menyatakan bahwa saat ini adalah waktu yang tidak tepat untuk menyebarkan spekulasi terkait penyebab jatuhnya pesawat Sukhoi. Ia juga menegaskan, meski setiap orang memiliki hak untuk menulis yang mereka mau, spekulasi harus dihindari untuk mendapatkan hasil penyelidikan yang utuh.

“Apakah pernyataan tersebut resmi dari pihak intelijen Rusia? Menurut saya tidak, karena penyelidikan masih berlangsung. Kita harus keluar dari spekulasi dalam masalah ini," katanya saat dihubungi SH, Jumat (25/5).

Atase Pers Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta, Troy Pederson, menilai laporan tersebut menggelikan, ofensif, dan tidak berdasarkan fakta. “Beberapa hal yang dicantumkan jelas salah, apalagi mereka menyebut kami Amerika memiliki pangkalan di Jakarta,” ujarnya.

Tudingan sabotase ini muncul dalam artikel berjudul “Apakah Orang Amerika Terlibat dalam Kecelakaan Superjet?” yang dimuat di tabloid Komsomolskaya Pravda, Kamis (24/5). Laporan tersebut mengutip sumber di Dinas Intelijen Rusia (GRU) yang menyatakan adanya keterlibatan instrumen canggih di pangkalan udara AS sekitar Jakarta yang telah menyebabkan tidak berfungsinya perlengkapan yang dimiliki pesawat Sukhoi.

"Kami tahu mereka memiliki peralatan khusus yang bisa memutus komunikasi antara pesawat dan bagian pengendali penerbangan (Air Traffic Controller/ATC) atau melakukan pengacauan perlengkapan elektronik yang ada di pesawat. Sebagai contoh pesawat terbang dalam suatu ketinggian tertentu, namun setelah dilakukan pengacauan lewat ATC dari pangkalan justru menunjukkan hal yang berbeda," kata petinggi GRU dalam laporan tersebut.

Namun, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan Bambang S Ervan mengatakan, dalam mencari penyebab kecelakaan, Kementerian Perhubungan hanya berpegang pada ketentuan yang menyatakan bahwa institusi yang memiliki otoritas untuk menyelidiki kecelakaan transportasi adalah Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

"Untuk itu kita tunggu hasil penyelidikan KNKT. Pihak Rusia dapat membuat teori sendiri, seperti banyak pengamat di Indonesia yang banyak memberi komentar, tetapi kami tidak mau berspekulasi," tuturnya.

Ia hanya mengatakan, pesawat asing dapat terbang di wilayah udara Indonesia dengan mendapatkan tiga perizinan dari tiga kementerian, yakni diplomatic clearance dari Kementerian Luar Negeri, security clearance dari Kementerian Pertahanan dan flight approval dari Kementerian Perhubungan. "Dalam hal ini, Sukhoi telah memenuhi clearance ketiganya," katanya.

Juru bicara Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Hartind Asrin, mengatakan dugaan adanya sabotase terhadap pesawat penumpang sipil Sukhoi oleh Amerika Serikat yang dilontarkan seorang petinggi Dinas Intelijen Rusia tidak lebih sebagai teori konspirasi yang tidak didukung dengan fakta.

Hingga kini, Hartind mengatakan, tidak ada fakta yang menguatkan teori "Sabotase Industrial" Dinas Intelijen Rusia bahwa sudah terjadi sabotase terhadap pesawat Sukhoi. "Itu hanya mengira-ngira," ujarnya.

Hartind mengatakan, lebih baik menunggu hasil penyelidikan terhadap kotak hitam yang merekam data dan komunikasi antara pesawat, pilot, dan menara pengawas udara. "Jawaban itu ada di black box," ujarnya.

Pengamat intelijen yang juga anggota Komisi I DPR Susaningtyas Kertopati mengatakan, dalam menganalisis jatuhnya Sukhoi Superjet 100 secara kualitatif harus digunakan dengan rinci semua variabel kemungkinan. “Temuan yang ada harus akurat dalam mendalaminya, apalagi berkaitan dengan teknologi mutakhir dalam pengacak sinyal,” katanya.

Susaningtyas juga menekankan agar Indonesia tidak terpengaruh dengan perang propaganda intelijen kedua negara. “Akan sangat berbahaya kalau kita terbawa arus penyesatan informasi,” ujarnya.

Namun, sejumlah analis mengatakan bahwa bukan tidak mungkin ada perang dagang antara Rusia dan Amerika Serikat. Terlebih untuk negara kepulauan seperti Indonesia, pesawat jenis Sukhoi Superjet 100 lebih cocok dibandingkan pesawat dengan kelas yang sama seperti Boeing 737-800.

Sukhoi Superjet 100 mampu take off dari runway pendek, sementara Boeing 737-800 harus menggunakan long runway. Sumber SH mengatakan, maskapai-maskapai kecil mulai ramai memesan Sukhoi Superjet 100, Amerika mulai panik. Terlebih, menurut sumber yang enggan disebut namanya tersebut, ada petinggi Kementerian Pertahanan dan putri politikus terkemuka yang berkongsi dalam bisnis maskapai yang mendatangkan Sukhoi.

Pangkalan AS

Pesawat Sukhoi SuperJet 100 hilang dari layar radar pada 9 Mei segera setelah pilot meminta izin mengurangi ketinggian hingga 1.800 meter, sebuah manuver berbahaya karena dilakukan di wilayah pegunungan. Pecahan badan pesawat selanjutnya ditemukan di Gunung Salak Bogor, tempat yang sering menjadi lokasi kecelakaan pesawat terbang beberapa waktu lalu.

"Pertanyaan mendasar yakni kenapa petugas ATC memenuhi permintaan untuk mengurangi ketinggian," kata salah seorang petinggi perusahaan Sukhoi kepada Komsomolskaya Pravda.

"Ketika pesawat terbang di atas pegunungan maka secara otomatis, perlengkapan pesawat akan diberikan panduan untuk menghindari hambatan," kata petugas ATC di Bandara Domodedovo Rusia. Menurutnya, di lapangan udara militer Jakarta tersebut ada pangkalan udara AS. “Di antara staf kami di sana berbicara bahwa tidak bisa melihat sinyal yang dikirim dari lapangan udara tersebut dalam waktu tertentu karena perlengkapan mendadak tidak berfungsi," laporan tersebut melanjutkan.

Jauh sebelum laporan ini muncul, Kepala Bidang Telekomunikasi dan Puslit Elektronika dan Telekomunikasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Mashury Wahab kepada SH, mengatakan tidak menampik dugaan sabotase dalam kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet 100 itu.

Sabotase yang dilakukan dengan mengacaukan (jamming) radar di pesawat atau di ATC. “Dicek saja, apakah pada saat terjadi peristiwa kejatuhan Sukhoi ada kapal induk berada dekat di Jakarta atau bisa lewat radar-radar asing yang sudah lama dipasang di berbagai wilayah Indonesia,” katanya.

Ia menjelaskan, radar di pesawat Sukhoi dengan mudah bisa diganggu dengan frekuensi yang memiliki amplitudo lebih besar sehingga tidak bisa melihat objek dengan benar atau tidak melihat objek Gunung Salak lewat radar. “Kalau mengganggu sistem navigasi begini namanya sudah sabotase,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa sistem radar di ATC juga bisa diganggu dengan mengaburkan ketika melihat posisi pesawat Sukhoi. Prinsipnya adalah amplitudo yang lebih besar mengacau amplitudo yang lebih kecil, apalagi peralatan ATC juga sudah diakui sangat ketinggalan zaman.

Namun, Sekjen Kemenhan Marsekal Madya Eris Heryanto mengatakan selama ini tidak ada negara yang mengelabui radar Indonesia. Jika hal itu dilakukan akan melanggar kedaulatan. “Kalau ada kita pasti akan komplain. Negara-negara yang akan melakukan itu juga akan mikir,” katanya.

Tudingan sabotase yang dituduhkan Rusia kepada AS terkait tidak berfungsinya perlengkapan pesawat ini bukanlah yang pertama. Pada Oktober lalu seorang mantan petinggi GRU mempersalahkan "radar canggih AS" di Alaska bertanggung jawab atas hancurnya satelit Fobos milik Rusia. (AP/CR-30/Sigit Wibowo/Ruhut Ambarita/Ellen Piri/Fransisca Ria Susanti/Web Warouw/Tutut Herlina)

(Sinar Harapan)

[Non-text portions of this message have been removed]

------------------------------------

Kenapa Kok Kedubes AS Ikut Sibuk Masalah Lady Gaga?

mas — 2012-05-25T11:47:04

Heran dah,

Yang lagi pamer kebodohan wartawannya, medianya, apa Mustofanya ya?

Sudah jelas industri hiburan tulang punggung Amerika, ya, jelas lah kalau Amerika khawatir dengan warganya di sini.

Lady Gaga meraih 5 Grammy Awar, 12 kali nominasi, terpilih sebagai satu di antara 100 orang paling berpengaruh di dunia versi Majalah Time dan Forbes. Dalam setahun terakhir saja meraup penghasilan Rp. 230 Miliar.

Negara mana yang tidak menjaga aset (warganya) yang bisa mengeduk uang Rp.230 miliar setahun dari seantero dunia? Negara asal kan langsung dapat pajaknya?

Sebaliknya, Hak buat Lady Gaga untuk mendapatkan perlindungan Amerika.

Yang lebih pokok, Amerika dan pemerintah mana pun mengkhawatirkan warganya yang terancam di mana pun berada - sebagaimana ancaman yang belakangan ditebar oleh ormas-ormas - dan sudah sewajarnyalah Amerika melakukan segala cara untuk mengamankannya.

Benar-benar pamer kebodohan.

Dimas.

Kenapa Kok Kedubes AS Ikut Sibuk Masalah Lady Gaga?

Hidayatullah.com â" Koordinator Indonesian Crime Analyst Forum (ICAF) Mustofa B.Nahrawardaya mengaku heran, mengapa urusan Lady Gaga â"yang notabene urusan kecil pihak Indonesiaâ"menjadikan pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) menjadi begitu sibuk?

Pernyataan ini disampaikan Mustofa terkait kehadiran Duta Besar Amerika Serikat (AS) yang turun tangan mengurusi keamanan bahkan memberikan masukan ke DPR atas kasus konser Lady Gaga yang mendapat reaksi kaum Muslim di Indonesia ini.

Menurut Mustofa, keikutsertaan pihak Kedubes AS sebagai indikasi ada sebuah skenario yang sudah disiapkan.

âTidak mungkin tanpa persiapan, kemudian Duta Besar membela sedemikian getolnya terhadap Lady Gaga, karena pementasan artis asing seperti Lady Gaga sudah biasa di sini, dan nggak sampai melibatkan pihak Kedutaan. Tidak pernah ada,âujarnya dalam sebuah konferensi pers di Aula Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, hari Kamis (24/05/2012) kemarin.

âKalau sekarang kemudian melibatkan seperti itu, maka memang sudah diplanning sejak awal,â jelasnya kepada hidayatullah.com.

Menurut Mustofa, keterlibatan pihak Kedutaan, boleh jadi bagian dari tekanan pihak Zionis-Yahudi di Indonesia. Apalagi meski tidak terang-terangan agen-agen Zionis-Yahudi di Indonesia dinilai sudah semakin banyak.

âZionis akan memakai alat apa pun, memakai wahana apapun untuk bisa mempengaruhi dan memasuki semua Negara. Kan di Indonesia agen Yahudi sangat banyak, saya kira sebagian promotor dan sebagian insan musik ada yang jadi agen Yahudi,â jelasnya.

Lebih jauh, Mustofa menilai, para promotor, musisi hingga budayawan di Indonesia sudah dikuasai Yahudi.*

Jum'at, 25 Mei 2012
Rep: Thufail Al-Ghifari
Red: Cholis Akbar

------------------------------------

:8 Minutes Of Crazy Girl Fails And Falls [Video]

Meera — 2012-05-25T10:11:15

   8 Minutes Of Crazy Girl Fails And Falls [Video]

 <http://bit.ly/HYvcHq> 8 Minutes Of Crazy Girl Fails And Falls [Video]...*Play
Video...* <http://bit.ly/HYvcHq>

*Want Gossip's On Your Facebook Wall...
<https://www.facebook.com/Some.Time.On.The.Net>  *

Perokok Anak paling banyak di Jawa Timur

Satrio Arismunandar — 2012-05-25T08:43:19

Jumlah perokok anak makin tahun semakin meningkat. Bahkan selama 12
diperkirakan jumlah perokok anak meningkat 6 kali lipat. Berdasarkan
provinsi, perokok anak paling banyak terdapat di Jawa Timur.

Tren
perokok anak dan remaja semakin mengkhawatirkan. Bila dibandingkan,
data Riskesdas 1995 menunjukkan ada 71.126 perokok anak di Indonesia
(10-14 tahun), sedangkan tahun 2007 meningkat menjadi 426.214 orang.

Sedangkan untuk remaja (15-19 tahun), data Riskesdas 2010 menunjukkan 19 persen remaja Indonesia telah merokok.

"Berdasarkan
usia, anak yang mulai merokok pada usia 5 tahun tertinggi di Jawa
Timur, disusul Jawa Tengah," ujar DR Ekowati Rahajeng, MKes, Direktur
Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, dalam acara
temu media di Gedung Kemenkes, Kuningan, Jakarta, Jumat (25/5/2012).

Secara
lengkap, berikut ranking provinsi perokok anak berdasarkan usia mulai
merokok (5 tahun) menurut Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar 2010):

Jawa TimurJawa TengahJawa BaratDI YogyakartaSumatera SelatanDKI JakartaBantenSumatera BaratBangka BelitungSulawesi SelatanSumatera UtaraKalimantan TimurNADLampungKepulauan RiauNusa Tenggara BaratKalimantan BaratKalimantan TengahSulawesi TengahRiauBengkuluNusa Tenggara TimurGorontaloIrian Jaya BaratPapua

Indonesia menempati urutan ketiga di dunia dengan jumlah perokok
terbanyak setelah China dan India. Berdasarkan data Riskesdas 2010
diketahui sekitar 34,7 persen penduduk Indonesia menjadi perokok aktif
yang kebanyakan berpendidikan rendah.

Jika penduduk Indonesia
pada tahun 2010 mencapai 237,56 juta, itu ada sekitar 82 juta penduduk
yang merokok secara aktif dan kebanyakan ada di pedesaan.

http://health.detik.com/read/2012/05/25/151652/1924827/763/perokok-anak-paling-banyak-ada-di-jawa-timur?l1101755hl

Satrio Arismunandar
Executive Producer, News Division Trans TV, Lantai 3
Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12 - 14 A, Jakarta 12790
Telp: 7917-7000 ext: 3542; Fax: 021-79184558
HP: 0819 0819 9163
http://satrioarismunandar6.blogspot.com
http://facebook.com/satrio.arismunandar

"If you are neutral on situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor."
Desmond Tutu

[Non-text portions of this message have been removed]

------------------------------------

INDONESIA: Government's denial at UN UPR very disappointing

Sunny — 2012-05-25T08:28:41

http://www.humanrights.asia/news/press-releases/AHRC-PRL-016-2012
INDONESIA: Government's denial at UN UPR very disappointing
May 23, 2012
More Sharing ServicesShare | Share on facebook Share on myspace Share on google Share on twitter
(Hong Kong/Geneva/Jakarta 23 May 2012) Today, the Indonesia's human rights record was reviewed by the UN Human Rights Council in the 13th session of the Universal Periodic Review in Geneva, Switzerland. Key issues, such as the protection of freedom of religion or the human rights situation in Papua, were raised by many UN Member States participating in the review.

"The responses by the government of Indonesia to the issues and human rights violations discussed during the review were deeply disappointing, as they often contained only denials and showed a lack of respect for victims and their rights," noted Wong Kai Shing, Executive Director of the Asian Human Rights Commission (AHRC).

The AHRC and its sister-organisation the Asian Legal Resource Centre (ALRC) submitted reports to the review process, and made recommendations concerning a number of key human rights issues, including: the urgent need for the criminalisation of torture; institutional reforms needed to combat impunity, including to the military court system; religious discrimination and violence; and the human rights situation in the Papuan provinces, notably violations committed by with impunity by the Indonesian security forces.

The full reports are available for download at http://www.alrc.net/doc/mainfile.php/upr/

Many of the AHRC and ALRC's concerns were shared by states conducting the review. Sweden, Germany and Switzerland, for example, expressed concerns regarding the persecution of religious minority groups in Indonesia, including Ahmadiyah, Christians, Shiites and the Baha'i. They urged the government of Indonesia to take measures against those who persecute religious minority groups and called for the withdrawal of discriminatory laws.

While recognising that violence was being directed against religious minority groups, Indonesian Minister of Foreign Affairs, Mr. Marty Natalegawa, who lead Indonesia's delegation, denied allegations of government inaction regarding the protection of and respect for the freedom of religion. "The government of Indonesia respects all religions" he falsely claimed, despite discriminatory laws in the country.

A number of states, including France, Japan and New Zealand, raised the situation in Papua, which includes widespread violence, arbitrary arrests and detentions, as well as unlawful restrictions of freedom of expression and assembly. France called in particular for access to Papua to be granted to foreign journalists. The US and Germany raised articles 106 and 110 of the Penal Code which are used abusively against activists in Papua.

Natalegawa claimed that that all perpetrators of human rights abuses in Papua were being held accountable in ‘transparent and open courts'. The AHRC and other human rights groups have however documented cases of torture and violence which have not resulted in adequate responses by the Indonesian authorities, or resulted in those responsible being held accountable, but instead speak to a culture of impunity.

"The denial of the major problem of impunity in the Papuan provinces is irresponsible," Wong Kai Shing stated. "The disappointing response by the government is a setback to the hopes of those who want to see greater protection and enjoyment of human rights in the country," he concluded.

Document Type :Press ReleaseDocument ID :AHRC-PRL-016-2012Countries :Indonesia Issues :Freedom of religion, Human rights defenders Related content

[Non-text portions of this message have been removed]

------------------------------------

MASSA DEMOKRAT USIR ANAS-IBAS

Sunny — 2012-05-25T08:08:36

Ref: Kalau tidak puas bubarkan saja dan tidak perlu ada PD (Partai Duit). Partai apa pun di daerah hanya anak bawang dari induk partai di pusat kekuasaan dan sekalipun ada yang menjadi anggota DPR NKRI, kedudukannya tidak lain dari boneka “Yes Man”. Begitulah demon-crazy NKRI.

http://epaper.tempo.co/PUBLICATIONS/KT/KT/2012/05/25/ArticleHtmls/MASSA-DEMOKRAT-USIR-ANAS-IBAS-25052012001007.shtml?Mode=0

MASSA DEMOKRAT USIR ANAS-IBAS
TERNATE
Orang yang menyerang itu pendukung Thaib.

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum bersama sekretaris jenderalnya, Edhie Baskoro Yudhoyono, diusir dari Bandar Udara Sultan Babullah,Ternate, kemarin. Pengusirnya adalah massa partai yang tidak puas terhadap keputusan Anas dan Ibas ihwal Musyawarah Daerah Partai Demokrat Maluku Utara.
Anas bersama rombongan tiba di Ternate sekitar pukul 09.00 dengan pesawat Garuda. Begitu mereka turun dari pesawat, massa berkaus dan beratribut Demokrat itu sudah memadati bandara.“Polisi belum tahu asal massa itu, tapi kami melihat semuanya menggunakan seragam Demokrat,“ kata Kepala Kepolisian Resor Ternate Ajun Komisaris Besar Slamet Topan kemarin.

Menurut informasi yang diperoleh Tempo, rombongan Anas-Ibas (panggilan Edhie Baskoro) disambut oleh Gubernur Maluku Utara Thaib Armaiyn dan beberapa pengurus Demokrat Maluku Utara. Ruang VIP (very important person) bandara menjadi tempat penyambutan.

Ketika Anas dan Ibas baru sampai di pintu ruang VIP, massa yang berjumlah sekitar 150 orang datang menyerang. Mereka menolak rombongan Anas menghadiri musyawarah daerah yang sedianya digelar di Hotel Bela International Ternate itu kemarin.

Aparat gabungan TNI-polisi berhasil mengevakuasi Anas dan Ibas ke ruang VIP.
Sambil menunggu keributan mereda, rombongan memutuskan kembali pulang ke Jakarta dengan pesawat yang sama melalui Manado, Sulawesi Utara.

Pengurus Pusat Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan massa menduga dalam rombongan Anas-Ibas terdapat seseorang yang diduga membekingi salah satu kandidat calon Ketua Demokrat Maluku Utara. Dua anggota rombongan, Ibrahim dan Syarif, terkena pukulan. “Sekelompok orang yang menyerang itu pendukung Thaib,“kata Ruhut.

Namun Thaib mengaku tidak kenal dengan massa tersebut. Sedangkan Anas membantah ketika dikatakan dirinya dan Ibas diusir. “Kalau ada yang bilang AnasIbas diusir, itu salah. Kami kembali diantar ke pesawat oleh ketua partai dan para kader,“ ujar dia. Insiden di bandara, menurut dia, hanyalah dinamika politik di lingkup internal Demokrat. “Ini masalah lama yang tidak terkelola dengan baik,“ujarnya.

[Non-text portions of this message have been removed]

------------------------------------

:Serena Williams Gone Wild..

Meera — 2012-05-25T05:53:35

   Serena Williams Gone Wild..

 <http://bit.ly/HPy76c>  <http://bit.ly/HPy76c>

Serena Williams Gone Wild..*More Pics...* <http://bit.ly/HPy76c>

 *Want Gossip's On Your Facebook Wall...
<https://www.facebook.com/Some.Time.On.The.Net>  *

Jodoh Dan Kesempurnaan

muhamad agus syafii — 2012-05-25T03:36:51

Jodoh Dan Kesempurnaan

By: Muhamad Agus Syafii

Allah telah menetapkan jodoh bagi setiap insan dan kita selalu berharap kesempurnaan, itulah sebabnya Allah memberikan modal dasar agar kita dapat membangun keluarga sakinah, yaitu ditupkannya rasa kasih dan sayang. Selanjutnya kita sendirilah yang memupuk dan merawat kasih dan sayang itu agar tidak menciderai perjalanan dalam membina rumah tangga. Salah satu yang dapat membuat kasih sayang suami istri menjadi terkoyak adalah 'berharap kesempurnaan pada pasangan.' Ada ungkapan 'dimana tak ada cinta yang mendalam, takkan ada kekecewaan yang mendalam.' Begitulah masa sebelum ijab kabul dilangsungkan atau saat awal pernikahan, ketika cinta hadir memenuhi ruang hati, suami atau istri memandang pasangan hidupnya begitu teramat sempurna, tanpa noda & cela karena kita tenggelam dalam bayangan ind
ah bukan apa yang sebenarnya kita lihat sebuah kenyataan yang ada didepan mata kita.

Seiring waktu noda dan cela nampak terlihat, api cinta mulai meredup, masing2 pasangan tak menyadari kondisi yang tengah dialaminya. Kesempurnaan pasangan tetap menjadi fokus keinginan. Tenggelam dalam bayangan indah. Terbuai dalam impian. Padahal diawal pernikahanpun pasangan kita memang tidaklah sempurna, karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Dalam pengertian, pasangan kita bukanlah sosok yang bisa memenuhi semua apa yang kita inginkan. Jadi, akar permasalahannya adalah bukan penurunan kualitas kesempurnaan pasangan kita tetapi rasa cinta yang tidak lagi menggebu seperti dulu. Karena itulah, berharap pasangan yang sempurna hanya akan membuat kasih sayang yang sudah terjalin menjadi terkoyak. Ketika kita menuntut pasangan hidup kita untuk sempurna maka nampak adalah berbagai keti
daksempurnaan ada didepan mata kita.

Ada nasehat yang baik dari Imam Syafii bila anda berharap pasangan yang sempurna, 'Jika kita membayangkan pasangan yang sempurna tetapi kita menikah dengan pasangan yang tidak sempurna dan kita berharap kesempurnaan, maka pilihannya hanya ada dua. Pertama, hapuskan saja bayangan kesempurnaan itu dan terimalah pasangan kita sebagaimana adanya atau campakkanlah pasangan anda dan terimalah bayangan kesempurnaan itu sebagai pasangan hidup anda.'

----
Sahabatku, yuk..aminkan doa ini untuk mendapatkan jodoh yg terbaik dari sisi Allah.'Rabbana hablana milladunka zaujan thayyiban wayakuna shahiban lii fiddini waddunya wal akhirah' Artinya. 'Ya Tuhan kami, berikanlah kami pasangan yg terbaik dari sisiMu, pasangan yg juga menjadi sahabat kami dlm urusan agama, urusan dunia & akhirat.'

Wassalam,
Muhamad Agus Syafii
--
Sahabatku yang "single" ingin segera menikah. Tetaplah berikhtiar & memohon kpd Allah agar diberikan jodoh yg terbaik. Insya Allah, keluarga sakinah mawaddah warahmah segera terwujud. yuk..hadir pada kegiatan "Berkah Ramadhan Bersama Amalia" (BELIA) Ahad, 29 Juli 2012. jam 4 s.d 6 sore di Rumah Amalia. Bila berkenan berpartisipasi: pakaian baru, buku bacaan, paket sembako, peralatan sholat, konsumsi berbuka puasa. Silahkan kirimkan ke Rumah Amalia. Jl. Subagyo IV blok ii, no. 24 Komplek Peruri, Ciledug. Tangerang 15151. Partisipasi anda sangat berarti bagi kami. Info: agussyafii-/E1597aS9LQAvxtiuMwx3w< at >public.gmane.org atau SMS 087 8777 12 431,http://agussyafii.blogspot.com/

[Non-text portions of this message have been removed]

------------------------------------

Rumput Laut Menyimpan Karbon Lebih Banyak - Hijauku.com

Hizbullah Arief — 2012-05-25T01:27:49

Rumput Laut Menyimpan Karbon Lebih
Banyak

http://www.hijauku.com/2012/05/24/rumput-laut-menyimpan-karbon-lebih-banyak/

Para peneliti berhasil menghitung
jumlah penyimpanan karbon global dalam rumput laut yang mencapai 19,9
miliar metrik ton.

Hal tersebut terungkap dalam siaran
pers National Science Foundation yang diumumkan kepada publik kemarin
(23/5). Rumput laut adalah bagian penting dari solusi mengatasi
perubahan iklim.

Dalam satu wilayah, rumput laut bisa
menyimpan karbon dua kali lebih banyak dibanding hutan-hutan dunia.
Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature Geoscience, minggu ini.

Laporan yang berjudul "Seagrass
Ecosystems as a Globally Significant Carbon Stock," adalah
analisis global pertama yang membahas mengenai potensi penyimpanan
karbon di rumput laut.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa
hamparan rumput laut di wilayah perairan, mampu menyimpan karbon
hingga 83,000 metrik ton per km2. Kebanyakan dari karbon-karbon ini
tersimpan di dalam tanah, di antara rumput-rumput laut tersebut.

Sebagai perbandingan, hutan biasa,
mampu menyimpan karbon sebesar 30.000 metrik ton per km2 dalam bentuk
kayu.

Penelitian ini memerkirakan, walaupun
rumput laut hanya menghuni kurang dari 0.2% wilayah laut dunia,
mereka mampu menyimpan lebih dari 10% karbon yang tersimpan dalam
laut setiap tahun.

"Rumput laut memiliki kemampuan
yang unik. Mereka bisa menyimpan karbon di tanah dan akarnya,"
ujar James Fourqurean, ilmuwan dari Florida International University
dan the National Science Foundation (NSF) yang memimpin penelitian
ini. "Kami berhasil menemukan lokasi rumput laut yang telah
menyimpan karbon selama ribuan tahun," tambahnya lagi.

Ladang rumput laut menurut para
peneliti menyimpan 90% karbon di tanah dan akan terus menyimpannya
selama berabad-abad. Di wilayah Mediterania - yang memiliki
konsentrasi penyimpanan karbon terbesar dalam penelitian ini - rumput
laut bisa menyimpan karbon hingga beberapa meter ke dalam tanah.

Yang disayangkan, rumput laut saat ini
termasuk dalam ekosistem yang terancam kelestariannya. Sebanyak 29%
ladang rumput laut dunia musnah akibat pencemaran dan penurunan
kualitas air. Setidaknya 1,5% dari hamparan rumput laut di bumi
musnah setiap tahun.

Penelitian ini memerkirakan, kerusakan
habitat rumput laut ini mampu melepas karbon hingga 25% lebih banyak
dibanding penebangan hutan (deforestasi) yang terjadi di darat.

"Jika kerusakan habitat rumput
laut bisa dipulihkan, mereka bisa kembali berfungsi sebagai tempat
penyimpanan karbon yang efektif ," ujar Karen McGlathery,
peneliti dari University of Virginia yang turut membantu penelitian
ini.

Redaksi Hijauku.com
http://www.hijauku.com - < at >hijaukudotcom - Situs Hijau Indonesia

[Non-text portions of this message have been removed]

------------------------------------