http://blog.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare hourly 1 1901-01-01T00:00+00:00 http://gmane.org/img/gmane-25t.png http://gmane.org http://comments.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/85561 <pre> http://politik.kompasiana.com/2012/05/26/nasihat-untuk-sby-kick-andy-pun-mau-dicekal/ Belum apa-apa, sebenarnya, hubungan antara Presiden SBY dengan Adnan Buyung Nasution itu sudah kurang bagus. Karena karakter keduanya tidak cocok. Kalau di kepercayaan tradisional Tiongkok tentang shio, mungkin bisa dikatakan shio kedua orang ini ciong (tidak cocok, menimbulkan kesialan). Adnan mempunyai karakter yang keras, tegas, blak-blakan, dan tanpa kompromi. Sedangkan SBY terkenal dengan kelambah-lembutannya, peragu, tidak percaya diri, melankolis, mementingkan pencitraan, kompromis, dan mudah tersinggung. Tetapi tetap dipaksakan agar keduanya bekerja sama, ketika Adnan diminta untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) periode pertama (2007-2009). Maka, tak heran terjadilah ketidakcocokan di antara mereka selama dalam periode tersebut. Yang kemudian terungkap luas ketika Adnan Buyung Nasution menerbitkan bukunya dengan judul Nasihat untuk SBY (Penerbit Buku Kompas, 2012). Terbitnya buku tersebut pun melahirkan perseteruan baru antara kubu SBY dengan Adnan. Pihak SBY marah dan tersinggung atas apa yang diungkapkan oleh Adnan di buku tersebut. Adnan dinilai telah melanggar UU tentang Wantimpres, yang melarang setiap anggotanya menyebarluaskan isi nasihat Wantimpres kepada siapapun juga. Selain itu Adnan dinilai telah berperilaku tidak etis. Di awal start saja ketika Adnan diminta untuk bersedia bergabung dalam tim Wantimpres sudah ada tanda-tanda ketidakcocokan tersebut. Kesan itulah yang bisa didapat ketika kita membaca buku Nasihat untuk SBY itu. Awalnya, Adnan yang waktu itu (Jumat, 21 Maret 2007) berada di Singapura, ditelepon oleh Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Indonesia Bersatu, Sudi Silalahi. Sudi memberitahu kepada Adnan bahwa Presiden akan membentuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang beranggota sembilan orang. Salah satunya adalah Adnan untuk Bagian Hukum. Adnan mengaku kaget namanya dimasukkan begitu saja oleh Presiden SBY, tanpa menanyakan lebih dulu kepadanya. Adnan tambah kaget, ketika Sudi mengatakan lagi bahwa besoknya, Presiden SBY akan langsung mengumumkan nama-nama tersebut. Surat Keputusannya sudah dibuat. Adnan pun protes, tidak terima. Dia bilang, tidak bisa begini caranya. Dia harus bertemu dulu dengan Presiden, untuk mengetahui terlebih dulu apa visi dan misi Presiden SBY tentang Wantimpres itu. Setelah itu baru bisa dia mengambil keputusan, terima atau tidak jabatan itu. Sudi membujuk, “Begini saja Bang, nama Abang sudah dimasukkan di dalam SK yang akan diumumkan besok, hari Sabtu. Boleh tidak kita umumkan saja dulu nama Abang? Nanti setelah Sabtu baru kita atur pertemuan dengan Presiden.” Adnan menolak usulan yang bernuansa formalitas seperti itu. Dia merasa di-fait a compli. Dia tetap bersikeras untuk bertemu dulu dengan Presiden SBY. “Baiklah, nanti saya bicara dulu dengan Bapak Presiden,” kata Sudi mengalah. Sekitar sepuluh menit kemudian, Sudi telepon lagi. Kata dia, SBY bersedia bertemu dengan Adnan pada Senin, 24 Maret 2007 (Adnan pulang ke Indonesia pada Minggu, 23 Maret 2007), tetapi SBY tetap meminta Adnan menyatakan bersedia dulu untuk menerima jabatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden karena SK-nya sudah dibuat, dan akan diumumkan keesokan harinya. Adnan tetap tidak mau. Penjelasan Sudi ini pada intinya sama saja dengan sebelumnya. Hanya kalimatnya saja yang berbeda. “Tidak bisa Sudi, Abang tidak mau fait a compli begitu. Abang merasa dipaksa tanpa tahu visi dan misi Presiden. Kalau sudah diumumkan ternyata Abang tidak setuju, bagaimana? Nanti nama Abang jelek. Serba sulit nantinya. Abang tidak mau. Bilang saja kepada Presiden, Abang tidak bersedia kalau caranya begitu. Lebih baik tidak usah saja dimasukkan nama Abang.” Sudi menyerah. Telepon yang ketiga masuk, kali ini Sudi mengatakan kepada Adnan bahwa Presiden SBY sendiri yang bicara langsung dengannya. Presiden SBY menjelaskan kepada Adnan tentang latar belakang dan maksudnya membentuk Dewan Pertimbangan Presiden itu, serta membujuk Adnan agar bersedia menjadi anggotanya, yang akan diumumkan keseokan harinya. “ … Saya mohon Bang Buyung bersedia menjadi anggotanya. Abang ‘kan tokoh yang amat kami hormati. Saya sudah kenal Abang begitu lama, sebagi pejuang dan aset bangsa kita.” Tetapi Adnan bergeming. Dia tetap bersikukuh dengan prinsipnya bahwa dia harus bertemu empat mata dengan Presiden SBY terlebih dahulu (di Jakarta), agar bisa tahu cocok atau tidak. “Jangan sampai saya menerima suatu jabatan tapi tidak cocok, lalu kita berantem,” kata Adnan. Ternyata, meskipun kelak sudah bertemu empat mata, dan sudah jelas visi dan misi Presiden SBY membentuk Wantimpres itu, tetap saja mereka berdua berantem. Karena rupanya, SBY mengkhianati sendiri visi dan misinya itu. Sekarang, perseteruan mereka bertambah seru lagi, dengan terbitnya buku Nasihat untuk SBY itu. Setelah tak berhasil membujuk Adnan. Presiden SBY pun mengalah, dan bersedia menunda pengumuman pembentukkan Wantimpres berserta nama anggota-anggotanya itu, sampai setelah ada pertemuannya dengan Adnan Buyung Nasution. Sepulangnya dari Singapura, kembali ke Tanah Air, Adnan masih meminta masukkan dari keluarganya, dan lawyers di Adnan Buyung Nasution and Partners (ABNP) tentang permintaan Presiden SBY iru. Dia juga meminta asistennya, Ali Nurdin untuk mengumpulkan data-data tentang Dewan Pertimbangan Presiden itu. Guna dipakai dalam dskusi pertemuannya dengan SBY kelak. Setelah tertunda beberapakali, akhirnya Adnan bertemu juga dengan Presiden SBY di Istana Negara, pada Rabu, 28 Maret 2007. Seperti permintananya, pertemuan tersebut hanya dilakukan di antara mereka berdua. Empat mata. Dalam pertemuan itu SBY menjelaskan panjang lebar tentang visi dan misinya membentuk Wantimpres itu. Sesudah mendapat penjelasan itu, Adnan memutuskan menerima tawaran SBY itu. SBY menjabat tangannya erat-erat, memeluknya dan cipika-cipiki pun terjadi. Besoknya, Kamis, 29 Maret 2007, Presiden SBY mengumumkan pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden berserta nama-nama sembilan anggotanya. Baru saja pengumuman itu disampaikan, datanglah undangan kepada Adnan Buyung Nasution dari Andi F. Noya untuk mengisi acara Kick Andy di Metro TV. Acara tersebut direkam terlebih dahulu sebelum ditayangkan dua minggu kemudian. Di dalam acara Kick Andy yang terkenal dengan pertanyaan-pertanyaannya yang kritis, spontan, dan penuh kejutan itu terlontar pertanyaan pertama dari Andi Noya yang langsung membuat Adnan merasa terpojok, “Bang Buyung oleh publik Abang dikenal selama puluhan tahun berjuang di luar struktur pemerintahan, kenapa sekarang Abang mau masuk, padahal ibarat kapal, pemerintahan sekarang yang nahkodanya SBY sudah mau karam, kok Abang malah masuk?” Adnan menjawab, “ Memang benar, selama ini saya berjuang dari luar, memberikan kritik, komentar, masukkan, bahkan berdemonstrasi. Sekarang saya diminta masuk ke dalam pemerintahan yang bagai kapal yang hampir karam, justru karena saya merasa wajib masuk untuk menyelamatkannya. Saya tidak tega dan tidak rela melihat kapal ini atau bahkan negara ini karam. Saya sebagai pejuang harus turun tangan membela kapal ini jangan sampai tenggelam, supaya kita bisa terus berlayar mencapai cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini dengan memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Diminta, maupun tidak diminta.” Andi kemudan bertanya lagi, “Di dalam memberikan arahan kepada Kapten supaya kapal jangan tenggelam, kalau bentuknya nasihat, apa ukurannya nasihat Abang diterima atau tidak? Bagaimana Abang mengukur berhasil atau tidaknya nasihat Abang itu, atau percuma saja Abang memberi nasihat?” Adnan menjawab begini, “ … Tidak ada parameter atau ukuran yang pasti. Taruhlah dengan berpikir sederhana, ada sepuluh point of interst kepentingan bangsa dan negara yang dipertaruhkan, dan saya memberikan nasihat. Kalau sembilan dari sepuluh nasihat saya diterima, berarti berhasil nasihat saya itu. Tetapi kalau dari sepuluh nasihat saya hanya satu yang diterima, berarti gagal, tidak ada gunanya saya kasih nasihat. Lebih baik saya keluar, saya cabut saja dari situ, buat apa saya ada di situ.” Pernyataan Adnan Buyung Nasution yang saya jadikan huruf tebal itu kemudian dijadikan cuplikan untuk iklan acara Kick Andy itu itu setiap hari di Metro TV sebelum penayangannya. Iklan yang gencar dengan kutipan kalimat-kalimat yang keras dan pedas dari Adnan itu rupanya sampai di telinga Presiden SBY. Membuat telinganya memerah. SBY tidak terima. Dia tersinggung dan marah. Lewat T.B. Silalahi, Adnan ditegur melalui telepon: “Bang, saya ini dekat dengan Presiden, saya tahu perasaannya terpukul sekali dengan pernyataan Abang itu. Abang ‘kan belum dilantik, belum mulai bekerja tapi sudah ngancam mau keluar, kenapa sih Abang begitu?” “Lho, itu memang sikap Abang,” jawab Adnan tegas, “Abang mau masuk ke situ memang niatnya seperti itu. Mesti didengar dong nasihat kita. Kalau tidak, buat apa kita ada di situ, sama saja dengan DPA zaman dulu.” “Tapi ‘kan belum dilantik, Abang sudah ngancam-ngancam mau keluar.” “Bukan ngancam, tapi memberitahusikap Abang dari awal, supaya semua orang tahu. Menangnya kenapa? Apa salahnya?” Adnan mengaku dia dengan T.B. Silalhi pun ribut, bertengkar di telepon gara-gara tayangan iklan Kick Andy itu. Akhirnya, T.B. Silalahi bilang kepada Adnan, “Tolong, Bang, stop itu advertensinya, jangan terus-terusan!” Tentu saja Adnan menolaknya, “Lho, tidak bisa. Bukan hak sayauntuk menghentikan, itu haknya pers, haknya Metro TV.” Rupanya, pihak Istana belum mau menyerah. Ternyata SBY sangat gerah dengan ucapan keras Adnan itu. Tetapi seperti biasa, tidak berani bersikap tegas. Watak dan jurus Orde Baru pun dikeluarkan. Mereka pun menelepon Andy Noya untuk menghentikan iklan tersebut. Andi Noya menghubungi Adnan, minta pertimbangannya. Adnan menjawab Andy, “Abang tahu, Abang tidak keberatan, kok. Bukan Abang yang minta dihentikan. Abang senang saja. Terserah kalianlah, bagaimana mengatasinya.” Entah bagaimana cerita selanjutnya, yang pasti iklan acara Kick Andy dengan tokoh utamanya Adnan Buyung Nasutiuon itu tetap disiarkan terus-menerus. Sampai pada waktu acaranya ditayangkan. Rupanya, pihak Istana tidak berdaya untuk menaklukkan Andy Noya, atau lebih tepatnya Metro TV. Mungkin kalau pemilik Metro TV itu bukan Surya Paloh, ceritanya lain lagi. Tetapi, menurut Adnan inilah buah dari perjuangan reformasi terhadap kebebasan berekspersi yang tidak mampu ditaklukan oleh pemerintah lagi. Dalam momen-monen seperti ini mungkin pimpinan-pimpinan seperti SBY rindu dengan cara memerintah dengan sistem diktaor dan otoriter. Rindu dan ingin cara-cara rezim Orde Baru memeintah bisa diterapkan kembali. Apabila Adnan tidak menulis dan menerbitkan buku Nasihat untuk SBY ini, kita tentu tidak bakal tahu kejadian-kejadian seperti ini. kejadian-kejadian yang membuat kita bisa menilai macam apakah rezim yang sedang memerintah sekarang ini. *** Tulisan saya yang lain, yang berkaitan:“Nasihat untuk SBY” yang Membuat SBY MarahSumber: Nasihat untuk SBY, oleh Adnan Buyung Nasution (Penerbit Buku Kompas, April 2012)</pre> Daniel Thie 2012-05-26T11:31:24 http://comments.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/85558 <pre>http://media.kompasiana.com/buku/2012/05/26/nasihat-untuk-sby-yang-membuat-sby-marah/ Waktu pertamakali melihat buku Nasihat untuk SBY oleh mantan anggota Dewan Penasihat Presiden (Wantimpres) periode pertama (2007-2009), Adnan Buyung Nasution, di Toko Buku Gramedia, Grand City, Surabaya, saya langsung tertarik untuk membelinya. Apalagi, setelah membaca sinopsis di bagian belakang cover-nya. Saya pikir buku tersebut pasti akan menimbulkan kontroversial dan kemarahan dari pihak SBY (yang kita semua sudah tahu karakternya bagaimana). Ternyata, benar. Pihak SBY merasa tersinggung dengan penerbitan buku tersebut. Kontroversial pun mulai menyeruak. Apalagi dilihat dari aspek hukum formal apa yang dilakukan oleh Buyung itu memang melanggar Undang-Undang. Yaitu, UU No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Pasal 6, ayat 1 UU itu mengatur: Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, anggota Wantimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, dan/atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak mana pun. Lalu, kenapa Adnan yang sudah tahu dan mengakui perbuatannya menerbitkan buku tersebut melanggar undang-undang, tetap saja nekad melakukannya? Inilah sisi menariknya. Tentu, yang lebih menarik lagi, kita menjadi sangat ingin tahu apa saja yang terjadi selama Wantimpres dengan Adnan sebagai salah satu anggotanya (bidang hukum) menjalankan tugasnya itu? Bagaimana terjadi interaksi dan komunikasi dengan Presiden SBY? Apakah Wantimpres tersebut berfungsi secara efektif? Menurut Adnan memang UU melarang setiap anggota Wantimpres untuk memberi keterangan, pernyataan, dan/atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun. Tetapi, menurut Adnan juga, tiada suatu kerahasian yang sifatnya mutlak. Kemutlakan itu akan bersifat relatif, apabila ada kepentingan yang lebih tinggi darinya. Dalam hal ini adalah kepentingan rakyat Indonesia. Keberadaan Wantimpres dengan segala status, wewenang, dan privelege itu dibayar dari dan oleh uang rakyat, maka harus ada pertanggungjawaban kepada rakyat atas tugas konstitusional. Dalam Kata Pengantar-nya di buku itu, Adnan menulis alasan dia memilih untuk mempublikasikan apa yang pernah dia (bersama anggota Wantimpres lainnya) lakukan dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota Wantimpres 2007-2009. Sepertinya, Adnan selama ini gundah, atau terjadi perang dalam bathinnya karena selama menjadi anggota Wantimpres itu merasa tidak berdaya, karena keberadaan mereka itu dirasakan hanya sebagai formalitas atau pencitraan bagi Presiden SBY. Padahal adalah SBY sendirilah sampai memohon-mohon kepadanya untuk mau menjadi bagian dari Wantimpres itu. Karena jangankan pertimbangan-pertimbangan mereka didengar, bertemu saja nyaris tak pernah. Selama masa 1,5 tahun menjalankan jabatan itu, efektif hanya tiga kali Wantimpres bisa komunikasi langsung dengan Presiden SBY. Selebihnya harus bergerilya, melalui Mensesneg, dan Mensekkab. Bahkan dalam satu tahun terakhir sama sekali tidak ada pertemuan. Jadi, hanya 6 bulan pertama saja keberadaannya terasa benar-benar ada. Setelah itu seolah-olah saja ada. Adnan munlis: Perlu dipertanyakan lebih jauh sampai di mana kerahasiaan itu berlaku? Apakah segalanya itu serba rahasia sehingga masyarakat tidak boleh mengetahui apapun? Kalau begitu masyarakat tidak tahu apa tugas dan tanggung Wantimpres. Lebih jauh lagi masyarakat juga tidak akan pernah tahu apakah Wantimpres sungguh-sungguh bekerja memberikan nasihat dan pertimbangan yang tepat kepada Presiden atau tidak? Kalau Presiden melakukan kesalahan dalam tindakan dan keputusannya,apakah karena sebelumnya Wantimpres tidak memberikan nasihat dan pertimbangan? Lalu kenapa pula Wantimpres tidak memberikan nasihat dan pertimbangannya? Bisa timbul berbagai pertanyaan seperti itu dari masyarakat. Sebab itulah di dalam buku ini saya dengan sadar selaku mantan anggota Wantimpres membuka semua pengalaman dan pemikiran saya dengan niat dan tujuan yang bersih untuk memberikan pertanggungjawaban moral, hukum, dan politik, kepada masyarakat. Karena Keberadaan Wantimpres dengan segala status, wewenang, dan privelegeitu dibayar dari dan oleh uang rakyat, maka harus ada pertanggungjawaban kepada rakyat atas tugas konstitusional. Rupanya, Adnan khawatir bahwa masyarakat akan menilainya selama bertugas sebagai anggota bagian hukum dari Wantimpres itu hanya makan gaji buta. Hanya demi popularitas, hanya demi menaikkan nilai jualnya saja, menerima jabatan tersebut dari Presiden. Bahwa dia tidak sungguh-sungguh bekerja untuk memberi pertimbangan-pertimbangan yang sangat penting kepada Presiden. Padahal, menurut Adnan dia itu sudah bekerja dengan ekstra keras, sampai stres berat, capek, kehilangan banyak waktu dan uang (dengan rela untuk sementara meninggalkan firma hukumnya, karena ada larangan jabatan rangkap), tetapi semua upayanya itu tidak dihargai Presiden SBY. Sementara itu kebijakan-kebijakan Presiden SBY sangat bertolak belakang dari prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Jangan sampai masyarakat menilai bahwa semuanya itu juga akibat dari Wantimpres di masanya itu tidak pernah mengingatakn dan memberi nasihat-nasihat kepada Presiden SBY, atau malah memberi nasihat yang keliru, sehingga membuat Presiden SBY berperilaku seperti “pemerintahan yang sesat,” sampai seperti sekarang ini. Guru Besar Hukum Universitas Indonesia, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang juga adalah mantan anggota Wantimpres periode setelah Adnan, Jimly Asshiddiqie menilai apapun alasannya, Adnan tidak patut menyebarluaskan isi nasihat Wantimpres yang pernah disampaikan kepada Presiden itu, seperti yang telah dilakukan Adnan melalui bukunya itu. Itu melanggar etika dan UU Wantimpres. Menurut Jimly, alasan Adnan itu juga tidak tepat. Tanggung jawab kepada rakyat adalah tanggung jawab politik, dan bukan tanggung jawab hukum. Biasanya, itu hanya dipakai sebagai jargon politik agar terlihat gagah dan heroik. (Kompas.com, 26/05/2012). Secara hukum, lanjut Jimly, Wantimpres dan para anggotanya bertanggung jawab hanya kepada presiden yang mengangkatnya. Wantimpres tidak diangkat oleh rakyat, maka secara moral dan hukum harus tanggung jawab kepada presiden. Demikian Jimly. Yang saya khawatirkan adalah jika pendapat Jimly itu dibenarkan secara mutlak, maka sangat mungkin presiden yang “tidak beres” itu akan berlindung di balik hukum tersebut, untuk menutup-nutupi fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Bahwa keberadaan Wantimpres itu sebenarnya hanyalah formalitas saja, hanya sebagai pencitraan saja. Sementara itu, untuk semua kebijakan yang dia putuskan dan lakukan hanyalah berdasarkan pertimbangannya semata. Keberadaan Wantimpres itu hanya berguna baginya agar masyarakat melihatnya sebagai seorang presiden yang demokratis, yang mau mendengar nasihat dan pertimbangn dari pihak-pihak lain. Padahal faktanya tidak begitu. Kalau kerahasian itu bersifat mutlak, dan secara kaku UU itu diterapkan, maka niscaya “kebobrokan” Presiden SBY itu pun akan tertutup rapat. Jika Presiden SBY melakukan kesalahan, yang merugikan pencitraannya, dia bisa berbagi, atau menimpakan kesalahan kepada Wantimnpres. Atau membuat masyarakat melihatnya seolah-olah seperti itu. Padahal, Wantimpres sudah mengingatkannya untuk (jangan) memutuskan/melakukan sesuatu hal itu. Halmana, inilah yang dirasakan Adnan, sehingga dia akhirnya memutuskan membukanya ke publik lewat bukunya itu. Agar publik tahu segalanya, Bahwa Adnan sudah pernah mengingatkan, atau sudah pernah menasihatkan Presiden SBY, tetapi SBY tidak mau mendengarnya. Misalnya, Adnan pernah memberi pertimbangan kepada Presiden SBY agar jangan mau ikut menandatangani UU Pornografi yang telah disetujui oleh DPR itu. Pertimbangannya adalah karena UU tersebut tidak mengakomodiraspirasi banyak kalangan, dan mengingkari kebhinekaan di dalam masyarakat Indonesia. Ada beberapa pasal yang mayoritas masyarakat tidak setuju, terutama seniman, kaum muda, dan kaum perempuan karena mengancam kebhinekaan di Republik ini. Tetapi SBY tetap saja menandatanganinya. Menurut Adnan, sikap SBY yang tidak mau mendengar nasihatnya itu, karena SBY sudah terbawa arus kepentingan politik sempit dan sesaat dari elite politik di DPR yang dikendalikan oleh obsesi-obsesi politik identitas (terutama agama), yang mengancam kemajemukan NKRI. Meskipun sesuai dengan ketentuan setiap UU yang telah disetujui DPR, meskipun tidak ditandatangani Presiden, tetap berlaku 30 hari setelah pengesahan oleh DPR itu. Tetapi, kata Adnan, dengan tidak ikut mengesahkan UU Pornografi itu, akan memberi makna atau pesan yang dalam kepada masyarakat tentang nilai-nilai moral yang harus dijunjung tinggi bersama dalam menghormati, menghargai, dan menjaga kebhinekaan yang hidup dan terus berkembang dalam masyarakat, sekaligus untuk menjaga keutuhan dan integritas bansa, sekarang, maupun masa depan. Kini, buku Nasihat untuk SBY itu telah beredar luas. Ketersinggungan dan kemarahan pihak Presiden SBY, dan kontroversialnya malah akan membuat buku ini menjadi semakin laris, dan bersamaan dengan itu akan semakin membuat semakin banyak orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Wantimpres angkatan pertama (2007-2009) dengan Presiden SBY itu versi salah satu anggotanya, Adnan Buyung Nasution. Sejak awal seharusnya SBY tidak mengajak, apalagi sampai memohon-mohon kepada Adnan untuk bergabung di Wantimpres ini. Karena karakter Adnan yang terkenal keras, blak-blakan tanpa kompromi ini tidak sinkron dengan karakter SBY yang halus, melankolis, menjunjung tinggi pencitraan diri, dan mudah tersinggung itu. Kini, SBY harus “menangung akibatnya”. Adnan yang merasa tidak bisa menerima cara Presiden memperlakukannya selama di Wantimpres itu pun “mengamuk” lewat bukunya itu. Sejak awal saja, belum apa-apa sebetulnya keduanya sudah tidak cocok. Yaitu, ketika baru saja Presiden SBY, pada 29 Maret 2007 mengumumkan nama anggota-anggota Wantimpres, yang salah satunya adalah Adnan Buyung Nasution, Adnan sudah mendapat undangan dari Andy F. Noya untuk mengisi acara Kick Andy di Metro TV. Dalam acara itulah ada pernyataan Adnan yang membuat Presiden SBY tersinggung berat. Sampai-sampai sempat meminta iklan yang mempromosi acara tersebut, yang menayangkan kutipan pernyataan Adnan itu supaya dihentikan tayangannya. Tetapi,ditolak oleh Adnan, yang mengatakan dia tidak punya wewenang untuk itu. Yang punya wewenang adalah pihak Metro TV. Pihak Istana pun menelepon Andy Noya untuk keperluan tersebut. Apakah isi pernyataan Adnan yang membuat SBY marah itu? Apakah benar ketika mengajak Adnan untuk bergabung di Wantimpres itu Presiden SBY sampai memohon-mohon? Kesan itulah yang saya dapatkan setelah membaca buku tersebut. Saya akan menulisnya di artikel berikutnya.***</pre> Daniel Thie 2012-05-26T10:23:27 http://comments.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/85557 <pre> saat Korra tiba di Kota Republik SEHARIAN saya tinggal di rumah dan menghabiskan waktu untuk menonton serial The Legend of Korra. Serial ini adalah kelanjutan dari Avatar: The Last Air Bender. Jika sebelumnya, sosok yang menjadi Avatar adalah bocah plontos bernama Aang, maka dalam serial ini, Aang berreinkarnasi pada remaja perempuan bernama Korra, yang berasal dari suku air. Mulai tanggal 14 April 2012 lalu, serial ini ditayangkan di Nickleodeon. Saya memilih untuk menontonnya dengan cara ilegal yakni men-download melalui torrent. Di sini, untuk men-download film atau serial hanya butuh waktu lima menit. Sebagai penggemar Avatar (yang berulang-ulang menonton serial ini), dahaga saya akhirnya terpuaskan. Meskipun kali ini tak ada lagi Aang, Katara, dan Sokka, namun saya tetap tidak kehilangan 'rasa' serial ini. Tetap saja seru, menegangkan, dan sarat filosofi. Serial ini mengambil setting di Kota Republik, sebuah kota yang didirikan oleh Avatar Aang setelah mengakhiri perang 100 tahun bersama sahabatnya Zuko, Toph, Katara, dan Soka. Aang mendirikan kota ini yang bercirikan universalitas, di mana semua manusia bisa hidup bersama dengan damai. Sebelum mendirikan Republik, masyarakat terbagi-bagi berdasarkan empat unsur yakni api, tanah, air, dan udara.  salah satu pose Korra Korra di dekat patung Avatar Aang Serial ini mengambil setting waktu yakni 70 tahun setelah kematian Aang. Karakter yang tersisa dari serial sebelumnya adalah Katara, yang sudah berusia lajut. Ia melatih Korra untuk menguasai elemen air. Dalam kisah ini, Aang dan Katara memiliki tiga anak, namun hanya anak terakhir yakni Tenjin yang punya kemampuan untuk mengendalikan udara. Karakter lain yang masih punya kaitan dengan serial sebelumnya adalah Lin Beifong. Beliau adalah putri Toph, sahabat Aang yang mengajari elemen bumi. Lin menjadi kepala polisi, yang juga menguasai elemen besi. Dalam serial sebelumnya dikisahkan kalau Tof akhirnya bisa mengendalikan besi. Di film ini, Lin amat tegas, dan memiliki pasukan yang amat kuat. Berbeda dengan masa Aang di mana semua tempat bernuansa tradisional, maka Kota Republik suasananya agak modern. Kira-kira suasananya seperti kota Shanghai tahun 1920-an, di mana kotanya merupakan kombinasi antara tradisional dan modern. Di kota ini, terdapat banyak mobil antik sehingga jalanan amat sibuk. Di kota ini juga terdapat banyak gedung pencakar langit.  Makanya, setting film ini amat modern. Saya serasa melihat gabungan antara Avatar dengan film Karate Kid. Itu juga nampak pada karakter Korra yang bergabung dalam tim bela diri dan ikut kejuaraan pengendalian empat unsur. Para pemainnya memakai pelindung yang canggihj. Suasananya persis film Final Fantasy atau komik Tiger Wong. Korra bersama sahabat-sahabatnya Korra bersama Naga, hewan tunggangannya Zamannya memang beda. Jika dalam serial Aang, sosok Avatar amat dinantikan, maka Korra justru berbeda. Ia hidup di masa modrn ketika Avatar tidak dianggappenting. Semua orang menggandrungi cara berpikir modern. Orang lebih percaya polisi atau tentara. Tapi bukan berarti kriminalitas reda. Pada titik ini, posisi Korra jadi sangat penting. Ketika menonton The Legend of Korra, Book I yakni water (air), saya banyak membandingkan serial ini dengan Avatar Aang. Selain setting yang sudah saya bahas di atas, masih ada beberapa perbedaan lain yang akan saya bahas. Pertama, dalam serial sebelumnya, Aang masih kanak-kanak dan berkelana untuk mempelajari ketiga unsur lain yakni tanah, air dan udara. Perjalanannya adalah demi menemui guru yang mengajarinya menguasai unsur itu. Dalam kisah Korra, ia sudah remaja (berusia sekitar 17 tahun) yang menguasai tiga unsur yakni air, tanah, dan api. Ia hanya butuh menguasai unsur udara. Makanya, ia datang ke kota Republik demi belajar pada Tenjin, putra Aang. Kedua, dalam seral sebelumnya, konflik adalah antar kerajaan yang basisnya adalah unsur. Aang menghadapi Kerajaan Api yang perkasa dan menjajah semua kerajaan lain. Dalam serial yang baru, Korra berhadapan dengan isu-isu yang lebih modern di kota Republik yakni kriminalitas, serta gerakan revolusi yang hendak menyingkiran para penguasa unsur.  salah satu gaya bertarung di depan Kota Republik Musuh terbesarnya adalah Amon, pemimpin kaum equalist, yang hendak menyingkirkan para penguasa unsur. Amon memiliki pasukan yang amat kuat. Pasukannya menguasai cara mematikan kemampuan pengendalian unsur. Pasukannya juga bisa berkelahi dengan jurus pengendalian chi, sejenis totok yang membuat tubuh lawan langsung kaku dan mati rasa. Korra akhirnya berhadapan dengan pasukan hebat yang dikendalikan Amon ini. Ketiga, Aang adalah sosok yang amat jenaka. Sangat beda dengan Korra yang serius ditemani teman-temannya yang kadang konyol. Mungkin ini adalah pengaruh dari unsur yang mereka kuasai. Unsur udara membuat Aang sangat jenaka dan bebas berekspresi. Beda dengan unsur air yang dikuasai Korra, dan membuatnya tegas dan bisa menjadi air menjebol apapun. Dari banyak perbedaan itu, tentunya terdapat banyak kesamaan. Dahulu Aang, ditemani bison terbang bernama Appa. Kali ini, Korra ditemani beruang kutub bernama Naga. Kemudian Aang punya sahabat dekat, demikian pula dengan Korra. Secara umum, saya sangat ketagihan untuk menuntaskan serial ini. Saya suka dengan ketegangan-ketegangan serta petualangan mengikuti remaja putri yang menguasai unsur alam ini. Saya juga suka dengan sosok Korra yang labil dan mudah emosi, sebagaimana Aang. Sayangnya, saya baru menonton sampai episode tujuh. Di Amerika sendiri, serial ini baru sampai episode 10 (kalau tak salah).   Yang pasti, saya punya serial kesukaan yang akan terus saya tunggui dan tonton hingga bosan.(*) Athens, 18 Mei 2012 BACA JUGA: Penerus Avatar Aang Avatar: The Legend of Aang Kehilangan Serial Avatar Avatar Aang dan Rasul Baru Avatar, Petaka Sains, dan Rasa Bersalah </pre> Yusran Darmawan 2012-05-26T10:07:26 http://comments.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/85549 <pre>Penghadang Ibas dan Anas terancam 12 thn penjara. = Seandainya yg dihadang itu org yg sdg mau ibadah, penghadangnya FPI. Polisi akan bilang demi keamanan, seharusnya yg dihadang itu mengalah. Ruhut: Kita tdk bs bayangkan kalau sampai ada kekerasan pd Anas. Kasihan dia. = Msh jauh lbh mendingan drpd digantung di Monas. Powered by Telkomsel BlackBerry® ------------------------------------ Mailing list: http://groups.yahoo.com/group/mediacare/ Group &lt; at &gt; FB: http://www.facebook.com/groups/mediacare/ Yahoo! Groups Links &lt;*&gt; To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/mediacare/ &lt;*&gt; Your email settings: Individual Email | Traditional &lt;*&gt; To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/mediacare/join (Yahoo! ID required) &lt;*&gt; To change settings via email: mediacare-digest&lt; at &gt;yahoogroups.com mediacare-fullfeatured&lt; at &gt;yahoogroups.com &lt;*&gt; To unsubscribe from this group, send an email to: mediacare-unsubscribe&lt; at &gt;yahoogroups.com &lt;*&gt; Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/ </pre> danielht2002-/E1597aS9LQAvxtiuMwx3w< at >public.gmane.org 2012-05-26T01:24:00 http://comments.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/85546 <pre>http://www.suarapembaruan.com/home/100-mahasiswa-di-banyumas-terindikasi-masuk-gerakan-nii/20484 100 Mahasiswa di Banyumas Terindikasi Masuk Gerakan NII Kamis, 24 Mei 2012 | 14:57 Ilustrasi bendera NII [google] Berita Terkait a.. Pengantin Baru Menghilang, Kelurga Menduga Diculik Jaringan NII b.. Sehari NII Jateng Bisa Kumpul Duit Rp 15 Juta c.. Enam Warga Ungaran Resmi Tersangka NII d.. Polisi Masih Periksa Enam Orang Anggota NII e.. Warga Gerebek Sebuah Rumah Kontrakan di Cilegon [PURWOKERTO] Negara Islam Indonesia Crisis Center (NCC) mencatat sekitar 100 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Banyumas, Jawa Tengah, terindikasi masuk gerakan NII. "Kami menerima laporan di Banyumas ada sekitar 100 mahasiswa yang terindikasi masuk NII, dan 70 orang di antaranya ada di sini (Universitas Jenderal Soedirman, red.)," kata pendiri NCC, Kent Setiawan, di Purwokerto, Kamis. Kent mengatakan hal itu kepada wartawan usai menjadi pembicara dalam Seminar Nasional "Penguatan Pilar Kebangsaan Guna Membentengi Generasi Muda dari Pengaruh Paham Ideologi NII" yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed bersama Institute for Democracy Studies (Indecs) di Aula FISIP Unsoed Purwokerto. Menurut dia, NCC menerima laporan tersebut dari orang tua maupun orang-orang terdekat dengan korban (mahasiswa yang terindikasi masuk dalam gerakan NII. Ia mengatakan, mahasiswa yang direkrut NII rata-rata pendiam dan berasal dari keluarga kaya. Disinggung mengenai kemungkinan adanya dosen yang terlibat dalam gerakan NII, dia mengakui telah menerima laporan yang menyebutkan dugaan tersebut. "Ada memang laporan yang mengindikasikan itu (dosen terlibat NII), namun kami belum berani memublikasikannya karena tidak ada bukti dokumentasi atau foto. Kami hanya menerima laporan dari korban jika dia melihat adanya seorang dosen dalam suatu acara NII," katanya. Lebih lanjut, dia mengatakan, gerakan NII saat ini mengalami kevakuman karena sedang menunggu penyelesaian kasus Panji Gumilang (pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Indramayu, red.). "Rencananya 21 Mei kemarin, vonis di Pengadilan Indramayu. Namun dengan alasan sakit, Panji Gumilang tidak menghadiri persidangan. Padahal di Jawa Tengah, sudah jelas pasal makarnya mengarah ke Panji Gumilang," katanya. Menurut dia, wilayah rawan NII di Indonesia tersebar di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. "Namun yang paling rawan Jawa Tengah karena paling banyak. Korbannya yang lapor juga paling banyak dari Jawa Tengah," katanya. Ia mengatakan, NII di Jawa Tengah ada dua kelompok, yakni KW 2 dan KW 9. Dalam hal ini, kata dia, NII KW 2 rata-rata diikuti orang tua dengan membentuk sejumlah yayasan. "Kalau KW 9 dari Jakarta dan mereka merekrut mahasiswa," katanya. Menurut dia, munculnya dua kelompok NII di Jawa Tengah karena adanya migrasi lantaran provinsi ini dinilai berhasil dalam penggalangan dana oleh KW 2, sedangkan KW 9 di Jakarta sukses dalam penggalangan massa. Dengan demikian, kata dia, anggota NII KW 9 didatangkan ke Jawa Tengah untuk menggalang massa dan anggota NII KW 2 dibawa ke Jakarta untuk penggalangan dana. "NII Jawa Tengah dinilai pintar cari duit," katanya. Kent meyakini ada oknum pejabat atau pembesar yang bermain di belakang NII atau Panji Gumilang. "Ada dua pertanyaan, apakah Panji Gumilang terlalu pintar sehingga bisa menipu pejabat, atau pejabat terlalu pintas sehingga bisa menipu Panji Gumilang," katanya. Menurut dia, Panji Gumilang tidak terlalu pintar sehingga diyakini ada yang memanfaatkan NII karena massanya sangat besar. Ia mengatakan, hal ini dibuktikan dalam Pemilu 2004 silam terjadi penggelembungan suara di Pondok Pesantren Al Zaytun. [Ant/L-9] </pre> Sunny 2012-05-26T21:51:02 http://comments.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/85545 <pre>Ref: Pada umumnya kaum kleptokratik tidak punya malu selain kemaluan, jadi berani bohong di depan umum, demikianlah sifat rezim NKRI. http://theglobejournal.com/politik/menlu-ri-berbohong-di-jenewa/index.php Menlu RI Berbohong di Jenewa Jum`at, 25 Mei 2012 17:07 WIB Jenewa-Beberapa jam lalu, catatan HAM Indonesia ditinjau oleh Dewan HAM PBB dalam sidang periodik ke-13 di Jenewa, Swiss. Isu-isu kunci, seperti perlindungan atas kebebasan beragama atau situasi HAM di Papua, diangkat oleh banyak negara anggota PBB yang turut dalam kajian HAM. Banyak anggota Komisi HAM Asia atau AHRC (Asian Human Rights Commission) dan organisasi-bawahannya ALRC (Asian Legal Research Center) prihatin dengan penegakkan HAM di Indonesia. Atas situasi diskriminatif yang dialami kaum minoritas di Indonesia, Swedia, Jerman dan Swiss menyatakan kekecewaannya. Kelompok minoritas di Indonesia, seperti Ahmadiyah, Syiah, Baha’i dan Kristen. Mereka mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan tegas terhadap mereya yang menindas dan melakukan tindak pidana hingga nyawa yang meregang dari kelompok-kelompok minoritas. “Tanggapan oleh pemerintah Indonesia atas isu-isu dan pelanggaran HAM yang dibahas dalam kajian ini adalah sangat mengecewakan, karena (jawaban) mereka sering hanya berisi penolakan dan menunjukkan kurangnya rasa hormat bagi korban dan hak-hak mereka,” kata Wong Kai Shing, Direktur Eksekutif AHRC. Hal ini terungkap dalam laporan Situs Asian Human Rights Commission (23/5, AHRC-PRL-016-2012), yang sedang mengikuti kegiatan di Jenewa, Swiss, tanggal 23-26 Mei. Marty Disindir Habis Seperti disindir sejumlah media asing, Menlu RI Marty Natalegawa dianggap berbohong, ketika memimpin delegasi Indonesia mempertanggung-jawabkan tindakan diskriminatif Pemerintah Indonesia terhadap kaum Minoritas. Marty membantah sinyalemen kelambanan pemerintah Indonesia tentang perlindungan dan penghormatan terhadap kebebasan beragama.”Pemerintah Indonesia menghormati semua agama sebagai sama.” Media asing menganggap klaim Marty bertentangan dengan semua laporan lapangan, dan tidak bersesuaian dengan, misalnya, perda-perda diskriminatif di negeri ini.Sejumlah negara, termasuk Perancis, Jepang dan Selandia Baru, mengangkat situasi di Papua, yang mencakup kekerasan yang makin meluas, penangkapan sewenang-wenang dan penahanan, serta pembatasan sah terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul.Prancis menyebut secara langsung perihal kesulitan media asing memperoleh akses untuk masuk ke Papua. Sementara itu, AS dan Jerman mengangkat artikel 106 dan 110 KUHP yang digunakan mengkriminalkan para aktivis HAM di Papua.Natalegawa menyatakan bahwa bahwa semua pelaku pelanggaran HAM di Papua sedang bertanggung jawab di ‘pengadilan yang transparan dan terbuka’. Sebaliknya, AHRC dan kelompok hak asasi mendokumentasikan kasus-kasus penyiksaan dan kekerasan yang tidak mendapat tanggapan yang memadai dari pemerintah Indonesia. “Penolakan terhadap sejumlah pelanggaran HAM oleh militer (dan Brimob) di provinsi Papua dengan alasan impunitas (kewajiban keamanan Negara) adalah tidak dapat dipertanggung-jawabkan,” kata sindir Wong Kai Shing. “Respon Pemerintah Indonesia terhadap semua tindakan pelanggaran HAM amat mengecewakan. Sikap Pemerintah RI itu merupakan kemunduran besar bagi harapan mereka yang seharusnya mendapat perlindungan yang lebih baik dan menikmati hak asasi manusia di negeri ini,” pungkas Wong Kai. Sejumlah pihak menganjurkan Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan rekomendasi Komisi HAM PBB atau Indonesia tidak mendapat tempat terhormat dalam pergaulan internasional. Kekecewaan atas laporan Pemerintah RI dapat berdampak ketidak-percayaan pada elbagai pbidang-bidang lainnya, dalam hubungan bilateral maupun multilateral. Ini lampu kuning untuk Pemerintahan SBY. [003-kabarindonesia.co </pre> Sunny 2012-05-26T20:50:59 http://comments.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/85540 <pre>http://www.amnesty.org/en/region/indonesia/report-2012 Head of state and government Susilo Bambang Yudhoyono Death penalty retentionist Population 242.3 million Life expectancy 69.4 years Under 5-mortality 38.9 per 1,000 Adult literacy 92.2 per cent a.. Torture and other ill-treatment b.. Excessive use of force c.. Freedom of expression d.. Discrimination e.. Sexual and reproductive rights f.. Domestic workers g.. Impunity h.. Death penalty i.. Amnesty International Reports j.. Amnesty International Visits Indonesia assumed the chair of ASEAN and in May was elected to the UN Human Rights Council for a third consecutive term. The government strengthened the national police commission but police accountability mechanisms remained inadequate. The security forces faced persistent allegations of human rights violations, including torture and other ill-treatment and use of unnecessary and excessive force. Provincial authorities in Aceh increasingly used caning as a judicial punishment. Peaceful political activities continued to be criminalized in Papua and Maluku. Religious minorities suffered discrimination, including intimidation and physical attacks. Barriers to sexual and reproductive rights continued to affect women and girls. No executions were reported. Torture and other ill-treatment Security forces faced repeated allegations of torturing and otherwise ill-treating detainees, particularly peaceful political activists in areas with a history of independence movements such as Papua and Maluku. Independent investigations into such allegations were rare. a.. In January, three soldiers who had been filmed kicking and verbally abusing Papuans were sentenced by a military court to between eight and 10 months’ imprisonment for disobeying orders. A senior Indonesian government official described the abuse as a “minor violation”. b.. There were no investigations into allegations of torture and other ill-treatment of 21 peaceful political activists by Special Detachment-88 (Densus-88), a police counter-terrorism unit. The 21 had been tortured during arrest, detention and interrogation in Maluku in August 2010. Caning was increasingly used as a form of judicial punishment in Aceh. At least 72 people were caned for various offences, including drinking alcohol, being alone with someone of the opposite sex who was not a marriage partner or relative (khalwat), and for gambling. The Acehnese authorities passed a series of by-laws governing the implementation of Shari’a law after the enactment of the province’s Special Autonomy Law in 2001. Top of page Excessive use of force The police used unnecessary and excessive force against demonstrators and protesters, especially in land dispute cases. In the rare instances where investigations took place, little progress was made in bringing perpetrators to justice. a.. In January, six palm oil farmers were seriously injured in Jambi Province after Police Mobile Brigade (Brimob) officers fired rubber bullets at them in an attempt to evict them from a plantation they were working on. The plantation was the subject of an ongoing land dispute between the farmers and a palm oil company. b.. In April, police in Papua shot Dominokus Auwe in the chest and head, killing him, and wounded two others in front of the Moanemani sub-district police station. The three men had approached the station peacefully to inquire about money the police had seized from Dominokus Auwe earlier that day. c.. In June, security forces used unnecessary and excessive force while attempting to forcibly evict a community in Langkat district, North Sumatra. The community had been involved in a land dispute with the local authorities. When the community protested against the eviction, police officers fired on the crowd without warning, injuring at least nine people. Six others were kicked and beaten. Top of page Freedom of expression The government continued to criminalize peaceful political expression in Maluku and Papua. At least 90 political activists were imprisoned for their peaceful political activities. a.. In August, two Papuan political activists, Melkianus Bleskadit and Daniel Yenu, were imprisoned for up to two years for their involvement in a peaceful political protest in Manokwari town in December 2010. b.. In October, over 300 people were arbitrarily arrested after participating in the Third Papuan People’s Congress, a peaceful gathering held in Abepura town, Papua Province. Although most were held overnight and released the next day, five were charged with “rebellion” under Article 106 of the Criminal Code. The charge could carry a maximum life sentence. A preliminary investigation by the National Human Rights Commission (Komnas HAM) found that the security forces had committed a range of human rights violations, including opening fire on participants at the gathering, and beating and kicking them. Some human rights defenders and journalists continued to be intimidated and attacked because of their work. a.. In March, journalist Banjir Ambarita was stabbed by unidentified persons in the province of Papua shortly after he had written about two cases of women who were reportedly raped by police officers in Papua. He survived the attack. b.. In June, military officers beat Yones Douw, a human rights defender in Papua, after he tried to monitor a protest calling for accountability for the possible unlawful killing of Papuan Derek Adii in May. Top of page Discrimination Attacks and intimidation against religious minorities persisted. The Ahmadiyya community was increasingly targeted and at least four provinces issued new regional regulations restricting Ahmadiyya activities. By the end of the year, at least 18 Christian churches had been attacked or forced to close down. In many cases the police failed to adequately protect religious and other minority groups from such attacks. a.. In February, three Ahmadis were killed after a 1,500-person mob attacked them in Cikeusik, Banten Province. On 28 July, 12 people were sentenced to between three and six months’ imprisonment for their involvement in the incident. No one was charged with murder and local human rights groups raised concerns about the weak prosecution. b.. The Mayor of Bogor continued to defy a 2010 Supreme Court ruling ordering the authorities to reopen the Taman Yasmin Indonesian Christian Church. The congregation was forced to conduct its weekly services on the pavement outside the closed church, amid protests from radical groups. Top of page Sexual and reproductive rights Women and girls, especially those from poor and marginalized communities, were prevented from fully exercising their sexual and reproductive rights. Many continued to be denied the reproductive health services provided for in the 2009 Health Law, as the Ministry of Health had yet to issue the necessary implementing regulation. The government failed to challenge discriminatory attitudes and cruel, inhuman and degrading practices, including female genital mutilation and early marriages. a.. In June, the Minister of Health defended a November 2010 regulation permitting specifically defined forms of “female circumcision” when performed by doctors, nurses and midwives. The regulation legitimized the widespread practice of female genital mutilation. It also violated a number of Indonesian laws and contradicted government pledges to enhance gender equality and combat discrimination against women. The maternal mortality ratio remained one of the highest in the region. Top of page Domestic workers In June, the President expressed support for the new ILO No. 189 Domestic Workers Convention. However, for a second successive year, parliament failed to debate and enact legislation providing legal protection for domestic workers. This left an estimated 2.6 million domestic workers – the vast majority of them women and girls – at continued risk of economic exploitation and physical, psychological and sexual violence. Top of page Impunity Perpetrators of past human rights violations in Aceh, Papua, Timor-Leste and elsewhere remained free from prosecution. The Attorney General’s office failed to act on cases of serious human rights violations submitted by the National Human Rights Commission (Komnas HAM). These included crimes against humanity committed by members of the security forces. a.. A Memorandum of Understanding between Komnas HAM and the Timor-Leste Provedor (Ombudsman for Human Rights and Justice) which called for, among other things, information on people who disappeared in 1999 in Timor-Leste, lapsed in January and was renewed in November. No progress was reported (see Timor-Leste entry). b.. In September, the Attorney General reportedly declared the case of murdered prominent human rights defender Munir “closed”. There remained credible allegations that, despite the conviction of three people for their involvement in his death, not all the perpetrators had been brought to justice. c.. The government had yet to implement the 2009 recommendations of parliament to investigate and prosecute those responsible for the abduction and enforced disappearance of 13 political activists in 1997-1998. Top of page Death penalty For a third successive year no executions were reported. However, at least 100 people remained under sentence of death. Top of page Share</pre> Sunny 2012-05-26T16:58:46 http://comments.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/85533 <pre>http://www.humanrights.asia/news/press-releases/AHRC-PRL-016-2012 INDONESIA: Government's denial at UN UPR very disappointing May 23, 2012 More Sharing ServicesShare | Share on facebook Share on myspace Share on google Share on twitter (Hong Kong/Geneva/Jakarta 23 May 2012) Today, the Indonesia's human rights record was reviewed by the UN Human Rights Council in the 13th session of the Universal Periodic Review in Geneva, Switzerland. Key issues, such as the protection of freedom of religion or the human rights situation in Papua, were raised by many UN Member States participating in the review. "The responses by the government of Indonesia to the issues and human rights violations discussed during the review were deeply disappointing, as they often contained only denials and showed a lack of respect for victims and their rights," noted Wong Kai Shing, Executive Director of the Asian Human Rights Commission (AHRC). The AHRC and its sister-organisation the Asian Legal Resource Centre (ALRC) submitted reports to the review process, and made recommendations concerning a number of key human rights issues, including: the urgent need for the criminalisation of torture; institutional reforms needed to combat impunity, including to the military court system; religious discrimination and violence; and the human rights situation in the Papuan provinces, notably violations committed by with impunity by the Indonesian security forces. The full reports are available for download at http://www.alrc.net/doc/mainfile.php/upr/ Many of the AHRC and ALRC's concerns were shared by states conducting the review. Sweden, Germany and Switzerland, for example, expressed concerns regarding the persecution of religious minority groups in Indonesia, including Ahmadiyah, Christians, Shiites and the Baha'i. They urged the government of Indonesia to take measures against those who persecute religious minority groups and called for the withdrawal of discriminatory laws. While recognising that violence was being directed against religious minority groups, Indonesian Minister of Foreign Affairs, Mr. Marty Natalegawa, who lead Indonesia's delegation, denied allegations of government inaction regarding the protection of and respect for the freedom of religion. "The government of Indonesia respects all religions" he falsely claimed, despite discriminatory laws in the country. A number of states, including France, Japan and New Zealand, raised the situation in Papua, which includes widespread violence, arbitrary arrests and detentions, as well as unlawful restrictions of freedom of expression and assembly. France called in particular for access to Papua to be granted to foreign journalists. The US and Germany raised articles 106 and 110 of the Penal Code which are used abusively against activists in Papua. Natalegawa claimed that that all perpetrators of human rights abuses in Papua were being held accountable in ‘transparent and open courts'. The AHRC and other human rights groups have however documented cases of torture and violence which have not resulted in adequate responses by the Indonesian authorities, or resulted in those responsible being held accountable, but instead speak to a culture of impunity. "The denial of the major problem of impunity in the Papuan provinces is irresponsible," Wong Kai Shing stated. "The disappointing response by the government is a setback to the hopes of those who want to see greater protection and enjoyment of human rights in the country," he concluded. Document Type :Press ReleaseDocument ID :AHRC-PRL-016-2012Countries :Indonesia Issues :Freedom of religion, Human rights defenders Related content</pre> Sunny 2012-05-26T08:34:07 http://comments.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/85532 <pre>Kpd Yth : Rekan-rekan media Di tempat   Dengan Hormat, Perumahan CitraGran Cibubur mengundang rekan-rekan media untuk menghadiri acara Gathring, info produk terbaru dan santap siang bersama yang akan diselenggarakan pada: Hari                : Minggu Tanggal          : 27 Mei 2012 Waktu             : Pkl. 11.00 – 13.00 wib Lokasi            : Belamosa Function Room, Family Park CitraGran Cibubur                          Jl. Alternatif Cibubur - Cileungsi KM. 4 Cibubur                          Bekasi 17435   Acara dimeriahkan dengan kegiatan Fun Bike, Pesta Kuliner, Lomba Sepeda Hias, Lomba Mewarnai, Bazaar dan Live Music.   Kehadiran rekan-rekan media merupakan suatu kehormatan bagi kami.   Untuk konfirmasi kehadiran dapat menghubungi: Bpk. Faizal 08138111908 Ibu Lia 08129140550     Salam Hangat, CitraGran Cibubur   visit www.kemaliskandar.net</pre> kemal iskandar 2012-05-25T06:18:00 http://comments.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/85531 <pre>KESEMPATAN TERBATAS BAGI PECANDU NARKOBA Dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara ke 66 dan Hari Anti Narkoba Internasional. Bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba yang melaporkan diri ke Polri dan BNN dari tanggal 1 sampai dengan 30 Juni 2012 akan dilakukan rehabilitasi secara GRATIS dan TIDAK DIPROSES HUKUM*. Info: 082117233333 / 085286803570 / 02180888075 /02193183335 FB: &lt;http://on.fb.me/JSnsZ4&gt; http://on.fb.me/JSnsZ4 </pre> LEONARDUS TOBING 2012-05-25T05:35:23 http://comments.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/85528 <pre>Penghargaan Foto Jurnalistik "Pilkada dalam Lensa" Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bekerjasama dengan AUSAID menyelenggarakan Penghargaan untuk Karya Foto Jurnalistik ”PILKADA DALAM LENSA” Hadiah untuk Pemenang: - Laptop (Apple Macbook air 13’’) - iPad 2 Wifi (3G64GBNew) - Kamera (Canon 1100DKit) DEWAN JURI * Arbain Rambey (Kompas) * Oscar Motuloh (LKBN Antara) * Rully Kesuma (Tempo)   KETENTUAN LOMBA 1. Karya foto jurnalistik media cetak/online, berbentuk foto tunggal dengan kategori hard news atau feature tentang Pemilihan Kepala Daerah baik sosialisasi, kampanye pemungutan suara, perhitungan suara, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan proses Pilkada. 2. Karya harus pernah dipublikasikan atau disiarkan di media massa (bukan media internal dan personal), pada periode antara 1 Januari 2011 – 15 Juni 2012. 3. Setiap peserta bisa mengajukan maksimal tiga karya. 4. Untuk karya foto, peserta harus mengirimkan klipping karya/link website yang sudah dimuat, dan file fotonya dalam format digital JPG, sisi panjang minimum 3500 pixel (minimum 8 MP). 5. Penamaan file foto: namafotografer_namamedia_judul foto_nomor hp.jpg. Sebagai contoh: hasanwibowo_korankita_meriahnya-demokrasi_088888xxxx.jpg. 6. Setiap foto diwajibkan memiliki keterangan foto (caption/teks), dimasukkan dalam file terpisah (.doc). Penamaan sama dengan foto yang disertainya. 7. Karya harus sudah diterima panitia paling lambat 18 Juni 2012 pukul 24.00 WIB. 8. Karya harus dilengkapi dengan pernyataan bahwa karya adalah karya orisinal dan tidak termasuk advertorial komersial. 9. Dewan Juri akan memilih 3 pemenang utama dari 15 finalis, dan 60 foto terbaik untuk dipamerkan. 10. Karya yang sudah dikirim ke panitia tidak akan dikembalikan. 11. Keputusan juri tidak bisa diganggu gugat.   Kirimkan karya Anda ke Sekretariat AJI Indonesia: Jl. Kembang Raya No. 6, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420 Telp 021-3151214 Faks. 021-3151261 Atau melalui e-mail: award.aji&lt; at &gt;gmail.com Formulir Pendaftaran dan Info lengkap bisa diperoleh di www.ajiindonesia.or.id Follow twitter: &lt; at &gt;ajiindo Facebook Kedutaan Australia: http://www.facebook.com/australianembassyjakarta   Sekretariat AJI Indonesia Jl. Kembang Raya No. 6 Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420 Indonesia Phone (62-21) 315 1214 Fax (62-21) 315 1261 Website : www.ajiindonesia.org</pre> Sekretariat AJI 2012-05-25T06:49:06 http://comments.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/85526 <pre>Kawan-kawan jurnalis sekalian, Berikut undangan dari kawan-kawan Poros Photos untuk acara pembukaan Pameran Foto 'InAbsentia' yang akan dibuka oleh Ifdhal Kasim (Ketua Komnas HAM) pada : Hari / Tanggal : Sabtu, 26 Mei 2012 Pukul : 19.00 - selesai Tempat : Galeri Cipta II Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat Performance : Santo Klingon &amp; Indobeatbox, Atap Alis, Bejo Untung, Adi Wijaya &amp; The Fredix. Informasi detail ada di email di bawah ini. Thanks, Luluk Uliyah Knowledge Officer SatuDunia Jl. Tebet Utara II No. 6 Jakarta Selatan Telp : +62-21-83705520 HP. 0815 9480 246 Email: lulukuliyah-Re5JQEeQqe8AvxtiuMwx3w&lt; at &gt;public.gmane.org, luluk-Zh3xB1PtdnUXhy9q4Lf3Ug&lt; at &gt;public.gmane.org "Mari berbagi informasi dan pengetahuan" ----------------------------------------------------------------------- Undangan Liputan Media: Pembukaan Pameran Foto 'InAbsentia' Kepada Yth. Kawan-kawan jurnalis sekalian, Poros Photos bekerja sama dengan Komnas HAM dan dukungan Yayasan TIFA, akan menyelenggarakan Pameran Foto bertajuk 'InAbsentia.' Masih segar diingatan kita bagaimana upaya jemaat HKBP Filadelfia untuk bisa menjalankan ibadah dengan tenang. Perjuangan mereka yang terus dilakukan hingga saat ini, masih belum bisa membuahkan hasil, meski hanya sekedar ingin bisa beribadah di lahan yang ingin dijadikan gereja. Masih ingat pula bagaimana para jemaat Ahmadiyah yang terus mendapatkan sikap represif oleh kelompok intoleran. Di ruang ekonomi sosial budaya, masih segar juga diingatan kita bagaimana upaya masyarakat urban Jakarta yang berjuang untuk bisa mendapatkan tempat hunian yang layak. Tak jarang mereka harus hidup berpindah, lantaran digusur oleh kebijakan yang dinilai kurang berpihak. Kondisi masyarakat di Sidowayah, Ponorogo, Jawa Timur, yang hingga saat ini masih kesulitan mendapatkan hak atas kesehatan. Hampir masyarakatnya menderita keterbelakangan mental secara turun temurun. Pameran foto ini menandaskan hal-hal yang selama ini sengaja dialpakan dan dinafikkan negara. Bahwa pelanggaran atas nilai-nilai kemanusiaan di negeri ini ternyata juga masih terus berlangsung. Sebanyak 26 fotografer muda peserta pelatihan fotografi dokumentasi sosial dan HAM, yang ditempa selama tiga bulan, memberikan penegasannya dalam 133 karya foto yang mengangkat kuat InAbsentia negeri kita. 26 essay foto tentang permasalahan sosial yang cenderung mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Pameran Foto 'InAbsentia' akan berlangsung di Galeri Cipta II Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat pada 26- 31 Mei 2012. Pameran Foto 'InAbsentia' rencananya akan dibuka oleh Ifdhal Kasim (Ketua Komnas HAM) pada : Hari / Tanggal : Sabtu, 26 Mei 2012 Pukul : 19.00 - selesai Tempat : Galeri Cipta II Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat Performance : Santo Klingon &amp; Indobeatbox, Atap Alis, Bejo Untung, Adi Wijaya &amp; The Fredix. Dengan semangat untuk mensosialisasikan isu hak asasi manusia, besar harapan kami rekan media berkenan melakukan peliputan berita. Demikian undangan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kehadiran teman-teman media, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Dian Ali Rachman Koordinator Program Poros Photos ----------------------------------------------- Kontak Person : Dian Ali Rachman : 085711159388 Adhi Kusumo : 08155283575 Kurniawan Tri Y : 08159742634 </pre> Luluk Uliyah 2012-05-25T11:20:13 http://comments.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/85524 <pre>UNDANGAN DISKUSI TERBUKA tahan rasa pedih itu / dengan ketabahan / ia akan menjadi mutiara bagi kerang yang luka (dipetik dr puisi Amrus Natalsya “Warna dan Mata” ) UNDANGAN DISKUSI SABTU-AN : ‘SENI TARUNG, BUMI TARUNG : KOBARKAN DAYA TARUNG MELAWAN LUPA’ bersama AMRUS NATALSYA dan MISBACH THAMRIN dari SANGGAR BUMI TARUNG di Galeri Kontras (Jl Borobudur 14, Menteng, Jakpus) 26 Mei 2012; 16.00-19.00. Mohon kehadirannya dalam diskusi dan dialog ‘SENI TARUNG, BUMI TARUNG : KOBARKAN DAYA TARUNG MELAWAN LUPA’ bersama bapak Amrus Natalsya dan Misbach Thamrin dari SANGGAR BUMI TARUNG (SBT). Kedua ‘Guru’ dari SBT ini akan menjadi pembuka diskusi dengan berbagi pengalaman berjuang dan bertahan sepanjang setengah abad (50 tahun) melintasi 3 jaman. Menandai perjalanan setengah abad itu bulan September 2011 SBT menggelar pameran di Galeri Nasional, Jakarta dengan mengusung tema “Kobarkan Patriotisme Daya Tarung Melawan Lupa” . Sebagai salah satu catatan penting seperti termuat dalam kuratorial (Bambang Subarnas) pameran 50 tahun ini Amrus menyatakan bahwa ideologi SBT harus selaras dengan perkembangan jaman dan harus masuk kedalam perkembangan. Amrus lebih lanjut mengatakan bahwa SBT “Kalau (diibaratkan Perahu) tadinya pakai dayung realisme. Sekarang tidak mungkin pakai dayung realisme tapi pake dayung kontemporer. Tetapi (walaupun begitu) revolusionernya jangan hilang” . Dalam diskusi ini para peserta baik yang berlatar pekerja seni, aktivis gerakan sosial maupun masyarakat umum diharapkan menjadi narasumber/peserta aktif untuk mendiskusikan pembelajaran dari pengalaman Sanggar Bumi Tarung. Sekaligus menarik benang merahnya serta mendialogkannya dengan pengalaman, pembelajaran, gagasan kekinian yang berkembang hari ini tentang ‘seni tarung’, seni pembebasan, seni untuk perubahan sosial. Diskusi akan diselenggarakan pada Sabtu 26 Mei 2012, Pkl 16.00 –selesai, di Galeri Kontras Jl. Borobudur 14 Menteng Jakarta Pusat Salam Tarung Ali Nursaid (Kontras) - Andreas Iswinarto [Galeri Rupa Lentera Di Atas Bukit (kerja.pembebasan)], - Panitia Pameran 1257 Surat, Foto dan Lukisan ‘Melawan Lupa’, Galeri Kontras 14-31 Mei 2012   NB. Kesempatan ini disamping untuk membuka lebih banyak kanal dialog di kalangan pekerja seni, serta kanal dialog dan kolaborasi lebih intens antara pekerja seni dan aktivis atau organisasi gerakan sosial (ngo, ormas, organisasi rakyat), sekaligus sebagai undangan bagi kalangan organisasi gerakan sosial untuk membuka ruang bagi ‘seni tarung’ sebagai salah satu jalan tarung untuk pendidikan atau penyadaran rakyat, pengorganisasian dan pada akhirnya untuk perubahan sosial.   Sekilas tentang Sanggar Bumi Tarung   Sanggar Bumi Tarung, Seni Tiga Jaman http://kbr68h.com/saga/77/19195   Bertarung, Seni yang Berpihak oleh Baskara T. Wardaya, Sj. PusdEP (Pusat Sejarah dan Etika Politik), http://www.facebook.com/notes/amrus-natalsya/bumi-yang-bertarung-seni-yang-berpihak-oleh-baskara-t-wardaya-sj-pusdep-pusat-se/3128360214554   SEKALI LAGI, POLITIK ADALAH PANGLIMA oleh Hilmar Farid http://www.facebook.com/notes/misbach-tamrin/sekali-lagi-politik-adalah-panglima-oleh-hilmar-farid/312562175446213   LUKISAN AMRUS NATALSYA "PERISTIWA DJENGKOL", SUATU REFLEKSI oleh JOHN ROOSA terkait seabad SBT ini http://www.facebook.com/notes/misbach-tamrin/lukisan-amrus-natalsya-peristiwa-djengkol-suatu-refleksi-0leh-john-roosa/275066695862428 http://www.facebook.com/notes/misbach-tamrin/senirupa-sebagai-daya-tarung-oleh-yudi-latiftulisan-sambutannya-sbg-ketua-oc-pam/271103499592081</pre> andre andreas 2012-05-25T12:26:45 http://comments.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/85523 <pre>Heran dah, Yang lagi pamer kebodohan wartawannya, medianya, apa Mustofanya ya? Sudah jelas industri hiburan tulang punggung Amerika, ya, jelas lah kalau Amerika khawatir dengan warganya di sini. Lady Gaga meraih 5 Grammy Awar, 12 kali nominasi, terpilih sebagai satu di antara 100 orang paling berpengaruh di dunia versi Majalah Time dan Forbes. Dalam setahun terakhir saja meraup penghasilan Rp. 230 Miliar. Negara mana yang tidak menjaga aset (warganya) yang bisa mengeduk uang Rp.230 miliar setahun dari seantero dunia? Negara asal kan langsung dapat pajaknya? Sebaliknya, Hak buat Lady Gaga untuk mendapatkan perlindungan Amerika. Yang lebih pokok, Amerika dan pemerintah mana pun mengkhawatirkan warganya yang terancam di mana pun berada - sebagaimana ancaman yang belakangan ditebar oleh ormas-ormas - dan sudah sewajarnyalah Amerika melakukan segala cara untuk mengamankannya. Benar-benar pamer kebodohan. Dimas. Kenapa Kok Kedubes AS Ikut Sibuk Masalah Lady Gaga? Hidayatullah.com �" Koordinator Indonesian Crime Analyst Forum (ICAF) Mustofa B.Nahrawardaya mengaku heran, mengapa urusan Lady Gaga �"yang notabene urusan kecil pihak Indonesia�"menjadikan pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) menjadi begitu sibuk? Pernyataan ini disampaikan Mustofa terkait kehadiran Duta Besar Amerika Serikat (AS) yang turun tangan mengurusi keamanan bahkan memberikan masukan ke DPR atas kasus konser Lady Gaga yang mendapat reaksi kaum Muslim di Indonesia ini. Menurut Mustofa, keikutsertaan pihak Kedubes AS sebagai indikasi ada sebuah skenario yang sudah disiapkan. “Tidak mungkin tanpa persiapan, kemudian Duta Besar membela sedemikian getolnya terhadap Lady Gaga, karena pementasan artis asing seperti Lady Gaga sudah biasa di sini, dan nggak sampai melibatkan pihak Kedutaan. Tidak pernah ada,”ujarnya dalam sebuah konferensi pers di Aula Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, hari Kamis (24/05/2012) kemarin. “Kalau sekarang kemudian melibatkan seperti itu, maka memang sudah diplanning sejak awal,” jelasnya kepada hidayatullah.com. Menurut Mustofa, keterlibatan pihak Kedutaan, boleh jadi bagian dari tekanan pihak Zionis-Yahudi di Indonesia. Apalagi meski tidak terang-terangan agen-agen Zionis-Yahudi di Indonesia dinilai sudah semakin banyak. “Zionis akan memakai alat apa pun, memakai wahana apapun untuk bisa mempengaruhi dan memasuki semua Negara. Kan di Indonesia agen Yahudi sangat banyak, saya kira sebagian promotor dan sebagian insan musik ada yang jadi agen Yahudi,” jelasnya. Lebih jauh, Mustofa menilai, para promotor, musisi hingga budayawan di Indonesia sudah dikuasai Yahudi.* Jum'at, 25 Mei 2012 Rep: Thufail Al-Ghifari Red: Cholis Akbar ------------------------------------ Mailing list: http://groups.yahoo.com/group/mediacare/ Group &lt; at &gt; FB: http://www.facebook.com/groups/mediacare/ Yahoo! Groups Links &lt;*&gt; To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/mediacare/ &lt;*&gt; Your email settings: Individual Email | Traditional &lt;*&gt; To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/mediacare/join (Yahoo! ID required) &lt;*&gt; To change settings via email: mediacare-digest-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw&lt; at &gt;public.gmane.org mediacare-fullfeatured-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw&lt; at &gt;public.gmane.org &lt;*&gt; To unsubscribe from this group, send an email to: mediacare-unsubscribe-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw&lt; at &gt;public.gmane.org &lt;*&gt; Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/ </pre> mas 2012-05-25T11:54:23 http://comments.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/85522 <pre>*DEKLARASI INDONESIA BERDAULAT TANPA TAMBANG* * * *Hari Anti Tambang (HATAM), 29 Mei 2012* * * *PULIHKAN HAK RAKYAT, LAWAN PEMBODOHAN &amp; LUPA* Tanah air kita terus digali, dikuras habis dan dijual murah. Rakyat selalu saja menjadi obyek pembodohan dan dikorbankan. Setelah tragedi penembakan tiga warga petani tahun lalu di Bima NTB, daftar panjang rakyat dikorbankan demi industri pertambangan terus bertambah. Tahun ini tiga petani pulau Sumba divonis sembilan bulan penjara, karena kukuh mempertahankan tanahnya yang dirampas perusahaan tambang Australia. Di Porong Sidoarjo, genap 2190 hari warga terus dalam keterancaman karena semburan lumpur Lapindo. Skandal kasus Lapindo tidak saja menguras kas negara juga menghancurkan kehidupan puluhan ribu warga di sana. Hampir 34 persen daratan Indonesia telah diserahkan pada korporasi lewat 10.235 ijin pertambangan mineral dan batubara (minerba). Itu belum termasuk ijin perkebunan skala besar, wilayah kerja migas, panas bumi dan tambang galian C. Kawasan pesisir dan laut juga tidak luput dari eksploitasi, mulai lebih 16 titik reklamasi, penambangan pasir, pasir besi dan menjadi tempat pembuangan limbah tailing Newmont dan Freeport. Demikian juga hutan kita, setidaknya 3,97 juta hektar kawasan lindung terancam pertambangan, tak luput keanekaragaman hayati di dalamnya. Padahal saat ini Indonesia tercatat sebagai negara yang memiliki daftar species terancam punah terbanyak di dunia, mencakup 104 jenis burung, 57 jenis mamalia, 21 jenis reptil, 65 jenis ikan air tawar dan 281 jenis tumbuhan. Tak hanya hutan, sungai kita pun sedang sakit. Jumlah daerah aliran sungai (DAS) di yang rusak parah meningkat dalam sepuluh tahun terakhir. Sekitar 4.000 DAS yang ada di Indonesia sebanyak 108 DAS mengalami rusak parah. Celakanya sungai justru dibiarkan jadi lokasi pembuangan limbah. Sungai Bengkulu dinyatakan tercemar karena limbah batu bara, demikin juga sungai Ajkwa yang tercemar tailing PT Freeport. Lubang-lubang tambang juga dibiarkan menganga. Di Bangka Belitung lebih seribu kolong tambang timah tak diurus. Di Samarinda ada 150 lubang bekas tambang yang dibiarkan begitu saja. Dua lubang diantaranya telah menyebabkan 5 anak tewas tenggelam tahun lalu. Keuangan negara juga dirugikan, daftar panjang kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) mengiringi catatan diatas. Sektor pertambangan menjadi sapi perah partai-partai politik untuk mendanai kegiatan politik mulai Bupati, Gubernur hingga pemilihan Presiden. Penerimaan negara justru mengalir ke tangan oknum, partai politik dan korporasi. Dari kasus divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) saja, Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan kerugian negara sebesar Rp 361, 161 miliar. Celakanya justru angka ekspor barang tak terbarukan ini meningkat pesat, nikel naik 800%, bijih besi meningkat hingga 700%, dan bijih bauksit meningkat 500%. Artinya tanah, air dan udara kita dirusak, dicemari untuk memenuhi kebutuhan negara-negara yang rakus mineral dan energi. Pengerukan bahan tambang yang rakus air, lahan dan energi selalu melibatkan kekuasaan, telah nyata menjadi mesin penghancur yang serakah. Kebijakan pertambangan yang makin longgar membuat Indonesia menjadi kawasan target pengerukan bahan tambang di Asia Tenggara. Naiknya permintaan materi dan energi dari India, China, Jepang, Korea, Australia dan Eropa telah memperparah pengkerutan ruang penghidupan warga. Pemerintah justru mendukung upaya tersebut melalui Master Plan Percepatan Pembangunan Indonesia (MP3EI). Sungguh menghina akal sehat jika permasalah di atas hanya ditanggapi dengan program clean and clear perijinan minerba, Corporate Social Responsibility (CSR), juga beragam model penghargaan pada korporasi – baik *Program*Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan ( *Proper*) milik KLH maupun Penghargaan Aditama milik KESDM. Pembodohan ini disempurnakan dengan menyebut pertambangan sebagai bagian pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Mencermati fakta-fakta di atas, Kami, warga negara – perempuan dan laki-laki yang bergantung pada sumber-sumber kehidupan menyampaikan : 1. Kami meyakini keserakahan kapitalis ekstraktif yang tidak terbatas itu harus dihentikan karena pada kenyataannya kita hidup di dunia yang serba terbatas. 2. Kami meyakini sudah saatnya segala ekstraksi materi dan energi dibatasi untuk sebesar-besarnya pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. 3. Kami meyakini tindakan mempertinggi derajat keselamatan dan keamanan rakyat, daya pulih produktifitas rakyat, serta keberlanjutan fungsi-fungsi alam sebagai agenda utama. Oleh karenya penyelamatan kawasan-kawasan warga dan penopang hidup yang telah dan segera dihancurkan oleh industri pertambangan harus menjadi agenda prioritas penyelamatan dalam skala lokal, nasional dan internasional. 4. Kami pun meyakini gerakan penyelamatan kehidupan dari penghancuran industri tambang harusnya melibatkan makin banyak elemen masyarakat yang lebih masif dan mondial. 5. Kami menyakini upaya penyelamatan kehidupan dari penghancuran industri tambang tak hanya bertujuan menegakkan keadilan tetapi juga menjaga ciptaan Yang Maha Esa. Atas kesaksian dan keyakinan itu, kami menyerukan penghentian seluruh operasi tambang di Indonesia dan dunia hingga sektor-sektor publik menjamin keselamatan dan keamanan rakyat, produktivitas dan daya pulih rakyat serta keberlanjutan fungsi-fungsi layanan alam. </pre> prio kustiadi 2012-05-25T08:19:01 http://comments.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/85521 <pre> *DUKUNG PERINGATAN HARI ANTI TAMBANG (HATAM)* *29 Mei 2012* *Indonesia Berdaulat Tanpa Tambang* *Pulihkan Hak Rakyat, Lawan Pembodohan &amp; Lupa* Pelanggaran HAM dan korupsi di sektor pertambangan memilkiki daftar panjang. Anak-anak mati di lubang tambang di Samarinda Kalimantan Timur, suku Karonsie Dongi digusur oleh PT Inco di Sorowako Sulawesi Selatan, ikan-ikan di karamba warga desa Betaua pada mati sejak PT. Ina Touna Mining beroperasi di Tojo Una-una Seulawesi tengah, Newmont dibiarkan membuang 140.000 limbah tailing tambang setiap harinya ke laut Sumbawa NTB, PT Freeport bahkan membuang sedikitnya 200.000 ton perharinya ke sungai Ajkwa di Papua, juga keluarga Bakrie dibiarkan melenggang dari jerat hukum pengemplangan pajak tambang batubaranya dan membiarkan puluhan ribu korban lumpur Lapindo genap 6 tahun menderita akhir bulan ini. Itu baru sedikit catatan dari tambang yang sedang beroperasi, belum lagi konflik yang ditimbulkan saat perusahaan baru bereksplorasi. Warga Lambu ditembakin dan dibunuh di Bima NTB dan tiga umbu petani di Sumba NTT dikriminalisasi karena menolak tambang emas. Demikian juga petani kulon Progo Yogjakarta, Wotgalih lumajang dan Lembata yang diintimidasi, dibuat konflik satu sama lain karena menolak tambang pasir besi. Sebagian potret di atas adalah bukti pertambangan memiliki daya rusak luar biasa, tak terpulihkan dan sarat korupsi. Namun justru pertambangan mendapat perlakukan luar biasa pemerintah. Salah satunya kemudahan ijin. Kini sedikitnya telah keluar 10.235 ijin pertambangan, meliputi luasan lebih 60 juta hektar, belum termasuk tambang migas. Celakanya sebagian besar bahan-bahan tambang itu untuk memenuhi kebutuhan asing, bukan bangsa ini. Sejak rezim orde baru hingga reformasi, pemerintah dan perusahaan tambang telah memperlakukan rakyat dan lingkungan dengan sangat brutal, membuat bangsa ini tak berdaulat terhadap sumber daya tambang dan migasnya. Sudah saatnya kita menyuarakan ketidakadilan diatas. Mari bergabung dan mendukung 33 wilayah yang akan melakukan peringatan Hari Anti Tambang, 29 Mei 2012. Beragam cara bisa dilakukan untuk menyampaikan ketidakadilan karena pertambangan. Seperti yang dilakukan 16 wilayah tahun lalu. Warga Jambi, Bangka Belitung, Aceh, Palembang, Bengkulu, Mandailing Natal, Bandar Lampung, Sidoarjo, Samarinda, Kalimantan Tengah, Pulau Obi dan Gorontalo turun ke jalan melakukan aksi dan teatrikal. Di Kalimantan Selatan menaiki Tongkang untuk membentangkan spanduk HATAM. Sedangkan di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara, selain aksi juga melakukan mimbar bebas. Lalu di Sumba warga menduduki lokasi pengeboran perusahaan dan di Sorong mengadakan dialog terbuka. Di Yogyakarta, aksinya dilakukan mengajak publik menyampaikan solidaritasnya dengan tulisan. Mari menyerukan tuntutan negara Indonesia berdaulat atas sumber-sumber kehidupan rakyatnya baik di tanah, air dan udara. Pilih ekonomi yang lebih berkelanjutan dan bermartabat. Berdaulat Tanpa Tambang. Bergabung memperingati HATAM atau Hari Anti Tambang pada Selasa, 29 Mei 2012. Kita bisa lakukan dengan beragam cara untuk menyerukan : *Tolak Tambang. Pulihkan Hak Rakyat, Lawan Pembodohan dan Lupa.* *Apa sih HATAM ?* Hari Anti Tambang disingkat HATAM merupakan peringatan anti pertambangan yang diselenggarakan tiap 29 Mei setiap tahunnya. Tanggal itu bertepatan lumpur Lapindo meluap pertama kalinya, kini puluhan ribu korbannya dibiarkan menderita. HATAM mengingatkan kembali pelanggaran HAM oleh pemerintah dan industri tambang yang terus meningkat, hilangnya kedaulatan negara mengurus sumber daya alamnya. HATAM juga bentuk solidaritas bagi warga di Indonesia dan seluruh dunia yang terus berjuang menyelamatkan sumber-sumber kehidupan dari daya rusak pertambangan. *Bagaimana Terlibat &amp; Mendukung HATAM ?* Kita bisa melakukan apapun, seperti beragam cara yang dilakukan warga sekitar tambang dan para pendukungnya untuk menyerukan sikapnya. Puncaknya akan dilakukan pada 29 Mei 2012, setidaknya ada 33 wilayah yang akan terlibat memperingati HATAM. Jangan lupa *Dukung Deklarasi Berdaulat Tanpa Tambang* lewat : website JATAM www.jatam.org atau atau kirimkan Pesan anda kepada JATAM dengan format ketik : JATAM«spasi»PESAN ANDA kirim ke 0812-1552-5506. Info lebih lanjut kontak Priyo Pamungkas 08561903417, email : priyo-QQaZzJFFllvYtjvyW6yDsg&lt; at &gt;public.gmane.org atau buka www.jatam.org FB : Dukung 29 Mei Menjadi Hari Anti Tambang Internasional Twitter : &lt; at &gt;mampangcorner </pre> prio kustiadi 2012-05-25T07:47:53 http://comments.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/85515 <pre>"PENJAJAHAN MAFIA MINYAK ATAS INDONESIA" by &lt; at &gt;TrioMacan2000 Kondisi bangsa saat ini : hukum hancur, ketahanan pangan dan energy hancur, korupsi marak, kedaulatan rapuh, dst..awal bencana yg lbh besar Sebulan lalu saya sdh kultwitkan bhw akan terjadi kelngkaan BBM. 2 minggu yg lalu mulai terjadi. Skrg makin parah dan akan semakin parah, Kenapa BBM langka? 1. Stock menipis 2. BBM subsidi 12.4 juta kiloliter digelapkan pertamina 3. Petral "bermain" 4. elpiji mau dinaikan dst Tahukah anda bhw stock BBM pertamina itu maks hny 24 hari? Pdhl idealnya 40 hari? Kenapa bisa terjadi? Dan skrg stock BBM hny 5-7 hari Penolakan kenaikan BBM akan dijadikan "kambing hitam" oleh pemerintah dan Pertamina terkait kelangkaan BBM. Pdhl ada mafia yg bermain disini Ketika kontak intelejen saya di Oman &amp; Nigeria infokan bulan lalu ttg " pembajakan MT SMYRNI dan peledakan pipa bonnylite", alarm sy bunyi Strategi serangan apa yg sedang dilancarkan oleh mafia minyak ini? Kombinasi : stock menipis, cargo crude dibajak, pipa diledakan, dst.. Ditengah2 prahara BBM ini, tiba2 menESDM teriak minta tambahan kuota BBM subsidi 3 juta kiloliter lagi ke DPR. Itu = 25 triliun. Apakah semua clue tsb kebetulan hadirnya ditengah2 pertamina dan petral disorot sbg sarang korupsi terbesar? Kapasitas Storage BBM pertamina di seluruh Indonesia hny 24 hari. Sbgn storage itu peninggalan belanda. Pembangunan baru selalu digagalkan. Kenapa pembangunan storage BBM selalu digagalkan oleh kompardor2 mafia minyak yg skrg berkuasa di istana, pertamina dan petral? Dengan kapasitas Storage BBM kkta yg sangat terbatas, RI "terpaksa" harus impor minyak dgn "harga tinggi" krna alasan darurat. Jika stock BBM kita cukup utk 40 hari, opsi harga impor lebih fleksibel dan murah. Tidal seperti orang kebelet yg mau bayar mahal tarif WC Dirut Pertamina sebutkan bhw kebutuhan BBM kita thn ini 56 juta kiloliter. Faktanya thn 2011 saja 68 juta KL. Ada 12 juta KL yg "dimainkan", Dengan alasan kebutuhan darurat, Petral akan beli crude/product 30% lebih mahal dibandingkan harga rata2 dunia. Ditengah2 kekacauan supply BBM RI, disinilah "peran" singapore. The litle dot country ini pemasok minyak ke RI. Dgn Storage &amp; refinery-nya. Lalu pemerintah dan mafia minyak akan kambing hitamkan harga BBM yg murah dan subsidi yg besar atas kekacauan pasokan BBM ini. Padahal pemerintah tidak mampu, tidak mau dan malah jadi bagian dari operasi penggelapan BBM bersubsidi itu. Utk logistik 2014 dan pundi2 Tahun 2011 petral impor minyak produk (gasoline/diesel dst) dan crude total : 266.6 juta barel (42.4 juta kiloliter) = US$ 32 milyar APBN. Tahun ini Petral jika tidak dihancurkan oleh rakyat akan impor 300 juta barel (47.7 juta kiloliter). Dgn harga mark up US$ 120-130/barrel. Maka petral akan belanjakan uang APBN US$ 39 milyar atau Rp. 360 triliun uang APBN. Asumsikan saja mark up rata2 = 20%, atau sekitar 70 T BBM yg kkta impor dengan mahal itu, plus BBM produksi domestik yg ada muatan subsidi nantinya sbgn akan mereka jual ke pasar nonsubsidi. Petral memang jago buat rekayasa pengadaan minyak. Guru mereka adalah trader2 raksasa yg jadi mafia minyak dunia. Bayangkan saja, harga crude saja rata2 2011 hny US$ 87/barel. Gasoline US$ 94 dan diesel US$ 102, eh petral beli sgn harga : 102, 118 &amp; 123 Regim SBY mmg licik. BBM tidak naik is oke. Malah bagus. Mahasiswa ga demo. Tp BBM dibuat langka pdhl impor naik terus. Kemana larinya? Lalu pemerintah berkilah : "itulah..BBM tdk naik, disparitas harga tinggi, makanya banyak penyelundupan". Pdhl yg menyelundup iku sopo? PT AKR distributor BBM Pertamina sebutkan bhw penyaluran BBM non subsidi thn 2011 hampir 27 juta kiloliter. Kok bisa? Kemana aja? Darimana? Anggaran BBM bersubsidi di APBN akan semakin besar. Artinya anggaran pembangunan mengecil. Infrastruktur hancur. APBN kita terkuras untuk : biaya dan belanja pegawai, pembayaran utang&amp; bunga, subsidi BBM, pangan dst. Hny tersisa sedikit utk pembangunan. Anggaran pembangunan di APBN yg mengecil itu akan semakin kecil karena 4-10%nya habis utk bayar fee mafia anggaran di DPR. Mantappp !! So, kalau FPI memang mau amar maruf nahi munkar idealnya mereka menyerang istana, pertamina, petral, BP migas dan DPR. jihad fisabilillah Semakin byk RI impor minyak, petral apalagi dirutnya bambang irianto akan semakin senang. Kick back beli minyak&amp; fee sewa tanker makin besar. Dirut Pertamina, kakak dan adiknya juga happy..mereka kuasai 1/3 kapal tanker yg disewa petral/pertamina. Rata2 40-50 cargo per bulan. Fee yg diterima keluarga Karen Agustiawan dirut Pertamina dari sewa kapal tanker saja = US$ 2-3 juta/bulan. Mainan kecil sih hehehe ... Sementara itu suami Karen, Herman Agustiawan, buka kantor di Kuala Lumpur utk atur bisnis2 terkait pertamina dari jauh. Mantappp ! Karen Agustiawan itu siapa? Org luar yg sengaja dikarbit utk jadi dirut Pertamina. Sebelumnya dia dititip sbg konsultan pertamina. Setahun setelah itu Karen dipromosi jadi direktur pertamina dan setahun berikutnya jadi Dirut Pertamina atas permintaan khusus SBY. Publik masih ingat ketika menBUMN sofyan djalil sibuk bolak balik ke istana utk nama calon dirut pertamina. Semua ditolak SBY. Sampai2 akhirnya Sofyan djalil putus asa dan sebutkan semua nama yang ada diotaknya. Ketika nama KAREN disebut, langsung disambar oleh SBY Siapa itu Karen? Kenapa SBY "jatuh cinta" kepadanya? Dia hanya boneka, makekin, dummy dari mafia minyak. Sebentar lagi dia jg akan diganti. Dapat ditebak pengganti Karen adalah Hanung Budya yg baru jadi direktur pemasaran Pertamina. Hanung dulu berkali2 tdk diloloskan BIN. BIN dijaman Sutanto tak pernah mau loloskan Hanung dan Krisna sbg direksi pertamina. Akhirnya sutanto yg dipecat utk amankan skenario mafia Ary sumarno dirut pertamina juga jadi tumbal karena proyek ISC dan mau pindahkan petral ke Batam. Dipecat ! Karywan Pertamina yg 17.000 org itu asyik2 aja. Toh rejeki mereka ga berkurang. Ugan Ganda ketua SP diamankan dgn promosi tiap tahun hehehe Dahlan iskan mau bubarkan petral dan tata pertamina malah kebentur tembok. Skrg dia malah difitnah dan mau dijatuhkan. DIS itu kerikil. Batam, bitung dan biak, cilacap yang mau dikembangkan jadi storage BBM RI agar cad bisa 40 hari juga digagalkan mafia minyak. So...cadangan BBM kita sebagian adanya di storage singapore. Kita beli BBM dari mereka. BBM itu asalnya crude kita yg kita jual ke spore 2 bulan yang lalu, ketika belum tahu Pertamina itu binatang apa, Dahlan Iskan sesumbar, Pertamina akan kalahkan Petronas..skrg DIS yg korban Kapasitas kilang minyak kita 41 juta kiloliter tapi ga bisa produksi kapasitas penuh. Sering rusak atau "dirusakan". Ada jadwal2 tertentunya Hatta Rajasa dulu pernah bilang : penguasa minyak adalah penguasaha yg paling tangguh. Dunianya keras, kejam, sadis, licin, biadab. Ingat kasus Zatapi, minyak oplosan ulah si Reza mafia minyak RI? Kasusnya di SP3 polisi dan skrg pejabat2 yg terlibat jd direksi Pertamina. Wamen alm. Widjajono pernah nyatakan kekagetannya..minyak produk yg kita impor semuanya oktan tinggi, kelas pertamax plus. Pak Wid kaget kenapa tiba di RI jadi premium oktan rendah? Eeh ternyata dioplos ditengah laut oleh petral hehehe Satu2nya solusi utk perkuat ketahanan energy bidang BBM adalah dgn cara RI harus punya/beli ladang2 minyak di luar negeri. Petral bubarkan Pola oplos petral : beli 1/3 dari total muatan tanker, isi 2/3 dgn kualitas rendah.. blending.. jadi tuh barang. Satu cargo rata2 US$ 90 juta Pertnyaan Alm Pak Wid wamen tercinta ttg kualitas BBM yg rendah pdhl kita impor BBM kualitas tinggi di media massa itu "sangat berbahaya" Proses blending BBM kita baik di kilang lokal atau pun singapore menyimpang dari rumus baku blending utk hasilkan premium standar. Saking serakahnya mafia minyak ini, premium kita sering beroktan hanya 84 saja. Akibatnya fuel oil mobil2 di indonesia jebol !! Kenapa Pertamina atau pemerintah RI tidak pernah mau beli ladang (field) minyak di luar negeri? Karena bhaya. Impor akan berkurang Puluhan tahun yl kita sudah tahu bhw nanti kita akan impor minyak. Pemerintah/pertamina tdk pernah mau beli field minyak di luar negeri. Jika RI punya field/ladang minyak di luar negeri, maka impor menyusut drastis, korupsi rente dan mark up berkurang. Koruptor/mafia rugi. Dulu setiap impor minyak ada titipan US$ 1-2/barrel sekarang mark up alias titipan US$ 20-40/ barrel. Kita impor 266 juta barrel Dulu mark up atau fee haram sewa kapal US$ 20-40.000 per cargo. Sekarang fee US$ 150-250.000 per cargo. Sebulan 40-50 cargo Dulu yang bermain mark up BBM adalah cendana / Bambang Tri Cs, sekarang Reza Chalid cs (ada bambang dan rosano dibelakangnya) Dulu yang bermain fee haram sewa kapal Tommy suharto, sekarang yg bermain Karen agustiawan dan keluarganya / Ronnie cs Jaman Suharto, korupsi terkendali. Di pertamina jg (except ibnu S). skrg, jaman sby semua tak terkendali. Berlomba2 korupsi gila2an Suap fee sewa tanker yang jutaan dollar per bulan itu mengalir ke atas. Operatornya ya bambang irianto dirut petral hehehe Kakak ani sby, wiwiek mau coba2 bawa penguasaha jadi rekanan petral, langsung di cut oleh Reza Chalid. Disuap US$ 400.000 plus Rp. 250 juta. Wiwiek bawa pengusaha yg mau jd rekanan petral. Mau minta jatah impor minyak. Nawazir ditelp Karen. "layani beliau" kata Karen. Nawazier ( dirut petral sebelum Bambang irianto) langsung telp Reza. Infokan "ada musuh yg mau masuk lingkaran" ..reza beraksi : suap wiwik. Wiwiek dibujuk mafia minyak agar ga usah bantu pengusaha itu. US$ 400.000 dan 250 juta plus belanja gila2an di Spore ditanggung Reza Tender yang dilakukan Petral semuanya sdh diatur. Pemenangnya ya itu2 saja. Dari 5 rekanan yg menang, 1 pasti prshan Reza chalid. Sekarang Petral banyak "main" sama PTT thailand. Itu arahan mafia minyak agar "seolah2" petral bersih. Mafia minyak titip fee di PTT thai Jend sutanto dan jend endriartono yg komisaris Pertamina aja "keok" lawan mafia minyak. Itu dahsyatnya power mereka hehehe Harga tender minyak impor petral sdh diatur. Basisnya MOPS plus alpha. Akal2alnnya luar biasa. Prosedur aman. Pembelian minyak Petral yg scra langsung alias non tender, bermain dgn BUMN negara produsen. Yg bisa diajak main ya seperti PTT Thailand Skrg SBY / Indonesia mau jajaki beli field minyak di Timor Leste. Tp mafia minyak lbh jago. Mereka duluan masuk kesana via PTT thailand. Nanti, Pertamina jika mau beli ladang minyak Timor Leste kembali lagi berurusan dgn PTT thailand. Dikadalin lagi hehehe Selama RI tdk punya ladang minyak di LN, maka kebutuhan minyak impor makin tinggi. Disana bermain pemburu rente yg jg antek penguasa Dahlan Iskan : "Mafia hukum memang sadis, tapi Mafia Minyak LEBIH SADISS ! "</pre> Al Faqir Ilmi 2012-05-22T04:31:24 http://comments.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/85514 <pre>Ref: Apakah ada yang membawa masalah korban 1965/1966 ataukah sudah diselesaikan? http://www.thejakartapost.com/news/2012/05/23/rights-groups-highlight-religious-prosecution.html Rights groups to highlight religious prosecution Margareth S. Aritonang, The Jakarta Post, Jakarta | Wed, 05/23/2012 7:23 AM A- A A+ Representatives from human rights groups say they will urge the United Nations Human Rights Council (UNHRC) to issue recommendations forcing the Indonesian government to guarantee the rights of religious minority groups. “We will specifically address the increasing violence against religious minorities so that the UN’s human rights body can decide on concrete recommendations for the Indonesian government,” Human Rights Working Group (HRWG) executive director Rafendi Djamin told The Jakarta Post from Geneva. Rafendi added that the NGO delegation would also highlight the murder of rights activist Munir Said Thalib to add urgency to the need to abolish impunity. The Indonesian delegation to the UNHRC’s quadrennial Universal Periodic Review comprises government officials, representatives from the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), the National Commission on the Protection from Violence Against Women (Komnas Perempuan) and the National Commission on Child Protection (KPAI), as well as members of a number of rights groups, including the HRWG and the LGBT rights group Arus Pelangi. Rafendi said that the HRWG and other civil society organizations had also prepared a damning assessment of human rights in the country. In a 17-page summary report prepared for the UNHRC summit, 32 rights groups concluded that “in the past four years, there have been a series of retrograde steps in the implementation of state obligations to respect, fulfill and protect human rights, mainly in the freedom of religion, the protection of migrant workers and corporate responsibility in respecting human rights”. The report further says that freedom of religion has suffered a significant setback, as reflected in the attacks on Ahmadis in Cikeusik, Banten, and the constant harassment of the GKI Yasmin congregation in Bogor, West Java. “The situation for religious minorities has significantly worsened since 2008,” the report says, citing Human Rights Watch (HRW) data on the increasing attacks on minority religious groups nationwide from 135 incidents in 2007 to 216 in 2010 and 184 attacks in the first few months of 2011. The report adds 30 cases, including the recent closure of 17 churches in Aceh, recorded by the HRWG between Jan. 1 and May 7 this year. The report also highlights violence against women, children, migrant workers, indigenous peoples, migrants, refugees and asylum-seekers, as well as internally displaced persons. The Indonesian government had also issued 207 regulations deemed discriminatory toward some members of society as of August last year. The regulations include the 2008 Pornography Law, a decree on female circumcision issued by the Health Ministry in 2010 and more than 200 ordinances issued by local governments, the report says. In the report civil society organizations also urge the UNHRC to recommend that the Indonesian government resolve past gross human rights violations including the anti-Chinese riots of 1998, the Semanggi shootings and the Wasior and Wamena massacres in Papua. Separately, the human rights watchdog Setara Institute said that the government must resolve past human rights abuses or it would be found guilty by omission by the international community. “The government is committing violations of human rights if it allows so many perpetrators to walk freely. Therefore, it must soon take action to bring those criminals to justice to prove to the international community that we respect human rights in this country,” Setara Institute chairman Hendardi said. Add Comment Share on facebook Share on twitter Share on email More Sharing Services</pre> Sunny 2012-05-24T22:34:05 http://comments.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/85512 <pre>http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/nkri-buntung-tapi-beruntung a.. Map Jakarta, Indonesia Jakarta, Indonesia NKRI Buntung, Tapi Beruntung Diterbitkan : 23 Mei 2012 - 3:51pm | Oleh Aboeprijadi Santoso (Foto: Aboeprijadi Santoso) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhir pekan lalu menghadiri Pesta Raya Ulang Tahun ke-10 Restorasi Kemerdekaan Timor Leste, 20 Mei 2012. Oleh-olehnya: persahabatan yang makin kental dan penting bagi kedua negara. Namun persahabatan itu timpang. Timor Leste mengharapkan Presiden RI datang dengan keterangan tentang jasad pahlawan nasionalnya, Nicolau Lobato, tapi malah dihadiahi meriam kuno. Sementara ratusan perwira Indonesia yang bermasalah karena aksi bumi hangus pada 1999, meski pun dicekal PBB, tetap menikmati impunitas. Lebih satu dasawarsa setelah "kehilangan" propinsi ke-27, NKRI buntung, tapi ternyata malah beruntung. Pengingat bermakna Perayaan satu dasawarsa kemerdekaan Timor Leste itu seharusnya merupakan suatu pengingat (reminder) yang bermakna bagi sang tuan rumah mau pun bagi tetangga besar, bekas penjajah, yang kini menjadi sahabat penting. Untuk pertama kali sejak pemerintahan bekas propinsi ke-27 itu beralih ke lembaga PBB UNTAET pada 1999, negeri ini mengalami stabilitas politik dan kemajuan ekonomi. Timor Leste memegang kendali baru sejak 2002, namun itu pun dengan basis politik yang rawan. Di bawah Front CNRM, yang kelak berubah menjadi Partai CNRT, Timor Leste memenangi referendum pada 1999 dengan mayoritas yang meyakinkan. Tapi negeri ini bangkit dari puing-puing amuk tentara Indonesia. Dan CNRM/CNRT hanyalah sebuah konsep tanpa struktur politik. Walhasil, sekali pun di bawah lambang Xanana Gusmao sebagai pemersatu bangsa, Timor Leste di bawah pemerintahan Partai Fretilin hingga 2006 hanya ramai diguncang dari dalam dan luar. Politik yang stabil Baru sejak pertengahan 2000an negeri ini mencatat kemajuan. Politik yang stabil dan angka pertumbuhan digit-ganda. Tapi ini pun bukan sesuatu yang menakjubkan. Berkat bonansa minyak, peluang kerja bertambah secara substansial dan menghasilkan stabilitas. Pertumbuhan 12% mencolok, tapi jika ini beranjak dari puing-puing masa lalu dan merupakan hasil dari ketergantungan mutlak pada sumberdaya minyak, maka ini tidaklah mengherankan. Bahkan prestasi itu belum menjamin landasan ke depan selagi prasarana masih langka dan kemiskinan masih meluas. Yang terang pemilu presiden yang aman baru baru ini menunjukkan negeri ini mulai beranjak mematangkan kehidupan yang demokratis. Bagi tuan rumah, ini merupakan lompatan yang perlu dirayakan. Bagi sang tamu dari RI, ini suatu kehormatan. Presiden Yudhoyono, mantan Danrem di Dili yang dikenal masih bersih dari ulah berdarah, mendapat medali negara. Sedangkan bagi banyak pengamat, Timor Leste adalah semacam monumen tentang sebuah masa silam yang kelam. Barang siapa berkelana ke pedalaman, tidaklah sulit menjumpai dampak seperempat abad perang dan pendudukan tentara Indonesia. Dikuburkan bersama-sama Timor Leste adalah sebuah negeri bertabur kubur. Setiap rata-rata setengah jam berperjalanan, Anda dapat melihat sejumlah kuburan yang berstruktur sama dengan warna dan hiasan yang sama. Artinya, banyak korban ditemukan bersama, dikuburkan bersama-sama, mungkin sekali mereka dibantai bersama-sama pula. Bahkan, sampai pemerintah menyerukan kepada penduduk agar mengumpulkan sisa sisa jasad kerabat dan membangun monumen di setiap distrik bagi tulang belulang mereka. Nicolau Lobato Tapi ada sebuah jasad yang sangat didambakan oleh bangsa Timor Leste, yaitu tulang belulang Nicolau Lobato, Sukarno-nya negara ini. Presiden kedua Timor Leste ini ditembak mati pada akhir 1978 oleh satuan pimpinan Kapten Prabowo Subianto di bawah komandan Yonif 744 Mayor Yunus Yosfiah. Kepalanya pernah diabadikan di bawah kaki Kolonel Dading Kalbuadi dan Kapten Prabowo serta beberapa perwira lain sebelum kepala tersebut kabarnya diminta Presiden Suharto agar dibawa ke Jakarta. Sejak itu nasib sisa jasad paling berharga bagi Timor Leste itu, tak diketahui. Berulangkali, melalui diplomasi sunyi, Dili mengharapkan agar Jakarta dapat mengembalikan tulang belulang tersebut, atau setidaknya dapat memberi keterangan. Akhirnya, pada perayaan ulang tahun ke-10 kemenangan referendum pada 2009, Presiden Jose Ramos-Horta secara terbuka meminta kembali jasad Lobato. Bahkan, April yang lalu di Dili santer berita seolah jasad itu akan dikembalikan, namun kehadiran Presiden Yudhoyono membuktikan kebalikannya. Indonesia malah menghibahkan sebuah meriam historis yang hanya berguna untuk upacara saja. Kerjasama militer Boleh jadi, TNI kerepotan untuk melacak kembali sisa jasad Nicolau Lobato, justru karena hal itu akan mengungkap aib tentara Indonesia, sekali pun hubungan kemiliteran kedua negara membaik. Presiden baru Taur Matan Ruak April yang lalu menegaskan kepada Radio Nederland, Timor Leste tetap menjaga hubungan baik, bahkan juga akan meningkatkan kerjasama militer. Jose Belo, wartawan yang kala itu membantu kampanye Jenderal Taur, mengungkap pengganti Taur Brigjen Lere Anan Timor telah bertemu dengan Letjen pur. Prabowo dan Letjen pur. Kiki Syanakri, komandan TNI semasa bumi hangus 1999. Yang menarik, Kiki kepada media Australia mengakui dirinya belum bisa datang ke Dili karena masih dicekal PBB. Inilah pertama kali perwira TNI mengakui bahwa sekitar 300an perwiranya resminya masih dalam Daftar Hitam SCU, Serious Crimes Unit, badan PBB yang mendakwa mereka yang bertanggungjawab atas kekerasan 1999. Maju tapi gagal Walhasil, meski Indonesia dan Timor Leste sejak 2008 bersama-sama mengubur kejahatan masa lalu melalui KKP (Komisi Kebenaran dan Persahabatan), sejumlah perwira TNI-bermasalah, seperti Wiranto dan Prabowo, sebenarnya masih dipenjara di negerinya sendiri. Boleh jadi, itu satu alasan mereka selalu maju sebagai capres, meski pun selalu gagal. Apa pun, meningkatnya hubungan dagang, ekonomi, politik dan militer antara Indonesia dan Timor Leste di sisi lain tetap ditandai ketimpangan yang merupakan dampak langsung dari pendudukan brutal tentara Indonesia. Inilah yang seharusnya pantas menjadi reminder bagi seorang presiden RI yang berkunjung ke Timor Leste. a.. © Foto: Aboeprijadi Santoso - www.ranesi.nl b.. © Foto: Aboeprijadi Santoso - www.ranesi.nl c.. © Foto: Aboeprijadi Santoso - www.ranesi.nl d.. © Foto: Aboeprijadi Santoso - www.ranesi.nla.. b.. c.. </pre> Sunny 2012-05-24T18:23:15 http://comments.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/85511 <pre>http://www.thejakartapost.com/news/2012/05/22/gaga-speaks-out-about-jakarta-drama.html Gaga speaks out about Jakarta drama Margareth S. Aritonang, The Jakarta Post, Jakarta | Tue, 05/22/2012 2:08 PM A- A A+ (AP Photo/Wally Santana) US pop singer Lady Gaga has broken her silence on the long-running drama over her planned Jakarta concert, making note of censorship concerns and threats of violence against her. After more than a week conflicting statements and international headlines over whether authorities would allow the June 3 concert in Bung Karno Stadium in Jakarta to go ahead, Gaga used her Twitter account, &lt; at &gt;ladygaga, to provide two brief statements. "The Jakarta situation is 2-fold: Indonesian authorities demand I censor the show &amp; religious extremist separately, are threatening violence," she posted on Tuesday. “If the show does go on as scheduled, I will perform the BTWBall [Born This Way Ball] alone.” One of those authorities is Religious Affairs Minister Suryadharma Ali, who said last week that Gaga "indulges in pornography by wearing revealing costumes" and that she would have a negative influence on young Indonesians. There are also groups like the Islam Defenders Front (FPI), which has expressed strong opposition to the Grammy Award-winning artist, with one FPI chief, Habib Salim Alatas, saying that Gaga brings "the faith of Satan to our country and thus will destroy the nation’s morals". FPI spokesman, Munarman, told reporters on Tuesday that Indonesian Christians should praise the FPI, as well as other Islamic organizations for opposing the American singer Lady Gaga’s concert in the country. "Lady Gaga has obviously misused symbols of Christianity, such as the cross, in her work," he said on the sidelines of a meeting with the House of Representatives Commission III overseeing law and human rights, citing Gaga's song "Judas" as an example. ”We should be praised for what we have done instead of being condemned for threatening religious minority groups,” he added. Meanwhile, the Islamic People’s Forum (FUI), made up of several hard-line groups, plans to stage a protest against American pop diva Lady Gaga on Friday. It claims the protest would be “an action of a million people” that would be held at 1:30 p.m., after Friday prayers, in front of the Jakarta Police headquarters, before a march to the Bung Karno Stadium and the National Police headquarters. FUI has called on all Islam organizations, Muslim students and Islamic study groups to join the protest. “This action aims to urge the police and related institutions to rebuff Lady Gaga,” protest coordinator Abdul Jabbar said on Wednesday. He said that the protest was necessary to prevent Gaga - who he deemed was an American porn star, a member of the Illuminati (a secret society believed to be planning a design for a new world order) and a devil worshipper - from corrupting the morals of young Indonesians. Gaga's ability to perform in the country hinges on whether the National Police issues her a concert permit. Article 15 of the 2002 Police Law stipulates that it is the National Police who have the authority "to issue a permit for, and monitor activities, involving crowds". After saying last week that it would not issue a concert permit for the pop singer, the National Police are now saying that one would be issued if Gaga’s concert promoters can get recommendations from the Indonesian Ulema Council (MUI) and the Religious Affairs Ministry. In response to the move made by the National Police, University of Indonesia sociologist Sarlito Wirawan Sarwono has accused police of trying to “make friends” to divert some of the blame over the Lady Gaga controversy. “Police rarely get support from the community, no matter what they do. So this time they make friends with those institutions so they are not the only ones to be blamed,” he said. Sarlito said that behind all the Gaga brouhaha lies the competition to show which group had the most power and could benefit from it. “Unfortunately, we find no role for the state to calm things down and take control of everything,” he said. Meanwhile, a criminal sociologist from the same university, Muhammad Mustofa, said the inconsistency between the two police forces showed that there was no clear criteria dividing them. In related development of the concert, The Immigration Office has revealed that American singer Lady Gaga has already obtained a visa to enter Indonesia. Immigration Office spokesman Maryoto Sumadi said that the visa was issued last month. “Administrative-wise, every requirement has been met,” Maryoto said on Monday, as quoted by tempo.co. Maryoto said the singer, whose full name is Stefani Joanne Angelina Germanotta, also had a sponsor for her stay in Jakarta. “The status of her sponsor is also clear for us,” he said, without elaborating on the sponsor’s identity. He said that although Gaga has not been barred from entering the country, the Immigration Office cannot provide assurances about her upcoming Jakarta concert as it was up to other government agencies to decide on the event. More than 52,000 tickets, with prices ranging from Rp 465,000 (US$50.75) to Rp 2.25 million, have been sold for the concert since they went on sale on March 10. (png/iwa) ++++ http://www.thejakartapost.com/news/2012/05/23/fui-hold-anti-gaga-rally-friday.html FUI to hold anti-Gaga rally Friday The Jakarta Post, Jakarta | Wed, 05/23/2012 9:56 AM A- A A+ The Islamic People’s Forum (FUI), made up of several hard-line groups, plans to stage a protest against American pop diva Lady Gaga on Friday. It claims the protest would be “an action of a million people” that would be held at 1:30 p.m., after Friday prayers, in front of the Jakarta Police headquarters, before a march to the Bung Karno Stadium and the National Police headquarters. FUI has called on all Islam organizations, Muslim students and Islamic study groups to join the protest. “This action aims to urge the police and related institutions to rebuff Lady Gaga,” protest coordinator Abdul Jabbar said, as quoted by tribunnews.com on Wednesday. He said that the protest was necessary to prevent Gaga - who he deemed was an American porn star, a member of the Illuminati (a secret society believed to be planning a design for a new world order) and a devil worshipper - from corrupting the morals of young Indonesians. The Grammy Award-winning singer is slated to hold her Born This Way Ball concert in Bung Karno Stadium on June 3. “In every concert, Lady Gaga often shows off symbols of the Illuminati and paganism,” Abdul said. (iwa) </pre> Sunny 2012-05-24T22:25:04 http://comments.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/85510 <pre>*Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr/Sdri dalam Diskusi * *“THE INDONESIAN FORUM Seri **1**7**” * * * *Waktu : Selasa, 29 Mei 2012 Pk. 14.00-16.00 WIB* *Tema : Menyoal Penanganan Konflik Sosial di Indonesia * *Tempat : Lt. 1 Gd The Indonesian Institute Jl. Wahid Hasyim 194 Kampung Bali, Jakarta Pusar * Pada 11 April 2012 yang lalu, DPR RI dalam sidang paripurnanya telah menetapkan Rancangan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial (RUU PKS) menjadi Undang-Undang (UU). UU ini langsung menuai berbagai penolakan karena dinilai tak akan cukup menangani berbagai konflik sosial yang terjadi dan berkembang di Indonesia belakangan ini, terutama dengan ketentuan yang memungkinkan masuknya TNI dalam penanganan konflik. Di Indonesia, ada berbagai bentuk konflik sosial, dari yang berkaitan dengan isu etnis, agama, kelompok kepemudaan, maupun kewilayahan. Di satu sisi, keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia adalah aset berharga yang menyimpan berbagai kekayaan lokal yang menjadi modal kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Di sisi lain, konflik yang sering terjadi saat ini disebabkan oleh persoalan yang sangat beragam dan tak melulu karena isu keberagaman. Aktor-aktor yang terlibat pun bukan hanya kelompok-kelompok yang terlihat saling berhadapan dan berkonflik satu sama lain, namun ada aktor-aktor lain yang juga berperan penting sebagai katalisator atau penengah, seperti media, tokoh masyarakat, pemerintah (pusat dan daerah) maupun aparat keamanan. * * *Pertanyaan Diskusi:* 1. Bagaimana sebaiknya mendefinisikan “konflik sosial”? 2. Bagaimana peta konflik sosial di Indonesia saat ini ? 3. Bagaimana idealnya peran polisi maupun TNI dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial? 4. Langkah-langkah strategis apa yang sebaiknya diambil oleh berbagai pihak untuk dapat mencegah atau menangani terjadinya konflik sosial? *Pengantar diskusi oleh:* *(1)*Dr. Pos M. Hutabarat, Ph.D (Dirjen Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI) *(2)*Eva K. Sundari, Anggota Komisi III DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan *(3)*Otto Syamsuddin Ishak, Peneliti Senior IMPARSIAL *Moderator:* Jaleswari Pramodhawardani (Dewan Penasehat The Indonesian Institute). *Sampai jumpa di Diskusi TIF. **Pada akhir acara, akan dibagikan rangkuman hasil diskusi.* * * Salam, * * * * *Adinda Tenriangke Muchtar. * Direktur Program The Indonesian Institute * * *Konfirmasi dan Informasi: Lola 081320255817 – ameliaislola-Re5JQEeQqe8AvxtiuMwx3w&lt; at &gt;public.gmane.org* *THE INDONESIAN FORUM* *Diskusi Bulanan * *The Indonesian Institute * Center for Public Policy Research *The Indonesian Institute (TII)* adalah lembaga penelitian kebijakan publik yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang didirikan sejak Oktober 2004. Kegiatan TII antara lain kajian masalah-masalah di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Selain kajian, TII juga melakukan fasilitasi kelompok kerja serta pelatihan. Di bidang pendidikan publik, TII juga aktif di kegiatan advokasi publik, penulisan opini dan editorial *(Wacana TII),* kajian bulanan *(Update Indonesia)* dan tahunan (Indonesia Report) serta forum diskusi *(The Indonesian Forum).* TII berkomitmen memberikan sumbangan pada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia. * * *The Indonesian Forum* adalah kegiatan diskusi tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat *civil society*, akademisi, dan media. * * *Diskusi ini dilakukan rutin **setiap bulannya**, bertempat di Gedung The Indonesian Institute, Lt. 1. Jl. K.H. Wahid Hasyim 194 Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Telp. 3905558* </pre> lola amelia 2012-05-24T02:09:25 Search the mailing list at Gmane query http://search.gmane.org/?group=$group=gmane.culture.media.mediacare