http://blog.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare hourly 1 1901-01-01T00:00+00:00 http://gmane.org/img/gmane-25t.png http://gmane.org http://permalink.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/85522 <pre>*DEKLARASI INDONESIA BERDAULAT TANPA TAMBANG* * * *Hari Anti Tambang (HATAM), 29 Mei 2012* * * *PULIHKAN HAK RAKYAT, LAWAN PEMBODOHAN &amp; LUPA* Tanah air kita terus digali, dikuras habis dan dijual murah. Rakyat selalu saja menjadi obyek pembodohan dan dikorbankan. Setelah tragedi penembakan tiga warga petani tahun lalu di Bima NTB, daftar panjang rakyat dikorbankan demi industri pertambangan terus bertambah. Tahun ini tiga petani pulau Sumba divonis sembilan bulan penjara, karena kukuh mempertahankan tanahnya yang dirampas perusahaan tambang Australia. Di Porong Sidoarjo, genap 2190 hari warga terus dalam keterancaman karena semburan lumpur Lapindo. Skandal kasus Lapindo tidak saja menguras kas negara juga menghancurkan kehidupan puluhan ribu warga di sana. Hampir 34 persen daratan Indonesia telah diserahkan pada korporasi lewat 10.235 ijin pertambangan mineral dan batubara (minerba). Itu belum termasuk ijin perkebunan skala besar, wilayah kerja migas, panas bumi dan tambang galian C. Kawasan pesisir dan laut juga tidak luput dari eksploitasi, mulai lebih 16 titik reklamasi, penambangan pasir, pasir besi dan menjadi tempat pembuangan limbah tailing Newmont dan Freeport. Demikian juga hutan kita, setidaknya 3,97 juta hektar kawasan lindung terancam pertambangan, tak luput keanekaragaman hayati di dalamnya. Padahal saat ini Indonesia tercatat sebagai negara yang memiliki daftar species terancam punah terbanyak di dunia, mencakup 104 jenis burung, 57 jenis mamalia, 21 jenis reptil, 65 jenis ikan air tawar dan 281 jenis tumbuhan. Tak hanya hutan, sungai kita pun sedang sakit. Jumlah daerah aliran sungai (DAS) di yang rusak parah meningkat dalam sepuluh tahun terakhir. Sekitar 4.000 DAS yang ada di Indonesia sebanyak 108 DAS mengalami rusak parah. Celakanya sungai justru dibiarkan jadi lokasi pembuangan limbah. Sungai Bengkulu dinyatakan tercemar karena limbah batu bara, demikin juga sungai Ajkwa yang tercemar tailing PT Freeport. Lubang-lubang tambang juga dibiarkan menganga. Di Bangka Belitung lebih seribu kolong tambang timah tak diurus. Di Samarinda ada 150 lubang bekas tambang yang dibiarkan begitu saja. Dua lubang diantaranya telah menyebabkan 5 anak tewas tenggelam tahun lalu. Keuangan negara juga dirugikan, daftar panjang kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) mengiringi catatan diatas. Sektor pertambangan menjadi sapi perah partai-partai politik untuk mendanai kegiatan politik mulai Bupati, Gubernur hingga pemilihan Presiden. Penerimaan negara justru mengalir ke tangan oknum, partai politik dan korporasi. Dari kasus divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) saja, Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan kerugian negara sebesar Rp 361, 161 miliar. Celakanya justru angka ekspor barang tak terbarukan ini meningkat pesat, nikel naik 800%, bijih besi meningkat hingga 700%, dan bijih bauksit meningkat 500%. Artinya tanah, air dan udara kita dirusak, dicemari untuk memenuhi kebutuhan negara-negara yang rakus mineral dan energi. Pengerukan bahan tambang yang rakus air, lahan dan energi selalu melibatkan kekuasaan, telah nyata menjadi mesin penghancur yang serakah. Kebijakan pertambangan yang makin longgar membuat Indonesia menjadi kawasan target pengerukan bahan tambang di Asia Tenggara. Naiknya permintaan materi dan energi dari India, China, Jepang, Korea, Australia dan Eropa telah memperparah pengkerutan ruang penghidupan warga. Pemerintah justru mendukung upaya tersebut melalui Master Plan Percepatan Pembangunan Indonesia (MP3EI). Sungguh menghina akal sehat jika permasalah di atas hanya ditanggapi dengan program clean and clear perijinan minerba, Corporate Social Responsibility (CSR), juga beragam model penghargaan pada korporasi – baik *Program*Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan ( *Proper*) milik KLH maupun Penghargaan Aditama milik KESDM. Pembodohan ini disempurnakan dengan menyebut pertambangan sebagai bagian pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Mencermati fakta-fakta di atas, Kami, warga negara – perempuan dan laki-laki yang bergantung pada sumber-sumber kehidupan menyampaikan : 1. Kami meyakini keserakahan kapitalis ekstraktif yang tidak terbatas itu harus dihentikan karena pada kenyataannya kita hidup di dunia yang serba terbatas. 2. Kami meyakini sudah saatnya segala ekstraksi materi dan energi dibatasi untuk sebesar-besarnya pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. 3. Kami meyakini tindakan mempertinggi derajat keselamatan dan keamanan rakyat, daya pulih produktifitas rakyat, serta keberlanjutan fungsi-fungsi alam sebagai agenda utama. Oleh karenya penyelamatan kawasan-kawasan warga dan penopang hidup yang telah dan segera dihancurkan oleh industri pertambangan harus menjadi agenda prioritas penyelamatan dalam skala lokal, nasional dan internasional. 4. Kami pun meyakini gerakan penyelamatan kehidupan dari penghancuran industri tambang harusnya melibatkan makin banyak elemen masyarakat yang lebih masif dan mondial. 5. Kami menyakini upaya penyelamatan kehidupan dari penghancuran industri tambang tak hanya bertujuan menegakkan keadilan tetapi juga menjaga ciptaan Yang Maha Esa. Atas kesaksian dan keyakinan itu, kami menyerukan penghentian seluruh operasi tambang di Indonesia dan dunia hingga sektor-sektor publik menjamin keselamatan dan keamanan rakyat, produktivitas dan daya pulih rakyat serta keberlanjutan fungsi-fungsi layanan alam. </pre> prio kustiadi 2012-05-25T08:19:01 http://permalink.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/85521 <pre> *DUKUNG PERINGATAN HARI ANTI TAMBANG (HATAM)* *29 Mei 2012* *Indonesia Berdaulat Tanpa Tambang* *Pulihkan Hak Rakyat, Lawan Pembodohan &amp; Lupa* Pelanggaran HAM dan korupsi di sektor pertambangan memilkiki daftar panjang. Anak-anak mati di lubang tambang di Samarinda Kalimantan Timur, suku Karonsie Dongi digusur oleh PT Inco di Sorowako Sulawesi Selatan, ikan-ikan di karamba warga desa Betaua pada mati sejak PT. Ina Touna Mining beroperasi di Tojo Una-una Seulawesi tengah, Newmont dibiarkan membuang 140.000 limbah tailing tambang setiap harinya ke laut Sumbawa NTB, PT Freeport bahkan membuang sedikitnya 200.000 ton perharinya ke sungai Ajkwa di Papua, juga keluarga Bakrie dibiarkan melenggang dari jerat hukum pengemplangan pajak tambang batubaranya dan membiarkan puluhan ribu korban lumpur Lapindo genap 6 tahun menderita akhir bulan ini. Itu baru sedikit catatan dari tambang yang sedang beroperasi, belum lagi konflik yang ditimbulkan saat perusahaan baru bereksplorasi. Warga Lambu ditembakin dan dibunuh di Bima NTB dan tiga umbu petani di Sumba NTT dikriminalisasi karena menolak tambang emas. Demikian juga petani kulon Progo Yogjakarta, Wotgalih lumajang dan Lembata yang diintimidasi, dibuat konflik satu sama lain karena menolak tambang pasir besi. Sebagian potret di atas adalah bukti pertambangan memiliki daya rusak luar biasa, tak terpulihkan dan sarat korupsi. Namun justru pertambangan mendapat perlakukan luar biasa pemerintah. Salah satunya kemudahan ijin. Kini sedikitnya telah keluar 10.235 ijin pertambangan, meliputi luasan lebih 60 juta hektar, belum termasuk tambang migas. Celakanya sebagian besar bahan-bahan tambang itu untuk memenuhi kebutuhan asing, bukan bangsa ini. Sejak rezim orde baru hingga reformasi, pemerintah dan perusahaan tambang telah memperlakukan rakyat dan lingkungan dengan sangat brutal, membuat bangsa ini tak berdaulat terhadap sumber daya tambang dan migasnya. Sudah saatnya kita menyuarakan ketidakadilan diatas. Mari bergabung dan mendukung 33 wilayah yang akan melakukan peringatan Hari Anti Tambang, 29 Mei 2012. Beragam cara bisa dilakukan untuk menyampaikan ketidakadilan karena pertambangan. Seperti yang dilakukan 16 wilayah tahun lalu. Warga Jambi, Bangka Belitung, Aceh, Palembang, Bengkulu, Mandailing Natal, Bandar Lampung, Sidoarjo, Samarinda, Kalimantan Tengah, Pulau Obi dan Gorontalo turun ke jalan melakukan aksi dan teatrikal. Di Kalimantan Selatan menaiki Tongkang untuk membentangkan spanduk HATAM. Sedangkan di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara, selain aksi juga melakukan mimbar bebas. Lalu di Sumba warga menduduki lokasi pengeboran perusahaan dan di Sorong mengadakan dialog terbuka. Di Yogyakarta, aksinya dilakukan mengajak publik menyampaikan solidaritasnya dengan tulisan. Mari menyerukan tuntutan negara Indonesia berdaulat atas sumber-sumber kehidupan rakyatnya baik di tanah, air dan udara. Pilih ekonomi yang lebih berkelanjutan dan bermartabat. Berdaulat Tanpa Tambang. Bergabung memperingati HATAM atau Hari Anti Tambang pada Selasa, 29 Mei 2012. Kita bisa lakukan dengan beragam cara untuk menyerukan : *Tolak Tambang. Pulihkan Hak Rakyat, Lawan Pembodohan dan Lupa.* *Apa sih HATAM ?* Hari Anti Tambang disingkat HATAM merupakan peringatan anti pertambangan yang diselenggarakan tiap 29 Mei setiap tahunnya. Tanggal itu bertepatan lumpur Lapindo meluap pertama kalinya, kini puluhan ribu korbannya dibiarkan menderita. HATAM mengingatkan kembali pelanggaran HAM oleh pemerintah dan industri tambang yang terus meningkat, hilangnya kedaulatan negara mengurus sumber daya alamnya. HATAM juga bentuk solidaritas bagi warga di Indonesia dan seluruh dunia yang terus berjuang menyelamatkan sumber-sumber kehidupan dari daya rusak pertambangan. *Bagaimana Terlibat &amp; Mendukung HATAM ?* Kita bisa melakukan apapun, seperti beragam cara yang dilakukan warga sekitar tambang dan para pendukungnya untuk menyerukan sikapnya. Puncaknya akan dilakukan pada 29 Mei 2012, setidaknya ada 33 wilayah yang akan terlibat memperingati HATAM. Jangan lupa *Dukung Deklarasi Berdaulat Tanpa Tambang* lewat : website JATAM www.jatam.org atau atau kirimkan Pesan anda kepada JATAM dengan format ketik : JATAM«spasi»PESAN ANDA kirim ke 0812-1552-5506. Info lebih lanjut kontak Priyo Pamungkas 08561903417, email : priyo-QQaZzJFFllvYtjvyW6yDsg&lt; at &gt;public.gmane.org atau buka www.jatam.org FB : Dukung 29 Mei Menjadi Hari Anti Tambang Internasional Twitter : &lt; at &gt;mampangcorner </pre> prio kustiadi 2012-05-25T07:47:53 http://permalink.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/85520 <pre>Simbol negara itu apa? Apakah Anas dan Ibas termasuk simbol negara? Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...! -----Original Message----- From: Lisman Manurung &lt;lismanm&lt; at &gt;yahoo.com&gt; Sender: mediacare&lt; at &gt;yahoogroups.com Date: Thu, 24 May 2012 15:54:50 To: &lt;mediacare&lt; at &gt;yahoogroups.com&gt; Reply-To: mediacare&lt; at &gt;yahoogroups.com Subject: Re: [mediacare] Ketika Ibas dan Anas Nyaris Menjadi Korban Anarkisme Elemen-elemen pemangku jabatan negara (bukan pemerintah saja) saatnya sekarang  mengevaluasi situasi. Aksi anarkis ke arah simbol negara adalah baru!. Dilakukan oleh elemen parpol berkuasa pula. Masak ada unsur simbol negara yang kontan dan disuruh pulang ke pusat? Bahkan kepulangan dilakukan langsung dari bandara Ternate, sebuah wilayah negeri jauh di ujung sana. Dan dimanakah polisi? Setahu saya semua elemen negara wajib dilindungi oleh aparat negara yaitu polisi. Namun mungkin sekarang harus dipilih-pilih iya, ancaman kekerasan itu oleh ormas berseragam yang mana?   Perkelahian antar geng adalah sesuatu yang jamak di berbagai negara. Polisi hadir untuk mementungi semua yang bertikai tanpa pandang bulu. Untuk siapa? Untuk ketenteraman masyarakat yang tengah bekerja atau tengah tidur. Namun sekarang di Indonesia semua orang tahu bahwa ada kelompok-kelompok berseragam di luar polisi yang sudah mempunyai lisensi khusus untuk melakukan tindak kekerasan.    Nah yang membuat gaduh di bandara Ternate juga berseragam kan? Dan pastilah  sudah dicoba oleh polisi Ternate untuk menanya ke pimpinan polisi pusat. Tetapi  karena pimpinan polisi di pusat tengah sibuk urusan Lady Gaga vs ormas berseragam. Akhirnya polisi Ternate pergi menjauh  dari bandara Ternate. Mereka pergi pura-pura mengurusi kemacetan lalu-lintas kota Ternate.        Absennya polisi sebagai aparat negara di bandara Ternate memang menimbulkan pertanyaan. Tetapi menurut saya jawabannya jelas. Polisi saat ini tengah menghadapi dilemma. Dilemma itu berakar dari modifikasi fungsi polisi negara yang dilakukan pemerintah.    Namun pertanyaan berikutnya adalah apakah modifikasi fungsi polisi yang dilakukan pemerintah saat ini  justru berpotensi mengancam kepatuhan warga kepada negara yang  berkedaulatan rakyat?                --- On Thu, 5/24/12, Daniel Thie &lt;danielht2002&lt; at &gt;yahoo.com&gt; wrote: From: Daniel Thie &lt;danielht2002&lt; at &gt;yahoo.com&gt; Subject: [mediacare] Ketika Ibas dan Anas Nyaris Menjadi Korban Anarkisme To: "Bhinneka Tunggal Ika" &lt;bhinneka_tunggal_ika&lt; at &gt;yahoogroups.com&gt;, "KompasCommunity" &lt;kompascommunity&lt; at &gt;yahoogroups.com&gt;, "Mediacare" &lt;mediacare&lt; at &gt;yahoogroups.com&gt;, "Perspektif" &lt;perspektif&lt; at &gt;yahoogroups.com&gt;, "TionghoaNet" &lt;tionghoa-net&lt; at &gt;yahoogroups.com&gt; Date: Thursday, May 24, 2012, 3:04 PM   http://politik.kompasiana.com/2012/05/24/ketika-ibas-dan-anas-nyaris-menjadi-korban-anarkis/ Sekjen DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), yang juga putra dari Presiden SBY, bersama Ketua Umum DPP Demokrat Anas Urbaningrum nyaris menjadi korban aksi anarkis massa pendukung Thalib Armaiyn (Ketua DPD Maluku Utara Partai Demokrat), di Bandara Babullah, Ternate, Maluku Utara, hari ini, Kamis, 24 Mei 2012. http://www.antaranews.com/berita/312185/anas-dan-ibas-nyaris-jadi-sasaran-amuk-massa   Menurut laporan Antaranews.com, Ibas dan Anas bersama dengan sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat baru saja tiba di Bandara Babullah dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Baru saja tiba di terminal bandara tersebut, tiba-tiba massa yang mengaku pendukung Ketua DPD Partai Demokrat Maluku Utara (Malut), Thalib Armaiyn, menyerbu masuk dan hendak menyerang Ibas dan Anas. Dua pengurus DPP Demokrat yang mencoba melindungi Ibas dan Anas terkena pukulan beberapa orang dari massa itu.   Ibas dan Anas datang ke Ternate untuk menghadiri Musda II Partai Demokrat Malut, yang salah satu agendanya untuk memilih ketua DPD Demokrat Malut yang baru. Serangan tersebut diduga berkaitan dengan pemilihan ketua DPD Partai Demokrat tersebut. Sebelumnya, enam pimpinan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat di Malut, telah mencabut dukungan mereka kepada Thalib Amaiyn, yang juga adalah Gubernur Malut.   Ibas,  Anas dan seluruh anggota rombongan DPP Partai Demokrat itu pun spontan memutuskan untuk kembali ke Jakarta saat itu juga dengan pesawat Garuda yang sama. Hari ini tentu saja bagi Ibas dan Anas adalah hari naas bagi mereka.   Setibanya di Jakarta, Anas yang pasti marah besar itu pun melontar panggilan kepada Thalib Armaiyn untuk menghadap kepadanya di Jakarta untuk menjelaskan kejadian tersebut.   Fenomena apa yang bisa dilihat dalam kasus ini?   Kenapa massa pendukung Thalib itu bisa sedemikian “kurang ajar”, berani dengan Ibas yang nota bene adalah petinggi Demokrat Pusat sekaligus putra kandung Presiden SBY? Kenapa mereka juga bisa sedemikian berani dengan Anas Urbaningrum yang adalah Ketua Umum DPP Partai Demokrat? Kalau penyerangan dan aksi anarkis itu dilakukan karena persaingan kursi ketua DPC, apalagi jika atas perintah Thalib, sungguh itu suatu tindakan yang sangat nekad, ceroboh, bodoh dan konyol. Karena akibat yang harus mereka tanggung pasti justru menjadi bumerang yang sangat tak menguntungkan posisinya. Dia bukan saja tidak terpilih lagi sebagai ketua DPD periode berikutnya, tetapi juga akan dicopot sebagai kader Demokrat.   Lepas dari latar belakang atau motivasi apa yang membuat massa bertindak anarkis terhadap Ibas dan Anas itu, saya mencoba melihat dari sisi lain.   Inilah akibatnya kalau Presiden SBY selama ini terlalu amat sangat toleran sekali terhadap berbagai aksi kekerasan dan anarkis. Kalau selama ini rakyat biasa yang selalu menjadi korban, dan tak pernah dilindungi pemerintah, sekarang ini, giliran anaknya sendiri, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, yang menjadi sasaran aksi anarkis tersebut. Ketika aksi anarkis terhadapnya, negara pun tak hadir di sana (untuk melindunginya).   Penyebab lainnya adalah begitu banyak (berita tentang) perilaku para kader dan petinggi Demokrat yang koruptif, termasuk dan terutama Ketua Umumnya sendiri, Anas Urbanigrum, membuat mereka semua nyaris kehilangan wibawa sama sekali. Sampai di mata para kadernya di daerah pun wibawa mereka sudah tidak ada lagi. Maka itu, tidak terlalu mengherankan kalau sampai massa partainya di Ternate itu bisa begitu berani, dan beringas terhadap para petingginya sendiri dari Pusat. Masih untung bagi mereka tidak sampai benar-benar menjadi korban kekerasan itu.   Hal lain yang juga menjadi pertanyaan adalah, menurut berita dari Antaranews.com tersebut, pada saat itu juga Ibas, Anas dan seluruh anggota rombongan kembali masuk pesawat Garuda, dan kembali ke Jakarta dengan pesawat tersebut. Bagaimana sebenarnya proses dan prosedur rombongan itu bisa kembali ke Jakarta dengan pesawat Garuda yang sama itu pada saat itu juga, padahal itu bukan jadwal penerbangan mereka yang sebenarnya? Apakah bisa seketika itu juga mengubah jadwal penerbangan balik mereka, membeli tiket baru, atau bagaimana?     Anas yang tentu saja marah besar itu dikabarkan juga segera memanggil Thalib Amaiyn yang saat ini masih sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Malut, menghadap kepadanya di Jakarta untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kasus anarkis tersebut. Padahal Thalib juga adalah Gubernur Malut. Dalam posisinya yang sedang menjabat sebagai Gubernur itu, pantaskah dia meninggalkan tugasnya tersebut untuk memenuhi panggilan Anas? Inilah ironi yang bakal terus terjadi akibat dari rangkap jabatan antara jabatan di partai politik dengan jabatan kenegaraannya. Pasti akan terjadi konflik kepentingannya seperti ini. Tidak heran negara ini menjadi semakin ambur-adul akibat para pejabat negaranya yang lebih memenitngkan kepentingan politiknya daripada kepentingan negara. *** </pre> radityo_dj-/E1597aS9LQAvxtiuMwx3w< at >public.gmane.org 2012-05-25T03:46:18 http://permalink.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/85519 <pre>Elemen-elemen pemangku jabatan negara (bukan pemerintah saja) saatnya sekarang  mengevaluasi situasi. Aksi anarkis ke arah simbol negara adalah baru!. Dilakukan oleh elemen parpol berkuasa pula. Masak ada unsur simbol negara yang kontan dan disuruh pulang ke pusat? Bahkan kepulangan dilakukan langsung dari bandara Ternate, sebuah wilayah negeri jauh di ujung sana. Dan dimanakah polisi? Setahu saya semua elemen negara wajib dilindungi oleh aparat negara yaitu polisi. Namun mungkin sekarang harus dipilih-pilih iya, ancaman kekerasan itu oleh ormas berseragam yang mana?   Perkelahian antar geng adalah sesuatu yang jamak di berbagai negara. Polisi hadir untuk mementungi semua yang bertikai tanpa pandang bulu. Untuk siapa? Untuk ketenteraman masyarakat yang tengah bekerja atau tengah tidur. Namun sekarang di Indonesia semua orang tahu bahwa ada kelompok-kelompok berseragam di luar polisi yang sudah mempunyai lisensi khusus untuk melakukan tindak kekerasan.    Nah yang membuat gaduh di bandara Ternate juga berseragam kan? Dan pastilah  sudah dicoba oleh polisi Ternate untuk menanya ke pimpinan polisi pusat. Tetapi  karena pimpinan polisi di pusat tengah sibuk urusan Lady Gaga vs ormas berseragam. Akhirnya polisi Ternate pergi menjauh  dari bandara Ternate. Mereka pergi pura-pura mengurusi kemacetan lalu-lintas kota Ternate.        Absennya polisi sebagai aparat negara di bandara Ternate memang menimbulkan pertanyaan. Tetapi menurut saya jawabannya jelas. Polisi saat ini tengah menghadapi dilemma. Dilemma itu berakar dari modifikasi fungsi polisi negara yang dilakukan pemerintah.    Namun pertanyaan berikutnya adalah apakah modifikasi fungsi polisi yang dilakukan pemerintah saat ini  justru berpotensi mengancam kepatuhan warga kepada negara yang  berkedaulatan rakyat?                --- On Thu, 5/24/12, Daniel Thie &lt;danielht2002-/E1597aS9LQAvxtiuMwx3w&lt; at &gt;public.gmane.org&gt; wrote: From: Daniel Thie &lt;danielht2002-/E1597aS9LQAvxtiuMwx3w&lt; at &gt;public.gmane.org&gt; Subject: [mediacare] Ketika Ibas dan Anas Nyaris Menjadi Korban Anarkisme To: "Bhinneka Tunggal Ika" &lt;bhinneka_tunggal_ika-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw&lt; at &gt;public.gmane.org&gt;, "KompasCommunity" &lt;kompascommunity-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw&lt; at &gt;public.gmane.org&gt;, "Mediacare" &lt;mediacare&lt; at &gt;yahoogroups.com&gt;, "Perspektif" &lt;perspektif-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw&lt; at &gt;public.gmane.org&gt;, "TionghoaNet" &lt;tionghoa-net-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw&lt; at &gt;public.gmane.org&gt; Date: Thursday, May 24, 2012, 3:04 PM   http://politik.kompasiana.com/2012/05/24/ketika-ibas-dan-anas-nyaris-menjadi-korban-anarkis/ Sekjen DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), yang juga putra dari Presiden SBY, bersama Ketua Umum DPP Demokrat Anas Urbaningrum nyaris menjadi korban aksi anarkis massa pendukung Thalib Armaiyn (Ketua DPD Maluku Utara Partai Demokrat), di Bandara Babullah, Ternate, Maluku Utara, hari ini, Kamis, 24 Mei 2012. http://www.antaranews.com/berita/312185/anas-dan-ibas-nyaris-jadi-sasaran-amuk-massa   Menurut laporan Antaranews.com, Ibas dan Anas bersama dengan sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat baru saja tiba di Bandara Babullah dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Baru saja tiba di terminal bandara tersebut, tiba-tiba massa yang mengaku pendukung Ketua DPD Partai Demokrat Maluku Utara (Malut), Thalib Armaiyn, menyerbu masuk dan hendak menyerang Ibas dan Anas. Dua pengurus DPP Demokrat yang mencoba melindungi Ibas dan Anas terkena pukulan beberapa orang dari massa itu.   Ibas dan Anas datang ke Ternate untuk menghadiri Musda II Partai Demokrat Malut, yang salah satu agendanya untuk memilih ketua DPD Demokrat Malut yang baru. Serangan tersebut diduga berkaitan dengan pemilihan ketua DPD Partai Demokrat tersebut. Sebelumnya, enam pimpinan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat di Malut, telah mencabut dukungan mereka kepada Thalib Amaiyn, yang juga adalah Gubernur Malut.   Ibas,  Anas dan seluruh anggota rombongan DPP Partai Demokrat itu pun spontan memutuskan untuk kembali ke Jakarta saat itu juga dengan pesawat Garuda yang sama. Hari ini tentu saja bagi Ibas dan Anas adalah hari naas bagi mereka.   Setibanya di Jakarta, Anas yang pasti marah besar itu pun melontar panggilan kepada Thalib Armaiyn untuk menghadap kepadanya di Jakarta untuk menjelaskan kejadian tersebut.   Fenomena apa yang bisa dilihat dalam kasus ini?   Kenapa massa pendukung Thalib itu bisa sedemikian “kurang ajar”, berani dengan Ibas yang nota bene adalah petinggi Demokrat Pusat sekaligus putra kandung Presiden SBY? Kenapa mereka juga bisa sedemikian berani dengan Anas Urbaningrum yang adalah Ketua Umum DPP Partai Demokrat? Kalau penyerangan dan aksi anarkis itu dilakukan karena persaingan kursi ketua DPC, apalagi jika atas perintah Thalib, sungguh itu suatu tindakan yang sangat nekad, ceroboh, bodoh dan konyol. Karena akibat yang harus mereka tanggung pasti justru menjadi bumerang yang sangat tak menguntungkan posisinya. Dia bukan saja tidak terpilih lagi sebagai ketua DPD periode berikutnya, tetapi juga akan dicopot sebagai kader Demokrat.   Lepas dari latar belakang atau motivasi apa yang membuat massa bertindak anarkis terhadap Ibas dan Anas itu, saya mencoba melihat dari sisi lain.   Inilah akibatnya kalau Presiden SBY selama ini terlalu amat sangat toleran sekali terhadap berbagai aksi kekerasan dan anarkis. Kalau selama ini rakyat biasa yang selalu menjadi korban, dan tak pernah dilindungi pemerintah, sekarang ini, giliran anaknya sendiri, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, yang menjadi sasaran aksi anarkis tersebut. Ketika aksi anarkis terhadapnya, negara pun tak hadir di sana (untuk melindunginya).   Penyebab lainnya adalah begitu banyak (berita tentang) perilaku para kader dan petinggi Demokrat yang koruptif, termasuk dan terutama Ketua Umumnya sendiri, Anas Urbanigrum, membuat mereka semua nyaris kehilangan wibawa sama sekali. Sampai di mata para kadernya di daerah pun wibawa mereka sudah tidak ada lagi. Maka itu, tidak terlalu mengherankan kalau sampai massa partainya di Ternate itu bisa begitu berani, dan beringas terhadap para petingginya sendiri dari Pusat. Masih untung bagi mereka tidak sampai benar-benar menjadi korban kekerasan itu.   Hal lain yang juga menjadi pertanyaan adalah, menurut berita dari Antaranews.com tersebut, pada saat itu juga Ibas, Anas dan seluruh anggota rombongan kembali masuk pesawat Garuda, dan kembali ke Jakarta dengan pesawat tersebut. Bagaimana sebenarnya proses dan prosedur rombongan itu bisa kembali ke Jakarta dengan pesawat Garuda yang sama itu pada saat itu juga, padahal itu bukan jadwal penerbangan mereka yang sebenarnya? Apakah bisa seketika itu juga mengubah jadwal penerbangan balik mereka, membeli tiket baru, atau bagaimana?     Anas yang tentu saja marah besar itu dikabarkan juga segera memanggil Thalib Amaiyn yang saat ini masih sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Malut, menghadap kepadanya di Jakarta untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kasus anarkis tersebut. Padahal Thalib juga adalah Gubernur Malut. Dalam posisinya yang sedang menjabat sebagai Gubernur itu, pantaskah dia meninggalkan tugasnya tersebut untuk memenuhi panggilan Anas? Inilah ironi yang bakal terus terjadi akibat dari rangkap jabatan antara jabatan di partai politik dengan jabatan kenegaraannya. Pasti akan terjadi konflik kepentingannya seperti ini. Tidak heran negara ini menjadi semakin ambur-adul akibat para pejabat negaranya yang lebih memenitngkan kepentingan politiknya daripada kepentingan negara. *** </pre> Lisman Manurung 2012-05-24T22:54:50 http://permalink.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/85518 <pre>Memamg terasa dan terlihat ada pembiaran, jangan sampe rakyat putus asa dan jadi berpikir Tentara harus berkuasa lagi..kalau ini terjadi posisi Polisi jadi turun lagi dan sejarah di seluruh dunia membuktikan, tidak ada demokrasi pada negara yang dikuasai Tentara.. Ayo Polisi buktikan mampu.. Powered by Telkomsel BlackBerry® -----Original Message----- From: "ttbnice" &lt;rparapat&lt; at &gt;live.com&gt; Sender: mediacare&lt; at &gt;yahoogroups.com Date: Thu, 24 May 2012 12:34:16 To: &lt;mediacare&lt; at &gt;yahoogroups.com&gt; Reply-To: mediacare&lt; at &gt;yahoogroups.com Subject: Re: [mediacare] Logika Kekerasan Berjubah Agama Jika polisi selalu membiarkan, semua orang juga tau. Tapi yang belon tau, kenapa polisi melakukan pembiaran? Bukan hanya ormas Islam, bahkan yang kecil2 seperti pelanggaran lalu lintas polisi juga sering membiarkan. Misalnya rombongan orang meninggal, kampanye partai, atau rombongan pemuda mesjid. Menurut saya ini terkait dengan profesionalisme polisi. Bagaimana bisa profesional, kalo mau masuk polisi aja sudah ditodong. Jika polisi sudah ga tau lagi apa tugasnya, ya ga aneh kalo warga sipil ambil alih. Dan ga aneh kalo polisi sudah kehilangan kewibawaannya. From: Sunny Sent: Thursday, May 24, 2012 2:54 PM To: Undisclosed-Recipient:; Subject: [mediacare] Logika Kekerasan Berjubah Agama Ref: Apakah Allah mendapat keuntungan dari kekerasan berjubah agama? Kalau bukan Allah, pasti seythan dan ibliskah yang menarik keuntungan? Jika demikian halnya maka alangkah pandai seythan dan iblis membodohkan umat untuk dengan jubah agama melakukan kekerasan di masyarakat. http://epaper.tempo.co/PUBLICATIONS/KT/KT/2012/05/23/ArticleHtmls/Logika-Kekerasan-Berjubah-Agama-23052012012009.shtml?Mode=0# Logika Kekerasan Berjubah Agama Testriono, PENELITI DI PUSAT PENGKAJIAN ISLAM DAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH, JAKARTA Celaka besar bagi bangsa ini bila benar negara bertekuk lutut pada kuasa ormas radikal. Pembiaran, dengan alasan kalah jumlah atau menghindari konflik yang lebih besar, membuktikan bahwa negara kalah menghadapi aksi kekerasan ormas. Kekerasan terus menjadi bahasa K intoleransi sejumlah organisasi massa Islam. Dengan klaim mela wan ajaran sesat, mereka meng hancurkan masjid dan properti milik minoritas Ahmadiyah. Atas nama mayoritas, mereka menutup pendirian gereja. Baru-baru ini, karena tak menyetujui orientasi seksual Irshad Manji, mereka membubarkan diskusi buku feminis muslim asal Kanada itu. Dan banyak lagi contoh lainnya. Mereka menampilkan apa yang disebut oleh Ian Douglas Wilson (2008) sebagai “preman Islam“. Mereka menggunakan pemaksaan dan kekerasan dengan memanipulasi sentimen serta isu-isu Islam untuk kepentingan ekonomi dan politik mereka. Semestinya monopoli penggunaan kekerasan hanya milik negara. Sebab, negaralah yang, menurut konstitusi, punya wewenang menegakkan hukum dan keteraturan sosial. Ada dua penjelasan mengapa kekerasan ormas terus terulang. Pertama, kapasitas negara yang memang lemah sehingga tanpa sengaja membuat wewenang monopoli kekerasan itu terbagi kepada sipil. Bahayanya, kata sosiolog Jerman, Max Weber (1946), tanpa ada institusi resmi yang mampu memonopoli kekerasan, negara akan runtuh dan muncul anarki. Kedua, belakangan makin kentara bahwa yang dihadapi bangsa ini ternyata bukan semata negara yang loyo, tapi negara yang sengaja memberi peluang bagi kelompok tertentu mengintimidasi dan memberangus hak-hak kelompok lain dengan kekerasan. Pendeknya, meminjam parafrasa sejarawan Fernand Braudel (1966),“Di balik para bandit, ada bantuan dari oknum aparat negara.“ Buktinya adalah sikap selektif aparat keamanan dalam menangani berbagai aksi kekerasan ormas. Polisi begitu tangkas menindak tegas jaringan terorisme dan narkoba. Tapi polisi bungkam terhadap ormas-ormas Islam tertentu yang mengancam dan menyerang kelompok lain. Karena itu, keliru menganggap aksi-aksi intoleransi yang belakangan marak itu sebagai aksi spontan yang tak memiliki dimensi logis. Alasannya jelas. Pertama, aktor-aktor yang ambil bagian dalam kekerasan itu terlibat dalam organisasi tertentu, seperti Front Pembela Islam (FPI). Berbaju ormas, aksi kekerasan itu tentu bukan tanpa perencanaan. Ada instruksi, mobilisasi, dan strategi yang membuat aksi kekerasan tersebut berlangsung mulus. Kedua, aksi-aksi kekerasan itu dilakukan karena ada peluang yang tepat. Sebagaimana temuan Julie Chernov Hwang (2009), ketika aparat keamanan mengambil tindakan tegas secara hukum, mobilisasi kekerasan akan berkurang. Tapi, ketika polisi diam saja, aksi kekerasan cenderung meningkat, seperti terasa belakangan ini. Ketiga, para pelaku kekerasan, terutama para pemimpinnya, memperoleh keuntungan dari aksi-aksi yang mereka lakukan. Karena tak tersentuh hukum, para pelaku kekerasan itu semakin kuat secara sosial, ekonomi, dan politik. Organisasi mereka makin ditakuti dan berdaya tawar tinggi. Beberapa pejabat pemerintah, misalnya, kerap kali menghadiri acaraacara yang diselenggarakan oleh FPI. Dan bukan rahasia lagi jika ormas ini mendapat dukungan finansial dari makin banyaknya jasa parkir dan keamanan yang mereka kuasai. Pemolisian demokratis Celaka besar bangsa ini bila benar negara bertekuk lutut pada kuasa ormas radikal. Pembiaran, dengan alasan kalah jumlah atau menghindari konflik yang lebih besar, membuktikan bahwa negara kalah menghadapi aksi kekerasan ormas. Mengikuti kehendak ormas, seperti membubarkan diskusi buku Irshad Manji di Salihara beberapa waktu lalu, hanya menjustifikasi adanya persekongkolan jahat oknum aparat dengan ormas radikal. Kriminalisasi korban, seperti dalam kasus Ustad Tajul Muluk, tokoh Syiah di Sampang, Madura, adalah pengkhianatan terhadap tugas polisi sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat. Meski demikian, menghadapi maraknya kekerasan ormas ini, polisi harus tetap menjadi tumpuan harapan bagi tegaknya hukum dan keamanan. Sebab, merekalah satu-satunya institusi negara yang diberi wewenang menjaga keamanan dan keter tiban. Tapi harapan itu hanya mungkin terwujud jika polisi bersedia mereformasi dan mendemokratisasi dirinya, setidaknya dalam dua hal. Yang paling utama adalah memperkenalkan dan melembagakan praktek pemolisian demokratik di tubuh institusinya. Lima prinsip yang mendasari praktek ini, menurut Nathan W. Pino (2006), adalah rule of law, legitimasi, transparansi, akuntabilitas, dan tunduk pada otoritas sipil. Demokratisasi terasa timpang karena institusi kepolisian tak juga melakukan langkah-langkah strategis menuju pemolisian demokratis. Contohnya, sikap polisi terhadap kasuskasus kebebasan beragama masih condong pada kepentingan kelompok yang mengancam keselamatan dan kebebasan kaum minoritas ketimbang melindungi mereka. Padahal semestinya polisi menjunjung tinggi rule of law, menjaga hak-hak individu yang dijamin konstitusi, bukan malah berpihak pada kelompok tertentu. Ormas radikal, perusuh, atau provokator akan mati kutu jika polisi menerapkan pemolisian demokratik ini. Berikutnya adalah memperkuat pendidikan kepolisian dengan materi bina damai. Harus diakui polisi lebih terlatih menggunakan senjata ketimbang menggunakan cara-cara pasif dalam menyelesaikan konflik di masyarakat. Karena itu, melatih kemampuan memediasi bentrokan sosial secara damai dan menginstitusionalisasi pendidikan bina damai di tubuh kepolisian selayaknya menjadi salah satu fokus reformasi kepolisian. Masyarakat sangat berharap aparat negara bergigi, dengan tampil tegas dan demokratis, dalam menghadapi aksi kekerasan kelompok-kelompok yang disebut oleh Buya Syafi’i Ma’arif sebagai preman berjubah agama itu. Dengan demikian, kita bisa yakin bahwa Indonesia bukan negeri para bandit, dengan sekelompok orang yang bisa bebas berkeliaran menebar ancaman dan kekerasan sambil meneriakkan nama Tuhan. ● </pre> ugebasar-/E1597aS9LQAvxtiuMwx3w< at >public.gmane.org 2012-05-24T18:24:47 http://permalink.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/85517 <pre> Pak Bambang Murtianto. Terimakasih karena 'kejailan' Anda berbuah manis bagi kami. Pertama, sekarang terbukti siapa Lisman sesungguhnya. Walau terus terang, saya memang yakin dia tidak akan berani menyebut deretan nama kubu Gumilar. Sekarang saja, agar Anda tahu, banyak para 'pendukungnya' yang berusaha membersihkan nama dengan mengatakan: "Saya itu bukan pendukung Gumilar lho...." dst.... Menjadi pendukung Gumilar, adalah aib. Tapi yang lebih penting, pertanyaan Anda menyebabkan kami sendiri di Ui Bersih menganggap bahwa memang kami harus secara jelas mencantumkan nama-nama aktivis UI Bersih ketika kami tampil. Kami sekarang sedang menyiapkan situs UI Bersih (sudah dimulai sih tapi belum jalan baik), yang dialamnya ada nama-nama aktivis UI Bersih. Ke depan, kalau kami buat pernyataan pers, kami akan mencantumkan juga nama-nama aktivis UI Bersih di halaman belakang, dst. Jadi, tx a lot ya Mas Bambang. Dulu saya memang kesal dengan gaya Anda. Sekarang, saya harus berterimakasih sebesar-besarnya pada Anda. May we have a better Indonesia --- In mediacare-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw&lt; at &gt;public.gmane.org, bambang murtianto &lt;bambang_murtianto&lt; at &gt;...&gt; wrote: ------------------------------------ Mailing list: http://groups.yahoo.com/group/mediacare/ Group &lt; at &gt; FB: http://www.facebook.com/groups/mediacare/ Yahoo! Groups Links &lt;*&gt; To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/mediacare/ &lt;*&gt; Your email settings: Individual Email | Traditional &lt;*&gt; To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/mediacare/join (Yahoo! ID required) &lt;*&gt; To change settings via email: mediacare-digest-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw&lt; at &gt;public.gmane.org mediacare-fullfeatured-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw&lt; at &gt;public.gmane.org &lt;*&gt; To unsubscribe from this group, send an email to: mediacare-unsubscribe-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw&lt; at &gt;public.gmane.org &lt;*&gt; Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/ </pre> ade armando 2012-05-24T22:46:54 http://permalink.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/85516 <pre>duh, tuhan.... salam, ananto 2012/5/23 Sunny &lt;ambon-AVELsB7rqi0&lt; at &gt;public.gmane.org&gt; </pre> anantö/ アナント 2012-05-23T01:08:04 http://permalink.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/85515 <pre>"PENJAJAHAN MAFIA MINYAK ATAS INDONESIA" by &lt; at &gt;TrioMacan2000 Kondisi bangsa saat ini : hukum hancur, ketahanan pangan dan energy hancur, korupsi marak, kedaulatan rapuh, dst..awal bencana yg lbh besar Sebulan lalu saya sdh kultwitkan bhw akan terjadi kelngkaan BBM. 2 minggu yg lalu mulai terjadi. Skrg makin parah dan akan semakin parah, Kenapa BBM langka? 1. Stock menipis 2. BBM subsidi 12.4 juta kiloliter digelapkan pertamina 3. Petral "bermain" 4. elpiji mau dinaikan dst Tahukah anda bhw stock BBM pertamina itu maks hny 24 hari? Pdhl idealnya 40 hari? Kenapa bisa terjadi? Dan skrg stock BBM hny 5-7 hari Penolakan kenaikan BBM akan dijadikan "kambing hitam" oleh pemerintah dan Pertamina terkait kelangkaan BBM. Pdhl ada mafia yg bermain disini Ketika kontak intelejen saya di Oman &amp; Nigeria infokan bulan lalu ttg " pembajakan MT SMYRNI dan peledakan pipa bonnylite", alarm sy bunyi Strategi serangan apa yg sedang dilancarkan oleh mafia minyak ini? Kombinasi : stock menipis, cargo crude dibajak, pipa diledakan, dst.. Ditengah2 prahara BBM ini, tiba2 menESDM teriak minta tambahan kuota BBM subsidi 3 juta kiloliter lagi ke DPR. Itu = 25 triliun. Apakah semua clue tsb kebetulan hadirnya ditengah2 pertamina dan petral disorot sbg sarang korupsi terbesar? Kapasitas Storage BBM pertamina di seluruh Indonesia hny 24 hari. Sbgn storage itu peninggalan belanda. Pembangunan baru selalu digagalkan. Kenapa pembangunan storage BBM selalu digagalkan oleh kompardor2 mafia minyak yg skrg berkuasa di istana, pertamina dan petral? Dengan kapasitas Storage BBM kkta yg sangat terbatas, RI "terpaksa" harus impor minyak dgn "harga tinggi" krna alasan darurat. Jika stock BBM kita cukup utk 40 hari, opsi harga impor lebih fleksibel dan murah. Tidal seperti orang kebelet yg mau bayar mahal tarif WC Dirut Pertamina sebutkan bhw kebutuhan BBM kita thn ini 56 juta kiloliter. Faktanya thn 2011 saja 68 juta KL. Ada 12 juta KL yg "dimainkan", Dengan alasan kebutuhan darurat, Petral akan beli crude/product 30% lebih mahal dibandingkan harga rata2 dunia. Ditengah2 kekacauan supply BBM RI, disinilah "peran" singapore. The litle dot country ini pemasok minyak ke RI. Dgn Storage &amp; refinery-nya. Lalu pemerintah dan mafia minyak akan kambing hitamkan harga BBM yg murah dan subsidi yg besar atas kekacauan pasokan BBM ini. Padahal pemerintah tidak mampu, tidak mau dan malah jadi bagian dari operasi penggelapan BBM bersubsidi itu. Utk logistik 2014 dan pundi2 Tahun 2011 petral impor minyak produk (gasoline/diesel dst) dan crude total : 266.6 juta barel (42.4 juta kiloliter) = US$ 32 milyar APBN. Tahun ini Petral jika tidak dihancurkan oleh rakyat akan impor 300 juta barel (47.7 juta kiloliter). Dgn harga mark up US$ 120-130/barrel. Maka petral akan belanjakan uang APBN US$ 39 milyar atau Rp. 360 triliun uang APBN. Asumsikan saja mark up rata2 = 20%, atau sekitar 70 T BBM yg kkta impor dengan mahal itu, plus BBM produksi domestik yg ada muatan subsidi nantinya sbgn akan mereka jual ke pasar nonsubsidi. Petral memang jago buat rekayasa pengadaan minyak. Guru mereka adalah trader2 raksasa yg jadi mafia minyak dunia. Bayangkan saja, harga crude saja rata2 2011 hny US$ 87/barel. Gasoline US$ 94 dan diesel US$ 102, eh petral beli sgn harga : 102, 118 &amp; 123 Regim SBY mmg licik. BBM tidak naik is oke. Malah bagus. Mahasiswa ga demo. Tp BBM dibuat langka pdhl impor naik terus. Kemana larinya? Lalu pemerintah berkilah : "itulah..BBM tdk naik, disparitas harga tinggi, makanya banyak penyelundupan". Pdhl yg menyelundup iku sopo? PT AKR distributor BBM Pertamina sebutkan bhw penyaluran BBM non subsidi thn 2011 hampir 27 juta kiloliter. Kok bisa? Kemana aja? Darimana? Anggaran BBM bersubsidi di APBN akan semakin besar. Artinya anggaran pembangunan mengecil. Infrastruktur hancur. APBN kita terkuras untuk : biaya dan belanja pegawai, pembayaran utang&amp; bunga, subsidi BBM, pangan dst. Hny tersisa sedikit utk pembangunan. Anggaran pembangunan di APBN yg mengecil itu akan semakin kecil karena 4-10%nya habis utk bayar fee mafia anggaran di DPR. Mantappp !! So, kalau FPI memang mau amar maruf nahi munkar idealnya mereka menyerang istana, pertamina, petral, BP migas dan DPR. jihad fisabilillah Semakin byk RI impor minyak, petral apalagi dirutnya bambang irianto akan semakin senang. Kick back beli minyak&amp; fee sewa tanker makin besar. Dirut Pertamina, kakak dan adiknya juga happy..mereka kuasai 1/3 kapal tanker yg disewa petral/pertamina. Rata2 40-50 cargo per bulan. Fee yg diterima keluarga Karen Agustiawan dirut Pertamina dari sewa kapal tanker saja = US$ 2-3 juta/bulan. Mainan kecil sih hehehe ... Sementara itu suami Karen, Herman Agustiawan, buka kantor di Kuala Lumpur utk atur bisnis2 terkait pertamina dari jauh. Mantappp ! Karen Agustiawan itu siapa? Org luar yg sengaja dikarbit utk jadi dirut Pertamina. Sebelumnya dia dititip sbg konsultan pertamina. Setahun setelah itu Karen dipromosi jadi direktur pertamina dan setahun berikutnya jadi Dirut Pertamina atas permintaan khusus SBY. Publik masih ingat ketika menBUMN sofyan djalil sibuk bolak balik ke istana utk nama calon dirut pertamina. Semua ditolak SBY. Sampai2 akhirnya Sofyan djalil putus asa dan sebutkan semua nama yang ada diotaknya. Ketika nama KAREN disebut, langsung disambar oleh SBY Siapa itu Karen? Kenapa SBY "jatuh cinta" kepadanya? Dia hanya boneka, makekin, dummy dari mafia minyak. Sebentar lagi dia jg akan diganti. Dapat ditebak pengganti Karen adalah Hanung Budya yg baru jadi direktur pemasaran Pertamina. Hanung dulu berkali2 tdk diloloskan BIN. BIN dijaman Sutanto tak pernah mau loloskan Hanung dan Krisna sbg direksi pertamina. Akhirnya sutanto yg dipecat utk amankan skenario mafia Ary sumarno dirut pertamina juga jadi tumbal karena proyek ISC dan mau pindahkan petral ke Batam. Dipecat ! Karywan Pertamina yg 17.000 org itu asyik2 aja. Toh rejeki mereka ga berkurang. Ugan Ganda ketua SP diamankan dgn promosi tiap tahun hehehe Dahlan iskan mau bubarkan petral dan tata pertamina malah kebentur tembok. Skrg dia malah difitnah dan mau dijatuhkan. DIS itu kerikil. Batam, bitung dan biak, cilacap yang mau dikembangkan jadi storage BBM RI agar cad bisa 40 hari juga digagalkan mafia minyak. So...cadangan BBM kita sebagian adanya di storage singapore. Kita beli BBM dari mereka. BBM itu asalnya crude kita yg kita jual ke spore 2 bulan yang lalu, ketika belum tahu Pertamina itu binatang apa, Dahlan Iskan sesumbar, Pertamina akan kalahkan Petronas..skrg DIS yg korban Kapasitas kilang minyak kita 41 juta kiloliter tapi ga bisa produksi kapasitas penuh. Sering rusak atau "dirusakan". Ada jadwal2 tertentunya Hatta Rajasa dulu pernah bilang : penguasa minyak adalah penguasaha yg paling tangguh. Dunianya keras, kejam, sadis, licin, biadab. Ingat kasus Zatapi, minyak oplosan ulah si Reza mafia minyak RI? Kasusnya di SP3 polisi dan skrg pejabat2 yg terlibat jd direksi Pertamina. Wamen alm. Widjajono pernah nyatakan kekagetannya..minyak produk yg kita impor semuanya oktan tinggi, kelas pertamax plus. Pak Wid kaget kenapa tiba di RI jadi premium oktan rendah? Eeh ternyata dioplos ditengah laut oleh petral hehehe Satu2nya solusi utk perkuat ketahanan energy bidang BBM adalah dgn cara RI harus punya/beli ladang2 minyak di luar negeri. Petral bubarkan Pola oplos petral : beli 1/3 dari total muatan tanker, isi 2/3 dgn kualitas rendah.. blending.. jadi tuh barang. Satu cargo rata2 US$ 90 juta Pertnyaan Alm Pak Wid wamen tercinta ttg kualitas BBM yg rendah pdhl kita impor BBM kualitas tinggi di media massa itu "sangat berbahaya" Proses blending BBM kita baik di kilang lokal atau pun singapore menyimpang dari rumus baku blending utk hasilkan premium standar. Saking serakahnya mafia minyak ini, premium kita sering beroktan hanya 84 saja. Akibatnya fuel oil mobil2 di indonesia jebol !! Kenapa Pertamina atau pemerintah RI tidak pernah mau beli ladang (field) minyak di luar negeri? Karena bhaya. Impor akan berkurang Puluhan tahun yl kita sudah tahu bhw nanti kita akan impor minyak. Pemerintah/pertamina tdk pernah mau beli field minyak di luar negeri. Jika RI punya field/ladang minyak di luar negeri, maka impor menyusut drastis, korupsi rente dan mark up berkurang. Koruptor/mafia rugi. Dulu setiap impor minyak ada titipan US$ 1-2/barrel sekarang mark up alias titipan US$ 20-40/ barrel. Kita impor 266 juta barrel Dulu mark up atau fee haram sewa kapal US$ 20-40.000 per cargo. Sekarang fee US$ 150-250.000 per cargo. Sebulan 40-50 cargo Dulu yang bermain mark up BBM adalah cendana / Bambang Tri Cs, sekarang Reza Chalid cs (ada bambang dan rosano dibelakangnya) Dulu yang bermain fee haram sewa kapal Tommy suharto, sekarang yg bermain Karen agustiawan dan keluarganya / Ronnie cs Jaman Suharto, korupsi terkendali. Di pertamina jg (except ibnu S). skrg, jaman sby semua tak terkendali. Berlomba2 korupsi gila2an Suap fee sewa tanker yang jutaan dollar per bulan itu mengalir ke atas. Operatornya ya bambang irianto dirut petral hehehe Kakak ani sby, wiwiek mau coba2 bawa penguasaha jadi rekanan petral, langsung di cut oleh Reza Chalid. Disuap US$ 400.000 plus Rp. 250 juta. Wiwiek bawa pengusaha yg mau jd rekanan petral. Mau minta jatah impor minyak. Nawazir ditelp Karen. "layani beliau" kata Karen. Nawazier ( dirut petral sebelum Bambang irianto) langsung telp Reza. Infokan "ada musuh yg mau masuk lingkaran" ..reza beraksi : suap wiwik. Wiwiek dibujuk mafia minyak agar ga usah bantu pengusaha itu. US$ 400.000 dan 250 juta plus belanja gila2an di Spore ditanggung Reza Tender yang dilakukan Petral semuanya sdh diatur. Pemenangnya ya itu2 saja. Dari 5 rekanan yg menang, 1 pasti prshan Reza chalid. Sekarang Petral banyak "main" sama PTT thailand. Itu arahan mafia minyak agar "seolah2" petral bersih. Mafia minyak titip fee di PTT thai Jend sutanto dan jend endriartono yg komisaris Pertamina aja "keok" lawan mafia minyak. Itu dahsyatnya power mereka hehehe Harga tender minyak impor petral sdh diatur. Basisnya MOPS plus alpha. Akal2alnnya luar biasa. Prosedur aman. Pembelian minyak Petral yg scra langsung alias non tender, bermain dgn BUMN negara produsen. Yg bisa diajak main ya seperti PTT Thailand Skrg SBY / Indonesia mau jajaki beli field minyak di Timor Leste. Tp mafia minyak lbh jago. Mereka duluan masuk kesana via PTT thailand. Nanti, Pertamina jika mau beli ladang minyak Timor Leste kembali lagi berurusan dgn PTT thailand. Dikadalin lagi hehehe Selama RI tdk punya ladang minyak di LN, maka kebutuhan minyak impor makin tinggi. Disana bermain pemburu rente yg jg antek penguasa Dahlan Iskan : "Mafia hukum memang sadis, tapi Mafia Minyak LEBIH SADISS ! "</pre> Al Faqir Ilmi 2012-05-22T04:31:24 http://permalink.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/85514 <pre>Ref: Apakah ada yang membawa masalah korban 1965/1966 ataukah sudah diselesaikan? http://www.thejakartapost.com/news/2012/05/23/rights-groups-highlight-religious-prosecution.html Rights groups to highlight religious prosecution Margareth S. Aritonang, The Jakarta Post, Jakarta | Wed, 05/23/2012 7:23 AM A- A A+ Representatives from human rights groups say they will urge the United Nations Human Rights Council (UNHRC) to issue recommendations forcing the Indonesian government to guarantee the rights of religious minority groups. “We will specifically address the increasing violence against religious minorities so that the UN’s human rights body can decide on concrete recommendations for the Indonesian government,” Human Rights Working Group (HRWG) executive director Rafendi Djamin told The Jakarta Post from Geneva. Rafendi added that the NGO delegation would also highlight the murder of rights activist Munir Said Thalib to add urgency to the need to abolish impunity. The Indonesian delegation to the UNHRC’s quadrennial Universal Periodic Review comprises government officials, representatives from the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), the National Commission on the Protection from Violence Against Women (Komnas Perempuan) and the National Commission on Child Protection (KPAI), as well as members of a number of rights groups, including the HRWG and the LGBT rights group Arus Pelangi. Rafendi said that the HRWG and other civil society organizations had also prepared a damning assessment of human rights in the country. In a 17-page summary report prepared for the UNHRC summit, 32 rights groups concluded that “in the past four years, there have been a series of retrograde steps in the implementation of state obligations to respect, fulfill and protect human rights, mainly in the freedom of religion, the protection of migrant workers and corporate responsibility in respecting human rights”. The report further says that freedom of religion has suffered a significant setback, as reflected in the attacks on Ahmadis in Cikeusik, Banten, and the constant harassment of the GKI Yasmin congregation in Bogor, West Java. “The situation for religious minorities has significantly worsened since 2008,” the report says, citing Human Rights Watch (HRW) data on the increasing attacks on minority religious groups nationwide from 135 incidents in 2007 to 216 in 2010 and 184 attacks in the first few months of 2011. The report adds 30 cases, including the recent closure of 17 churches in Aceh, recorded by the HRWG between Jan. 1 and May 7 this year. The report also highlights violence against women, children, migrant workers, indigenous peoples, migrants, refugees and asylum-seekers, as well as internally displaced persons. The Indonesian government had also issued 207 regulations deemed discriminatory toward some members of society as of August last year. The regulations include the 2008 Pornography Law, a decree on female circumcision issued by the Health Ministry in 2010 and more than 200 ordinances issued by local governments, the report says. In the report civil society organizations also urge the UNHRC to recommend that the Indonesian government resolve past gross human rights violations including the anti-Chinese riots of 1998, the Semanggi shootings and the Wasior and Wamena massacres in Papua. Separately, the human rights watchdog Setara Institute said that the government must resolve past human rights abuses or it would be found guilty by omission by the international community. “The government is committing violations of human rights if it allows so many perpetrators to walk freely. Therefore, it must soon take action to bring those criminals to justice to prove to the international community that we respect human rights in this country,” Setara Institute chairman Hendardi said. Add Comment Share on facebook Share on twitter Share on email More Sharing Services</pre> Sunny 2012-05-24T22:34:05 http://permalink.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/85513 <pre>Terima kasih DR Adian, baarokallaahulaka. Tidak selalu seruan kebaikan dianggap baik, dan itulah dunia, memang ada orang yg tidak bisa menerima kebaikan, sudah sunnaatullah. Powered by Telkomsel BlackBerry® -----Original Message----- From: "ttbnice" &lt;rparapat&lt; at &gt;live.com&gt; Sender: mediacare&lt; at &gt;yahoogroups.com Date: Tue, 22 May 2012 10:03:48 To: &lt;mediacare&lt; at &gt;yahoogroups.com&gt; Reply-To: mediacare&lt; at &gt;yahoogroups.com Subject: Re: [mediacare] Hebatnya Sosok Irshad Manji dan Lady Gaga! Untuk seorang Doktor, tulisan di bawah begitu provokatif dan sangat kental fanatismenya. Ini mengingatkan saya akan cerita2 witch hunter di Salem, AS 200 tahunan yg lalu. Sebegitu bencinya kepada penyihir, sehingga tiada ruang untuk melihat secara positif. Saya dari dulu ga pernah percaya ada orang yg baek 100% atau jahat 100%. Semuanya tinggal di daerah abu2. Lady Gaga speaks her mind, sehingga banyak agamawan yg ketar ketir takut umatnya yg "dianggap masih bocah2" terpengaruh. Ga mau lagi melihat kalau Lady Gaga juga mempunyai jiwa sosial yg tinggi. Dia sering mengulurkan tangannya untuk membantu orang yg kesusahan. Irshad Manji mungkin mendukung Salman Rushdie, tapi tulisan Salman bukanlah tulisan Irshad. Seharusnya Dr Adian tau hal ini. Jika anda cek websitenya, sama sekali ga ada baunya Salman Rushdie. Bahkan menunjukkan ISlam yg meneneduhkan. Islam yg juga melindungi masyarakat yg terbuang. Iblis bukanlah LAdy Gaga atau Irshad. Tapi ada di setiap kita. Tulisan yg mengandung kebencian tapi di tempeli ayat2 AQ seperti di bawah ini bisa juga suara iblis. Banyak iblis berjubah agama sekarang ini, karena dengan jubah agama, terbukti pekerjaan iblis menjadi lebih efektif. Orang2 yg melempar tai kepada orang lain yg beribadah, orang2 yg merusak upacara keagamaan orang lain, adalah bentuk2 lain pekerjaan iblis dengan jubah agama. Saya harap kedewasaan seseorang ditunjukkan juga dengan kedewasaan iman. Sungguh sayang seorang Doktor, tapi masih punya iman yang kerdil. From: mas Sent: Monday, May 21, 2012 6:33 PM To: mediacare&lt; at &gt;yahoogroups.com Subject: [mediacare] Hebatnya Sosok Irshad Manji dan Lady Gaga! Tulisan panjang lebar di bawah ini hanya menunjukkan betapa hebatnya sosok Irshad Manji dan Lady Gaga Betapa besar pengaruh pemikiran Irshad Manji dan musik dan aksi panggung Lady Gaga Sedangkan penulis sendiri, yang di kalangan intelektual, bukan siapa-siapa, ya tetap saja bukan siapa-siapa. Dimas. â?oIrshad Manji, Lady Gaga dan Logika Setanâ?</pre> abdullahkpa-Re5JQEeQqe8AvxtiuMwx3w< at >public.gmane.org 2012-05-23T21:38:05 http://permalink.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/85512 <pre>http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/nkri-buntung-tapi-beruntung a.. Map Jakarta, Indonesia Jakarta, Indonesia NKRI Buntung, Tapi Beruntung Diterbitkan : 23 Mei 2012 - 3:51pm | Oleh Aboeprijadi Santoso (Foto: Aboeprijadi Santoso) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhir pekan lalu menghadiri Pesta Raya Ulang Tahun ke-10 Restorasi Kemerdekaan Timor Leste, 20 Mei 2012. Oleh-olehnya: persahabatan yang makin kental dan penting bagi kedua negara. Namun persahabatan itu timpang. Timor Leste mengharapkan Presiden RI datang dengan keterangan tentang jasad pahlawan nasionalnya, Nicolau Lobato, tapi malah dihadiahi meriam kuno. Sementara ratusan perwira Indonesia yang bermasalah karena aksi bumi hangus pada 1999, meski pun dicekal PBB, tetap menikmati impunitas. Lebih satu dasawarsa setelah "kehilangan" propinsi ke-27, NKRI buntung, tapi ternyata malah beruntung. Pengingat bermakna Perayaan satu dasawarsa kemerdekaan Timor Leste itu seharusnya merupakan suatu pengingat (reminder) yang bermakna bagi sang tuan rumah mau pun bagi tetangga besar, bekas penjajah, yang kini menjadi sahabat penting. Untuk pertama kali sejak pemerintahan bekas propinsi ke-27 itu beralih ke lembaga PBB UNTAET pada 1999, negeri ini mengalami stabilitas politik dan kemajuan ekonomi. Timor Leste memegang kendali baru sejak 2002, namun itu pun dengan basis politik yang rawan. Di bawah Front CNRM, yang kelak berubah menjadi Partai CNRT, Timor Leste memenangi referendum pada 1999 dengan mayoritas yang meyakinkan. Tapi negeri ini bangkit dari puing-puing amuk tentara Indonesia. Dan CNRM/CNRT hanyalah sebuah konsep tanpa struktur politik. Walhasil, sekali pun di bawah lambang Xanana Gusmao sebagai pemersatu bangsa, Timor Leste di bawah pemerintahan Partai Fretilin hingga 2006 hanya ramai diguncang dari dalam dan luar. Politik yang stabil Baru sejak pertengahan 2000an negeri ini mencatat kemajuan. Politik yang stabil dan angka pertumbuhan digit-ganda. Tapi ini pun bukan sesuatu yang menakjubkan. Berkat bonansa minyak, peluang kerja bertambah secara substansial dan menghasilkan stabilitas. Pertumbuhan 12% mencolok, tapi jika ini beranjak dari puing-puing masa lalu dan merupakan hasil dari ketergantungan mutlak pada sumberdaya minyak, maka ini tidaklah mengherankan. Bahkan prestasi itu belum menjamin landasan ke depan selagi prasarana masih langka dan kemiskinan masih meluas. Yang terang pemilu presiden yang aman baru baru ini menunjukkan negeri ini mulai beranjak mematangkan kehidupan yang demokratis. Bagi tuan rumah, ini merupakan lompatan yang perlu dirayakan. Bagi sang tamu dari RI, ini suatu kehormatan. Presiden Yudhoyono, mantan Danrem di Dili yang dikenal masih bersih dari ulah berdarah, mendapat medali negara. Sedangkan bagi banyak pengamat, Timor Leste adalah semacam monumen tentang sebuah masa silam yang kelam. Barang siapa berkelana ke pedalaman, tidaklah sulit menjumpai dampak seperempat abad perang dan pendudukan tentara Indonesia. Dikuburkan bersama-sama Timor Leste adalah sebuah negeri bertabur kubur. Setiap rata-rata setengah jam berperjalanan, Anda dapat melihat sejumlah kuburan yang berstruktur sama dengan warna dan hiasan yang sama. Artinya, banyak korban ditemukan bersama, dikuburkan bersama-sama, mungkin sekali mereka dibantai bersama-sama pula. Bahkan, sampai pemerintah menyerukan kepada penduduk agar mengumpulkan sisa sisa jasad kerabat dan membangun monumen di setiap distrik bagi tulang belulang mereka. Nicolau Lobato Tapi ada sebuah jasad yang sangat didambakan oleh bangsa Timor Leste, yaitu tulang belulang Nicolau Lobato, Sukarno-nya negara ini. Presiden kedua Timor Leste ini ditembak mati pada akhir 1978 oleh satuan pimpinan Kapten Prabowo Subianto di bawah komandan Yonif 744 Mayor Yunus Yosfiah. Kepalanya pernah diabadikan di bawah kaki Kolonel Dading Kalbuadi dan Kapten Prabowo serta beberapa perwira lain sebelum kepala tersebut kabarnya diminta Presiden Suharto agar dibawa ke Jakarta. Sejak itu nasib sisa jasad paling berharga bagi Timor Leste itu, tak diketahui. Berulangkali, melalui diplomasi sunyi, Dili mengharapkan agar Jakarta dapat mengembalikan tulang belulang tersebut, atau setidaknya dapat memberi keterangan. Akhirnya, pada perayaan ulang tahun ke-10 kemenangan referendum pada 2009, Presiden Jose Ramos-Horta secara terbuka meminta kembali jasad Lobato. Bahkan, April yang lalu di Dili santer berita seolah jasad itu akan dikembalikan, namun kehadiran Presiden Yudhoyono membuktikan kebalikannya. Indonesia malah menghibahkan sebuah meriam historis yang hanya berguna untuk upacara saja. Kerjasama militer Boleh jadi, TNI kerepotan untuk melacak kembali sisa jasad Nicolau Lobato, justru karena hal itu akan mengungkap aib tentara Indonesia, sekali pun hubungan kemiliteran kedua negara membaik. Presiden baru Taur Matan Ruak April yang lalu menegaskan kepada Radio Nederland, Timor Leste tetap menjaga hubungan baik, bahkan juga akan meningkatkan kerjasama militer. Jose Belo, wartawan yang kala itu membantu kampanye Jenderal Taur, mengungkap pengganti Taur Brigjen Lere Anan Timor telah bertemu dengan Letjen pur. Prabowo dan Letjen pur. Kiki Syanakri, komandan TNI semasa bumi hangus 1999. Yang menarik, Kiki kepada media Australia mengakui dirinya belum bisa datang ke Dili karena masih dicekal PBB. Inilah pertama kali perwira TNI mengakui bahwa sekitar 300an perwiranya resminya masih dalam Daftar Hitam SCU, Serious Crimes Unit, badan PBB yang mendakwa mereka yang bertanggungjawab atas kekerasan 1999. Maju tapi gagal Walhasil, meski Indonesia dan Timor Leste sejak 2008 bersama-sama mengubur kejahatan masa lalu melalui KKP (Komisi Kebenaran dan Persahabatan), sejumlah perwira TNI-bermasalah, seperti Wiranto dan Prabowo, sebenarnya masih dipenjara di negerinya sendiri. Boleh jadi, itu satu alasan mereka selalu maju sebagai capres, meski pun selalu gagal. Apa pun, meningkatnya hubungan dagang, ekonomi, politik dan militer antara Indonesia dan Timor Leste di sisi lain tetap ditandai ketimpangan yang merupakan dampak langsung dari pendudukan brutal tentara Indonesia. Inilah yang seharusnya pantas menjadi reminder bagi seorang presiden RI yang berkunjung ke Timor Leste. a.. © Foto: Aboeprijadi Santoso - www.ranesi.nl b.. © Foto: Aboeprijadi Santoso - www.ranesi.nl c.. © Foto: Aboeprijadi Santoso - www.ranesi.nl d.. © Foto: Aboeprijadi Santoso - www.ranesi.nla.. b.. c.. </pre> Sunny 2012-05-24T18:23:15 http://permalink.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/85511 <pre>http://www.thejakartapost.com/news/2012/05/22/gaga-speaks-out-about-jakarta-drama.html Gaga speaks out about Jakarta drama Margareth S. Aritonang, The Jakarta Post, Jakarta | Tue, 05/22/2012 2:08 PM A- A A+ (AP Photo/Wally Santana) US pop singer Lady Gaga has broken her silence on the long-running drama over her planned Jakarta concert, making note of censorship concerns and threats of violence against her. After more than a week conflicting statements and international headlines over whether authorities would allow the June 3 concert in Bung Karno Stadium in Jakarta to go ahead, Gaga used her Twitter account, &lt; at &gt;ladygaga, to provide two brief statements. "The Jakarta situation is 2-fold: Indonesian authorities demand I censor the show &amp; religious extremist separately, are threatening violence," she posted on Tuesday. “If the show does go on as scheduled, I will perform the BTWBall [Born This Way Ball] alone.” One of those authorities is Religious Affairs Minister Suryadharma Ali, who said last week that Gaga "indulges in pornography by wearing revealing costumes" and that she would have a negative influence on young Indonesians. There are also groups like the Islam Defenders Front (FPI), which has expressed strong opposition to the Grammy Award-winning artist, with one FPI chief, Habib Salim Alatas, saying that Gaga brings "the faith of Satan to our country and thus will destroy the nation’s morals". FPI spokesman, Munarman, told reporters on Tuesday that Indonesian Christians should praise the FPI, as well as other Islamic organizations for opposing the American singer Lady Gaga’s concert in the country. "Lady Gaga has obviously misused symbols of Christianity, such as the cross, in her work," he said on the sidelines of a meeting with the House of Representatives Commission III overseeing law and human rights, citing Gaga's song "Judas" as an example. ”We should be praised for what we have done instead of being condemned for threatening religious minority groups,” he added. Meanwhile, the Islamic People’s Forum (FUI), made up of several hard-line groups, plans to stage a protest against American pop diva Lady Gaga on Friday. It claims the protest would be “an action of a million people” that would be held at 1:30 p.m., after Friday prayers, in front of the Jakarta Police headquarters, before a march to the Bung Karno Stadium and the National Police headquarters. FUI has called on all Islam organizations, Muslim students and Islamic study groups to join the protest. “This action aims to urge the police and related institutions to rebuff Lady Gaga,” protest coordinator Abdul Jabbar said on Wednesday. He said that the protest was necessary to prevent Gaga - who he deemed was an American porn star, a member of the Illuminati (a secret society believed to be planning a design for a new world order) and a devil worshipper - from corrupting the morals of young Indonesians. Gaga's ability to perform in the country hinges on whether the National Police issues her a concert permit. Article 15 of the 2002 Police Law stipulates that it is the National Police who have the authority "to issue a permit for, and monitor activities, involving crowds". After saying last week that it would not issue a concert permit for the pop singer, the National Police are now saying that one would be issued if Gaga’s concert promoters can get recommendations from the Indonesian Ulema Council (MUI) and the Religious Affairs Ministry. In response to the move made by the National Police, University of Indonesia sociologist Sarlito Wirawan Sarwono has accused police of trying to “make friends” to divert some of the blame over the Lady Gaga controversy. “Police rarely get support from the community, no matter what they do. So this time they make friends with those institutions so they are not the only ones to be blamed,” he said. Sarlito said that behind all the Gaga brouhaha lies the competition to show which group had the most power and could benefit from it. “Unfortunately, we find no role for the state to calm things down and take control of everything,” he said. Meanwhile, a criminal sociologist from the same university, Muhammad Mustofa, said the inconsistency between the two police forces showed that there was no clear criteria dividing them. In related development of the concert, The Immigration Office has revealed that American singer Lady Gaga has already obtained a visa to enter Indonesia. Immigration Office spokesman Maryoto Sumadi said that the visa was issued last month. “Administrative-wise, every requirement has been met,” Maryoto said on Monday, as quoted by tempo.co. Maryoto said the singer, whose full name is Stefani Joanne Angelina Germanotta, also had a sponsor for her stay in Jakarta. “The status of her sponsor is also clear for us,” he said, without elaborating on the sponsor’s identity. He said that although Gaga has not been barred from entering the country, the Immigration Office cannot provide assurances about her upcoming Jakarta concert as it was up to other government agencies to decide on the event. More than 52,000 tickets, with prices ranging from Rp 465,000 (US$50.75) to Rp 2.25 million, have been sold for the concert since they went on sale on March 10. (png/iwa) ++++ http://www.thejakartapost.com/news/2012/05/23/fui-hold-anti-gaga-rally-friday.html FUI to hold anti-Gaga rally Friday The Jakarta Post, Jakarta | Wed, 05/23/2012 9:56 AM A- A A+ The Islamic People’s Forum (FUI), made up of several hard-line groups, plans to stage a protest against American pop diva Lady Gaga on Friday. It claims the protest would be “an action of a million people” that would be held at 1:30 p.m., after Friday prayers, in front of the Jakarta Police headquarters, before a march to the Bung Karno Stadium and the National Police headquarters. FUI has called on all Islam organizations, Muslim students and Islamic study groups to join the protest. “This action aims to urge the police and related institutions to rebuff Lady Gaga,” protest coordinator Abdul Jabbar said, as quoted by tribunnews.com on Wednesday. He said that the protest was necessary to prevent Gaga - who he deemed was an American porn star, a member of the Illuminati (a secret society believed to be planning a design for a new world order) and a devil worshipper - from corrupting the morals of young Indonesians. The Grammy Award-winning singer is slated to hold her Born This Way Ball concert in Bung Karno Stadium on June 3. “In every concert, Lady Gaga often shows off symbols of the Illuminati and paganism,” Abdul said. (iwa) </pre> Sunny 2012-05-24T22:25:04 http://permalink.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/85510 <pre>*Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr/Sdri dalam Diskusi * *“THE INDONESIAN FORUM Seri **1**7**” * * * *Waktu : Selasa, 29 Mei 2012 Pk. 14.00-16.00 WIB* *Tema : Menyoal Penanganan Konflik Sosial di Indonesia * *Tempat : Lt. 1 Gd The Indonesian Institute Jl. Wahid Hasyim 194 Kampung Bali, Jakarta Pusar * Pada 11 April 2012 yang lalu, DPR RI dalam sidang paripurnanya telah menetapkan Rancangan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial (RUU PKS) menjadi Undang-Undang (UU). UU ini langsung menuai berbagai penolakan karena dinilai tak akan cukup menangani berbagai konflik sosial yang terjadi dan berkembang di Indonesia belakangan ini, terutama dengan ketentuan yang memungkinkan masuknya TNI dalam penanganan konflik. Di Indonesia, ada berbagai bentuk konflik sosial, dari yang berkaitan dengan isu etnis, agama, kelompok kepemudaan, maupun kewilayahan. Di satu sisi, keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia adalah aset berharga yang menyimpan berbagai kekayaan lokal yang menjadi modal kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Di sisi lain, konflik yang sering terjadi saat ini disebabkan oleh persoalan yang sangat beragam dan tak melulu karena isu keberagaman. Aktor-aktor yang terlibat pun bukan hanya kelompok-kelompok yang terlihat saling berhadapan dan berkonflik satu sama lain, namun ada aktor-aktor lain yang juga berperan penting sebagai katalisator atau penengah, seperti media, tokoh masyarakat, pemerintah (pusat dan daerah) maupun aparat keamanan. * * *Pertanyaan Diskusi:* 1. Bagaimana sebaiknya mendefinisikan “konflik sosial”? 2. Bagaimana peta konflik sosial di Indonesia saat ini ? 3. Bagaimana idealnya peran polisi maupun TNI dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial? 4. Langkah-langkah strategis apa yang sebaiknya diambil oleh berbagai pihak untuk dapat mencegah atau menangani terjadinya konflik sosial? *Pengantar diskusi oleh:* *(1)*Dr. Pos M. Hutabarat, Ph.D (Dirjen Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI) *(2)*Eva K. Sundari, Anggota Komisi III DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan *(3)*Otto Syamsuddin Ishak, Peneliti Senior IMPARSIAL *Moderator:* Jaleswari Pramodhawardani (Dewan Penasehat The Indonesian Institute). *Sampai jumpa di Diskusi TIF. **Pada akhir acara, akan dibagikan rangkuman hasil diskusi.* * * Salam, * * * * *Adinda Tenriangke Muchtar. * Direktur Program The Indonesian Institute * * *Konfirmasi dan Informasi: Lola 081320255817 – ameliaislola-Re5JQEeQqe8AvxtiuMwx3w&lt; at &gt;public.gmane.org* *THE INDONESIAN FORUM* *Diskusi Bulanan * *The Indonesian Institute * Center for Public Policy Research *The Indonesian Institute (TII)* adalah lembaga penelitian kebijakan publik yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang didirikan sejak Oktober 2004. Kegiatan TII antara lain kajian masalah-masalah di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Selain kajian, TII juga melakukan fasilitasi kelompok kerja serta pelatihan. Di bidang pendidikan publik, TII juga aktif di kegiatan advokasi publik, penulisan opini dan editorial *(Wacana TII),* kajian bulanan *(Update Indonesia)* dan tahunan (Indonesia Report) serta forum diskusi *(The Indonesian Forum).* TII berkomitmen memberikan sumbangan pada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia. * * *The Indonesian Forum* adalah kegiatan diskusi tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat *civil society*, akademisi, dan media. * * *Diskusi ini dilakukan rutin **setiap bulannya**, bertempat di Gedung The Indonesian Institute, Lt. 1. Jl. K.H. Wahid Hasyim 194 Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Telp. 3905558* </pre> lola amelia 2012-05-24T02:09:25 http://permalink.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/85509 <pre> Besok (Hari Ini), PBB Bahas HAM Pemerintah Indonesia Oleh : Berthy B Rahawarin | 23-Mei-2012, 18:14:35 WIB  KabarIndonesia - Berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Indonesia, akhirnya akan menjadi agenda pembahasan di Jenewa, Swiss, besok (Rabu, 23 Mei). Forum UPR (Universal Periodic Review) yang mewadahi pembahasan HAM itu membahasa berbagai isu yang mereka terima. Berbeda dengan pernyataan pemerintahan Presiden SBY tentang penegakkan HAM di Indonesia, pelbagai laporan Elemen Masyarakat di Tanah Air, hingga orang Indonesia yang tinggal di lur negeri memberi kesaksian fakta banyak pelanggaran HAM di Tanah Air, yang bermuara pada pemerintahan Jakarta. Pewarta Kabar Indonesia (HOKI) menerima informasi, bahwa masyarakat perantauan asal Negeri Serambi Mekkah Aceh, ikut melaporkan pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh sejak Pemerintahan Soeharto hingga dua periode Pemerintahan Presiden SBY. Adanya pelbagai laporan pelanggaran HAM seperti di Aceh, Papua, ataupun pembiaran oleh aparat terhadap kelompok keagamaan seperti Ahmadiyah, dan kelompok minoritas lainnya, akan didengar oleh UPR dari pihak Pemerintah, elemen-elemen masyarakat, hingga Komnas HAM, akan didengar dan ditindak-lanjuti. Masyarakat mungkin tidak usah punya harapan berlebihan terhadap rekomendasi PBB nantinya, karena hanya dapat berupa rekomendasi tertulis berupa perbaikan dan dorongan agar Pemerintahan Jakarta melakukan perbaikan penegakkan HAM. Setidaknya, Pemerintahan SBY menyadari, kalau tidak semua laporang manis tentang HAM ala Pemerintah, akan diimbangi atau bahkan dikalahkan oleh laporan faktual dari masyarakat. Pada menjelang akhir periode pemerintahan Soeharto, PBB pernah mengirim Special Rapourternya untuk meninjau penegakkan HAM di Indonesia, khususnya di wilayah Timor Timur yang ketika itu masih menjadi provinsi ke-27 di Indonesia. Besok UPR akan membahas khusus HAM di Indonesia, selama 2,5 jam. (*) (Gambar: Forum HAM PBB) Blog: http://www.pewarta.kabarindonesia.blogspot.com/  Alamat ratron (surat elektronik): redaksi-RxcQ/8b+YOnY85stDimS4tBPR1lH4CV8&lt; at &gt;public.gmane.org  Berita besar hari ini...!!! kunjungi segera: http://www.kabarindonesia.com//   _,___</pre> Berthy B Rahawarin 2012-05-23T14:39:37 http://permalink.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/85508 <pre>http://www.thejakartapost.com/news/2012/05/23/in-memoriam-hans-teeuw-ever-a-student-indonesia.html In Memoriam : Hans Teeuw: Ever a student of Indonesia Karel Steenbrink, Contributor, UTRECHT, THE NETHERLANDS | Wed, 05/23/2012 9:10 AM A- A A+ Hans Teeuw was born on Aug. 12, 1921 in Gorinchem, in the Netherlands.He died on May 18.JP Hans Teeuw was born on Aug. 12, 1921 in Gorinchem, in the Netherlands. He died on May 18. In 1938, Teeuw became a student of Indology at Leiden, the common educational path for future colonial officials. In 1941, the war made formal study impossible. At that time, Teeuw, barely further than being a brilliant undergraduate, addressed Prof. Jan Gonda and, while in hiding in different places managed to write the draft of a Ph.D. dissertation that was accepted in 1946. It was the edition and translation of the story and death of the criminal Bhoma. In 2005, an English edition of the work was published by Teeuw in cooperation with Stuart Robson. A more poetic Dutch rendering was finished by Teeuw in 2011. It would be his last work; he then prepared himself for death, not the preliminary death, of “those who died but did not reach Death” (Bhomantaka, Canto 11:9) preceding a new and better life in the earthly regions, but the fulfillment of all duties and the act of becoming unchained. That is Death written with a capital D, also in Teeuw’s translation. His wife Joosje had preceded him in late May 2009; Hans decided to opt for starvation and reached his goal in five days – in peace and harmony. In the uncertain period of the aftermath of the Nazis and the Pacific War, Teeuw received a government position as a language researcher, especially among the Sasak people of Lombok. This was a hard time for him: his wife (already his fiance in 1935), had to go to Switzerland for a cure for tuberculosis. He arrived in Jakarta on September 18, 1947, and stayed until October 1951, doing fieldwork in Lombok from September 1949 to October 1950. In late 1951 Teeuw was nominated professor of comparative linguistics at Utrecht until he moved to Leiden in 1955, when he became professor of Malay and Indonesian language and literature. This was the start of a difficult period: colonialism had ended and there was no longer a secure position for students of “Indology” and there were few students. Willem van der Molen tells an anecdote that at an information session he was looking for something absolutely different, but instead found Teeuw sitting alone in a room, started to talk with him and so Van der Molen became one of the few students of Indonesian languages and culture between 1955 and 1965. Teeuw was active in many fields: he published his study of Lombok, more on Old Javanese, on classical Malay (in 1966 the publication of the lovely Syair Kem Tambuhan) and started his two-volume work on modern Indonesian literature. In the late 1960s the political relations between the Netherlands and Indonesia improved, and Teeuw became a true post-colonial scholar. He had no direct links with colonialism, loved Indonesian culture and also experienced hard times in Europe during a terrible war. He wanted true cooperation between Dutch and Indonesian scholars for the best of the two countries, but first for the enrichment of both cultures. He was not only a scholar of manuscripts and linguistic research, but could handle the bureaucracy on both sides with respect and in an effective way. He started BIS (Bureau Indonesische Studiën) for projects in anthropology, linguistics and religious studies. In this way, I was myself invited in 1978 to start a one-year training for nine IAIN (State Institute of Islamic Studies) staff who came to the Netherlands. He accompanied these projects from a distance but when necessary he intervened with the higher levels of bureaucracy to find practical solutions. Indonesian students in the Netherlands were always surprised to see how Teeuw could also be interested in their practical problems, welcoming them into his home. In speeches he liked to start by giving thanks to the cleaners, administrative staff, drivers and others who made academic life possible. A special position in the last two decades was given to Pramoedya Ananta Toer. Teeuw wrote two books about this novelist of modern Indonesia and hoped Toer would receive the Nobel Prize for literature. If we look back at the formidable list of publications, we can only be astonished by the quantity of his work: an Indonesian-Dutch dictionary with five editions and, until five years ago at the age of 87, Pak Teeuw was still reading TEMPO to see whether new words had found their way into modern Indonesian. But, language was most of all communication for him: he set new standards for relations between the Dutch and Indonesians in the post-colonial period. Terima kasih, thank you very much, Pak Teeuw!</pre> Sunny 2012-05-24T21:16:52 http://permalink.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/85507 <pre>Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i Editor dan Pecinta Buku Mohon bantun untuk mengisi kuesioner berikut. Kuesiner ini dibuat sebagai data sekunder (pendukung) penelitian tesis saya dgn topik "Analisis Semantis Nomina Persona Berorientasi Gender dalam KBBI IV". Yang dibutuhkan adalah jawaban spontan. Tidak ada jawaban benar dan salah. Oleh karena itu, mohon dengan sangat tidak membuka kamus, google, dsb. Setelah diisi, mohon perkenan Bpk/Ibu/Sdr/i mengirim balik via e-mail berikut naniklipi-Re5JQEeQqe9fmgfxC/sS/w&lt; at &gt;public.gmane.org Demikian, terima kasih tak terhingga saya haturkan atas waktu dan bantuan Bpk/Ibu/Sdr/i. Teriring doa moga segala aktivitas Anda lancar. Sekali lagi, terima kasih:) Maaf merepotkan. Salam kreatif, Nanik Supriyanti 085228012533 Magister Linguistik Universitas Indonesia Bekerja di LIPI NB: jika berkenan, mohon bantuan mem-forward kuesioner ini ke editor lainya. Terima kasih. Yg sedang mengadakan tesis adalah istri saya (fendi.felix). </pre> fendi.felix 2012-05-23T14:54:29 http://permalink.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/85506 <pre>http://www.shnews.co/detile-2175-reformasi-kacau-balau.html Reformasi Kacau Balau Masduri* | Rabu, 23 Mei 2012 - 14:45:21 WIB (dok/ist)Reformasi sejatinye memperbaiki malah membuat kacau negara Indonesia. Sudah 14 tahun bangsa Indonesia melakukan reformasi, tepatnya sejak 21 Mei 1998. Lengsernya Soeharto menandai era baru ini, sebuah era yang membuka sekat-sekat kebebasan, sehingga masyarakat dapat menyuarakan pendapat dan berekspresi secara bebas tanpa intervensi dari siapa pun. Era itu biasa kita sebut Era Reformasi, era yang menjadikan aspiriasi masyarakat sebagai tumpuan setiap pembangunan bangsa dan negara. Era Reformasi diperakarsai oleh mahasiswa, sebagai penggerak perubahan dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Keberhasilan mahasiswa melengserkan Soeharto dari jabatannya sebagai presiden tentu sangat kita apresiasi sekali sebab sebelumnya sangat sulit sekali pemberontakan terhadap rezim yang berkuasa dilakukan. Paling-paling jika terjadi pemberontakan orangnya langsung hilang atau bahkan tidak segan-segan dilenyapkan nyawanya. Rezim Soeharto sangat represif dan otoriter, kekuatan militer menjadi senjata ampuh dalam mempertahankan kekuasaan yang dipimpinnya. Maka ketika mahasiswa mampu menggalang kekuatan yang besar dan menumbangkan rezim Soeharto, tepuk tangan bersorak-sorai di mana-mana. Tanda kemajuan bagi bangsa Indonesia sudah terbuka. Tinggal bagaimana kita mengolah kebebasan ini melanjutkan perjuangan yang dilakukan para mahasiswa 1998. Nyatanya, sampai saat ini reformasi yang kita lakukan tidak membuahkan hasil maksimal. Bahkan yang lebih sering terjadi kekacauan yang semakin parah. Korupsi semakin marak, kekerasan dari beragam mudusnya mudah terjadi, kemiskinan semakin parah, hukum diperjualbelikan, dan kebebasan pers semakin memperkeruh persoalan. Harapan-harapan yang semula begitu besar semakin redup melihat kenyataannya kehadiran Era Reformasi membuat negara kacau balau. Kebebasan yang terjadi melampaui etika kepatutan yang tertuang dalam Pancasila dan UUD1945. Bahkan tidak jarang kebebasan yang ada banyak dikebiri oleh kepentingan elite politik, sehingga kehadiran Era Reformasi hanya memunculkan politikus-politikus busuk yang tak bertanggung jawab. Mestinya kebebasan yang kita miliki semakin menanusiakan manusia, dengan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Karena tidak lain, perjuangan yang dilakukan mahasiswa tahun 1998 hanya untuk terciptanya kesejahteraan bangsa Indonesia. Bukan untuk membebaskan para elite korup mengeruk kekayaan negara sebesar-besarnya, sehingga nasib rakyat kecil semakin terpuruk. Sangat disayangkan, jika perjuangan mahasiswa yang melelahkan, bahkan mengorbankan nyawa hanya menghasilkan kesia-siaan, bahkan lebih banyak dinikmati para koruptor. Perjuangan mahasiswa tahun 1998 merupakan pengorbanan besar yang tak ternilai. Hanya saja pengorbanan tersebut sering disalahgunakan oleh anak-anak bangsa, termasuk mahasiswa sendiri saat ini. Mahasiswa sebagai penerus reformasi 1998 mestinya tidak apatis dengan realitas kebangsaan yang kita hadapi saat ini. Sekarang mahasiswa banyak terjebak pada gaya hedonisme dan materialisme, paling-paling jika melakukan gerakan banyak yang dibayang-bayangi elite politik. Sangat sulit menemukan gerakan-gerakan mahasiswa yang murni untuk kepetingan bangsa Indonesia. Yang sangat kita risaukan, gerakan-gerakan mahasiswa banyak yang anarkistis, tidak jarang pula dengan sesama mahasiswa yang berbeda organisasi ekstra sering terlibat bentrok, lantaran egoisme yang besar tanpa didasari semangat nasionalisme dan persatuan seperti ditegaskan dalam Sumpah Pemuda. Lebih tepatnya lagi, semangat pergerakan reformasi mahasiswa terputus di tahun 1998. Perjuangan mahasiswa setelahnya tidak jelas arah perjuangannya, pergerakan yang dilakukan sering memunculkan persoalan baru, seperti anarkisme, kemacetan, kerusakan fasilitas negara dan beragam bentuk dampak buruk lainnya yang mestinya tidak dilakukan oleh seorang mahasiswa yang menyandang gelar agent of change, agent of control, iron stock dan avant garde. Kebanggaan julukan ini mestinya semakin memantapkan mahasiswa dalam menjalankan arah pergerakannya sehingga perjuangan yang dilakukan membuahkan hasil yang maksimal. Tidak seperti yang terjadi akhir-kahir ini, pergerakan yang dilakukan mahasiswa sulit berhasil atau tidak didengar oleh elite pemerintah. Ini karena gerakan mahasiswa kurang terkoordinasi dengan baik, semangat kebersamaan juga tidak ada, atau lebih parahnya perjuangan yang dilakukan mahasiswa banyak digerakkan oleh elite politik. Tanggung jawab reformasi secara berkesinambungan berada di tangan mahasiswa sebagai kontrol sosial terhadap perjalanan reformasi yang kita buka 21 Mei 1998 lalu. Tanggung jawab ini sejalan dengan peran mahasiswa sebgai agent of control dalam masyarakat. Artinya, jika perjalanan reformasi yang kita hadapi saat ini sudah menyimpang dari misi utama penyejahteraan masyarakat, mahasiswa harus berada di garda depan menyuarakan kembali secara lantang perjuangan yang dilakukan mahasiswa tahun 1998. Perjuangan reformasi 1998 sampai hari ini harus selalu disuarakan, agar para elite pemerintah dan masyarakat secara umum sadar peran serta fungsi masing-masing, sehingga dapat bergerak secara simultan untuk merealisasikan tujuan reformasi, yakni terwujudanya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekarang kita tinggal menjalankan amanat reformasi 1998, sebuah pekerjaan besar yang harus senantiasa kita perjuangkan bersama. Dengan demikian, reformasi tidak berdampak buruk seperti yang terjadi saat ini, di mana reformasi dengan kebebasan liberal meunculkan kekacauan bagi kehidupan berbangsa benegara. Kebebasan harus tetap kita tempatkan dalam proporsi yang benar, demi kepentingan bersama bangsa Indonesia. Nilai-nilai ideal kehidupan berbangsa bernegara yang tertera dalam Pancasila dan UUD 1945 harus senantiasa menjadi spirit kita dalam menjalakan reformasi, agar kebebasan yang kita jalankan bermakna bagi kebaikan bersama bangsa Indonesia. (*) *Penulis adalah aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) IAIN Sunan Ampel Surabaya. </pre> Sunny 2012-05-24T19:22:49 http://permalink.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/85505 <pre>Negara harus hadir sebagai pemberi jaminan kepada siapapun yang tercatat sebagai warga negara. Itu adalah roh dari negara yang menjadi tanggung-jawab pemerintah. Jika seorang semakin banyak simbol negara diremehkan oleh rakyat, baik secara kelompok maupun individual, maka itu artinya pemerintah lebih menjaga kepentingan kekuasaan memerintah  dibandingkan dengan menjaga kepentingan negara. Salah satu contoh terparah dari kondisi demikian ini adalah Somalia, karena pengelola negara di sana sibuk menjadikan negara sebagai target penipuan.   Pemerintah dipilih secara demokratis. Dengan mekanisme itu pemerintah tidak merampas kursi-kursi memerintah, tetapi demi kelanggengan negara untuk lima tahun berada di situ. Jangan pernah mereka berpikir selamanya ada di situ.   Hendaknya selama 5 tahun mereka melakukan yang terbaik bagi setiap warga negara, dan tidak memilah rakyat menurut peta agama dan suku-suku bangsa.   Jika pemerintah telah diskriminatif, maka mereka telah salah baca atas prinsip demokrasi. Mereka tidak paham dan amin mengapa proses pemungutan suara harus dibuat 'rahasia'. Jangan lupa bahwa kotak suara pemilu itulah  yang menjadi simbol bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Jika anda dan saya berniat 'merekayasa' kotak suara  maka anda dan saya telah menggadaikan negara kepada iblis! Hati-hati bahwa di kemudian hari iblis akan menagih bayaran atas berkat yang diberikannya!         --- On Wed, 5/23/12, Nanang Heriyanto &lt;nan2nk-/E1597aS9LSez0ei9/+7zw&lt; at &gt;public.gmane.org&gt; wrote: From: Nanang Heriyanto &lt;nan2nk-/E1597aS9LSez0ei9/+7zw&lt; at &gt;public.gmane.org&gt; Subject: [mediacare] Ini Negara Merdeka atau Negara Jajahan??? (Renungan Kasus Kekerasan Yang Dilakukan Para Preman/Monster) To: mayapadaprana-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw&lt; at &gt;public.gmane.org, media_nusantara-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw&lt; at &gt;public.gmane.org, media-indonesia-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw&lt; at &gt;public.gmane.org, "mediacare" &lt;mediacare-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw&lt; at &gt;public.gmane.org&gt; Date: Wednesday, May 23, 2012, 9:10 AM   Membaca berita, panggung peringatan acara waisak dirusak, penyegelan gereja, kekerasan &amp; penyerbuan2 dll yang dilakukan oleh para preman/monster (yang sering memakai topeng agama, kadang pakai organisasi kedaerahan, gank motor dll) patut direnungkan. Saya baca koran Jawa Pos, minggu 13 Mei 2012, halaman 4,  tulisan dengan judul "Perihal menghadapi monster". Disitu disebutkan, "memperhatikan aksi2 yang dilakukan kelompok2 tersbut (sebut saja kelompok badut2/centeng dll), disimpulkan, negara sesungguhnya membutuhkan keberadaan mereka. Negara membutuhkannya untuk melakukan teror terhadap rakyatnya sendiri. Pengamatan yang tajam dan perbandingan yang menarik dengan situasi pada masa penjajahan (kolonial), ketika aparat (tentara penjajah) memakai banyak preman, jagoan, centeng, untuk menjalankan operasi2 intelejen. praktek ini berlanjut pada masa sekarang. Sekiranya spekulasi ini benar,  sesungguhnya kita kembali berhadapan dengan pemerintah (yang berlaku seperti penjajah) yang memperkuat diri dengan cara menjadikan rakyatnya jinak. Itu niat buruk yang harus ditolak. Harus dipertanyakan pada pemerintah, kenapa monster peliharaan ini dibiarkan berkeliaran dan membuat masyarakat resah???" Di negara merdeka, negara akan kuat dan maju jika rakyatnya kuat &amp; makmur, berbeda dengan logika negara jajahan, dimana pemerintah penjajah pasti ingin negara jajahan itu rakyatnya lemah, jinak, teradu-domba, miskin dan untuk kelanjutan hidup tergantung uluran tangan dari penjajah. Sekarang pemerintah, DPR, aparatur negara dll, tinggal pilih... anda semua ini terhadap rakyat, berperilaku sebagai pemerintah penjajah (atau kepanjangan tangan penjajah) atau anda bersama rakyat memang ingin mengelola negara ini sebagai negara merdeka. </pre> Lisman Manurung 2012-05-23T15:34:30 http://permalink.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/85504 <pre>http://www.suarapembaruan.com/tajukrencana/reformasi-tanpa-transformasi/20389 Reformasi Tanpa Transformasi Selasa, 22 Mei 2012 | 14:51 Sejak Soeharto lengser pada Mei 1998, Indonesia mengalami perubahan yang luar biasa. Pada masa Soekarno, kita mengalami demokrasi terpimpin dan ketika masa Soeharto berubah menjadi demokrasi Pancasila, tetapi hakikatnya adalah otoritarianisme. Setelah 53 tahun berlalu, Indonesia memasuki era baru, yakni era reformasi, era kebebasan. Setidaknya ada dua agenda utama reformasi, yakni pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan demokratisasi. Pelaksanaan kedua agenda utama reformasi itu diatur melalui berbagai revisi undang-undang, bahkan dengan empat kali amendemen UUD 1945 yang dahulu dikenal sakral. Terkait pelaksanaan kedua agenda itu, setidaknya kita memiliki tiga catatan. Pertama, dalam upaya memberantas KKN, ada sejumlah kebijakan baru yang dilahirkan. Salah satu kebijakan yang paling fenomenal adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Awalnya, lembaga super itu dibentuk untuk “memecut” kinerja Kepolisian dan Kejaksaan Agung yang selama ini dinilai sangat lemah. Tetapi setelah lebih dari delapan tahun berdiri, KPK justru menjelma menjadi lembaga yang mulai bisa diandalkan, tetapi sebaliknya belum cukup mampu mendongkrak kinerja kedua lembaga penegak hukum lainnya. Sepertinya tak ada korelasi antara pendirian KPK dengan perbaikan kinerja Kepolisian dan Kejaksaan. Reformasi boleh terus berkumandang, Kepolisian dan Kejaksaan bergeming. Persoalannya, kinerja KPK setelah memasuki jilid III juga relatif kurang memuaskan. Lembaga itu belum sepenuhnya mampu memaksimalkan kewenangan yang dimiliki untuk menuntaskan kasus korupsi kelas kakap. Praktik pemberantasan korupsi secara tebang pilih masih tetap terjadi. Bahkan, tudingan bahwa KPK menjadi alat penguasa untuk menekan lawan-lawan politik tak pernah mengendur. Kasus Century yang merugikan keuangan negara Rp 6,7 triliun seolah dipetieskan. Kasus dugaan korupsi pajak, baru sampai pada pegawai kelas teri sekelas Gayus Tambunan dan Dhana Widyatmika. Dugaan korupsi di Badan Anggaran DPR masih terkatung-katung dan gurita-korupsi yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin, tak jua menyengat beberapa elite parpol. Penegakan hukum yang masih tebang-pilih membuat wajah reformasi di bidang hukum tetap memelas. Kedua, reformasi membuat DPR menjadi lembaga negara yang sangat kuat. Sayangnya, kekuatan itu justru dimanfaatkan untuk memperkaya diri dan menjadi ATM parpol. Proyek-proyek pemerintah telah dikaveling, bahkan diijonkan. Fit and proper test menjadi ajang mengeruk keuntungan dari para calon pejabat publik. Pembuatan UU pun disesuaikan dengan pesanan sponsor, baik dari dalam maupun luar negeri. Semua itu terjadi karena proses perekrutan calon anggota legislatif (caleg) yang buruk dan parpol tak mempunyai sumber dana mandiri. Sumber pendanaan parpol yang berasal dari iuran anggota, donasi perorangan dan badan swasta, serta APBN dan APBD, hanya formalitas belaka. Sebagian besar dana partai justru berasal dari kader-kadernya di parlemen yang memang ditugaskan mencari duit melalui berbagai proyek pemerintah. Modus tersebut tak pernah terungkap selama ini karena minimnya transparansi anggaran parpol dan adanya “perlindungan” dari undang-undang yang memang sengaja dirancang untuk tak memberi sanksi kepada parpol yang melanggar aturan transparansi pendanaan. Ketiga, terkait dengan poin kedua, kinerja DPR yang selalu menuai kritik tak terlepas dari proses demokrasi prosedural, bukan demokrasi substantif. Pemilihan langsung anggota legislatif dengan sistem proporsional terbuka tetap membuka celah permainan politik uang. Tak heran bila tak banyak kader parpol mumpuni yang menjadi anggota legislatif. Para caleg berduit dan populer yang lebih banyak “mewakili” rakyat, tetapi tak banyak berbuat bagi rakyat. Mereka lebih cenderung bekerja untuk kepentingan parpol dan diri sendiri. Sedangkan kader parpol yang berkualitas justru tenggelam dan mengikuti arus besar politisi sontoloyo, bahkan mulai mengecap nikmatnya kekuasaan. Kenyataan tersebut membuat kita mendorong proses reformasi berjalan simultan dengan proses transformasi. Kebebasan yang diperoleh selama reformasi justru kerap disalahgunakan untuk merusak pluralisme. Semua itu terjadi karena lemahnya penegakan hukum. Bagi kita, tanpa transformasi, reformasi hanya menguntungkan segelintir elite, tetapi tetap menyengsarakan rakyat. Transformasi akan terwujud apabila terjadi perubahan pola pikir, sikap-mental, dan perilaku, khususnya di kalangan penyelenggara negara dan elite bangsa. Para penyelenggara dan elite harus mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan keluarga, sekaligus mengedepankan kepentingan rakyat daripada ego penyelenggara negara dan kepentingan parpol. Tanpa itu, transformasi yang diharapkan tetap berhenti pada reformasi dan negeri ini akan sulit maju, bahkan cenderung mundur. Untuk mewujudkannya dibutuhkan sosok pemimpin nasional yang tegas, sekaligus bijak, didukung lembaga-lembaga negara yang kredibel dan mengedepankan prinsip check and balances, serta penyelenggara negara yang amanah. </pre> Sunny 2012-05-24T21:12:59 http://permalink.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/85503 <pre>Dengan hormat, Dengan ini kami ingin menyampaikan undangan untuk meliput konser Opera "Ibu, yang anaknya diculik itu" (musik oleh Ananda Sukarlan, dari cerpen monolog Seno Gumira Ajidarma dan dinyanyikan soprano Aning Katamsi) yang akan diselenggarakan di Gedung Kesenian Jakarta Sabtu 26 Mei 2012 pk. 7.30 malamAnanda Sukarlan sendiri sejak sore (sekitar pukul 4) sudah available di Ged. Kesenian jika ingin mewawancarainya.   Jika anda berminat untuk meliputnya, kami menyediakan 2 (dua) undangan untuk media anda. Mohon reserve sebelumnya ke kami, ycep-/E1597aS9LQAvxtiuMwx3w&lt; at &gt;public.gmane.org atau 0818 891038 sehingga kami dapat menyediakan tempat duduk untuk anda.    Jika anda ingin mewawancarai Ananda Sukarlan secara terpisah silakan hubungi kami juga. Ananda bisa di follow di twitternya &lt; at &gt;anandasukarlan .    Besar harapan kami untuk menyambut kehadiran anda. Dibawah ini kami lampirkan details tentang opera ini. Terima kasih Salam Chendra Panatan manager Ananda Sukarlan   Ibu, yang anaknya diculik itu Sebuah pocket opera oleh Ananda Sukarlan, berdasarkan cerpen dari Seno Gumira Ajidarma. Lighting &amp; stage direction oleh Chendra Panatan. Aning Katamsi (soprano) sebagai "Ibu", Ananda Sukarlan (piano) Elizabeth Ashford  (flute) Pocket opera adalah sebuah bentuk baru yang menggambarkan sebuah opera yang 'praktis dipagelarkan'; karena tidak melibatkan terlalu banyak pemain dan stage decor, tanpa mengurangi kualitas dan 'magic' dari suatu pertunjukan opera. Untuk IBU, Ananda Sukarlan menciptanya untuk satu penyanyi saja, yang akan ditampilkan oleh soprano terkemuka Indonesia Aning Katamsi, sehingga karya ini menjadikannya sebuah 'tour-de-force' yang sangat virtuosik, karena Aning (atau soprano manapun yang akan mementaskannya di masa depan) harus menyanyi, berakting dan berdeklamasi selama 35 menit sendirian. Opera ini adalah sebuah kontribusi yang penting dalam khasanah musik sastra Indonesia, terutama karena menjadi 'ujian' bagi setiap penyanyi soprano yang kelak mempagelarkannya, baik dari segi artistik, musikalitas, stamina dan teknik. Karya IBU ini berdasarkan drama monolog dari Seno Gumira Ajidarma, dengan judul yang sama dan telah dipagelarkan oleh aktris Niniek L. Karim tahun 2008 yang lalu. Ceritanya mengisahkan kepedihan seorang ibu yang anaknya hilang diculik lebih dari 10 th yang lalu dan tidak kembali sampai saat ini. Mohon konfirmasi berhubung tempat yang terbatas ke: Ananda Sukarlan Center : (021)-723 7285 (jam kerja) atau hp 0818 891038, atau ycep-/E1597aS9LQAvxtiuMwx3w&lt; at &gt;public.gmane.org Follow juga twitter &lt; at &gt;anandasukarlan untuk updates</pre> chendra panatan 2012-05-24T17:14:03 http://permalink.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/85502 <pre>Nasib BUMN di Tangan SBY dan Dahlan Iskan Tulisan tentang Dahlan Iskan vs SBY yg digembor2kan di socmed itu sebenarnya sangat keliru. Itu hny ulah sekelompok elit oposan pemerintah, Tujuan adu domba SBY vs Dahlan Iskan tdk terlepas kepentingan partai PDIP, Golkar dll yg mau tetap menguasai BUMN2 melalui antek2 mereka. Kita mengetahui, ketika Laksamana Sukardi jd menBUMN jaman megawati, semua direksi BUMN disulap “merah menyala” alias orang2 PDIP, Laksamana sukardi dan Ferdinand nainggolaan (deputi log pariwisata/menBUMN bayangan) merekayasa terbitnya peraturan terkait direksi BUMN Disebutkan Direksi BUMN TIDAK BOLEH digantikan ditengah jalan kecuali : meninggal, kena pidana, sakit hingga tak mampu, undur diri. Akibatnya ketika SBY – JK berkuasa, mereka kesulitan mengganti direksi BUMN2 dgn figur2 lain yg bukan mesin uang PDIP cs. Akhirnya para direksi BUMN yg jadi kader, antek, sapi perah PDIP tetap menjabat sbg direksi BUMN sampai habis masa jabatannya. Apakah penempatan direksi BUMN oleh presiden merupakan “dosa atau diharamkan”? Jawabannya : Jelas TIDAK. BUMN di Indonesia yg berjumlah 140 dan anak perusahaan serta cucu perusahannya yg berjumlah hampir 1000 perusahaan adalah motor pembangunan. BUMN2 itu kuasai asset dan omset lebih dari 2000 triliun. Tentu sj eksistensi BUMN2 dan grupnya punya pengaruh besar thdp kinerja Pemerintah Jika Presiden tidak punya kontrol thdp BUMN2 dan grupnya ini cq. dalam penempatan direksi2 BUMN, maka kinerja Presiden pasti terganggu. Sebelum penempatan dahlan iskan sbg menBUMN, menteri mustafa lbh banyak mengakomodir “titipan2 direksi” dari Golkar, PKS, PDIP ketimbang PD Presiden SBY sendiri “tak kuasa” kontrol manuver2 parpol dlm penempatan direksi BUMN. Akhirnya Mustafa sakit dan diganti dengan Dahlan Iskan. Penunjukan dahlan iskan sbg menBUMN tentu membuat kelompok2 oportunis pragmatis korup itu menjadi gerah. Mereka tak bisa tekan Dahlan iskan. Karakter dahlan iskan yg unik dan berani menolak bikin partai2 yg selama ini jadikan BUMN sapi perah melalui penempatan orang2nya jd marah. Lalu mereka sibuk cari kesalahan dahlan iskan utk “menjatuhkan” dahlan iskan dari jabatan menBUMN. Interpelasi salah satu caranya Perhatikan yg tandatangan pengajuan interpelasi thdp Dahlan Iskan. Semuanya adalah aggta DPR yg selama ini jadi calo jabatan&amp; proyek BUMN. Dahlan Iskan yg tak mau kompromi dgn para calo2 YTH tsb, menjadikan dahlan iskan menjadi target dan musuh politik bersama. Dahlan iskan mmg “terpeleset” dgn terbitkan bbrp aturan di internal BUMN termasuk ketika “menunjuk” Megananda jd Dirut Holding PTPN. Dahlan juga “terpeleset” ketika terbitkan permen yang “delegasikan” sebagian besar kewenangan MenBUMN ke dirut2 BUMN. Terlalu premature Plus, Dahlan Iskan “terpeleset” ketika “tunjuk” direksi Pertamina. Yg sebenarnya dia berperan “pasif” &amp; hny terima usulan Karen Agustiawan. Pengalihan kewenangan membentuk “dream team” kpd Dirut BUMN itu memang riskan dan prematur.. Harusnya MenBUMN terlebih dahulu “sterilkan” dulu dan “cuci bersih” semua dirut BUMN sebelum limpahkan kewenangannya ke dirut2 tsb. Berbeda dgn kondisi saat ini, peta susunan direksi (dirut) BUMN itu masih nano2. Masih banyak direksi/dirut BUMN yg tidak loyal pd Presiden. Tentu fakta seperti itu membuat Presiden tersandera. Tidak bisa mengendalikan agenda pemerintahannya secara penuh. BUMN2 punya agenda msg2 Penunjukan Dahlan Iskan sebenarnya sangat tepat. Sosok yg kebal intervensi, namun tentu saja dia tdk kebal tipu daya staf dan politisi. Dahlan Iskan bukan “superman” tapi dia bisa bentuk superteam di kementerian BUMN dan di seluruh BUMN. Jika sy jadi Dahlan Iskan, maka saya akan inventarisir &amp; evaluasi seluruh direksi BUMN. Org2 yg tak jelas integritas &amp;loyalitasnya : Pecat. Selanjutnya direksi2 BUMN semuanya harus orang2 presiden, tentu saja dgn perhatikan integritas, kapasitas dan kapabilitas terlebih dahulu. Jk kebijakan “all president’s men” itu sdh dilakukan, maka pertanggungjawab Presiden thdp kinerja sbg bagian dari pilar pembangunan jd jelas Kelemahan utama pemerintahan SBY adalah ketidaksolidan para pembantunya. Terlalu akomodir kepentingan parpol sehingga merusak kinerjanya. Loyalitas kabinet menjadi tak jelas dan terbagi. Ke Presiden dan ke Partai. Ini sgt bahaya. Demikian jg loyalitas direksi2 BUMN.. Direksi2 BUMN punya loyalitas bercabang banyak. Ke partai, ke bohir pengusaha/sponsornya, politisi dan terakhir baru ke MenBUMN. Gawaat !. Dahlan Iskan skrg harus fokus sapu bersih direksi2 BUMN yg tak jelas loyalitasnya itu. Perusahan negara harus loyal pd negara cq. Presiden MenBUMN sbg pemegang saham BUMN harus taat azas dan hukum. Dia adalah komandan jenderal direksi BUMN yg bertanggungjawab kpd Presiden. Sosok Dahlan Iskan “yg tak bisa diatur” ini merupakan musuh yg sangat tidak disukai oleh para elit, partai, politisi, pengusaha, DPR dst. Sebagai Target Operasi para Mafia BUMN, Dahlan Iskan harus hati2. Jgn sampai terjebak, terpeleset, tertipu, terpedaya. Dahlan Iskan harus banting setir 180 derajat. Kembali Fokus ke pembenahan personalia kemenBUMN dan direksi BUMN. Jgn dilepas. Kelemahan menteri2 yg bukan berasal dari birokrat adalah gampang dijebak, dikibuli &amp; dikhianati oleh staf2nya yg merupakan bagian dr Mafia Kinerja dan Prestasi Pemerintahan SBY tahun ini dan tahun depan sangat dipengaruhi oleh pengendalian BUMN2 oleh Presiden. Sudah menjadi hal yg wajar Presiden SBY tempatkan semua org2 kepercayaannya utk pimpin BUMN. Yg penting TIDAK KORUPSI !!. Isu “Kegaduhan” Dahlan Iskan dan SBY itu sekedar kesalahpahaman saja. Ada org2 tertentu yg menjebak Dahlan Iskan dgn jual2 nama SBY SBY sbg Presiden harus lebih banyak pasang mata dan telinga. Hati2 dgn politik adu domba yg dilakukan oleh para brutus disekelilingnya. BUMN adalah milik negara dan ditujukan sebesarnya utk kepentingan negara dan rakyat. Bukan utk mesin uang mafi (pengusaha, parta, DPR dst) BUMN itu juga implementasi UUD 45 pasal 33 tentang penguasaan negara thdp segala sesuatu yg kuasai hajat hidup orang banyak. SBY harus percaya pada Dahlan Iskan dan beri kewenangan penuh tanpa intervensi dari pejabat2 lain. Yg bisa intervensi menBUMN hny presiden Dahlan Iskan hrs secepatnya reposisi fungsi&amp; fokusnya. Dia adalah menBUMN. Ditangannya terletak tggjwb yg luar biasa besar nasib rakyat &amp; bangsa. Dengan jaringan medianya yg sangat luas, mata dan telinganya yg puluhan ribu, harus bisa dimanfaatkan dahlan Iskan sbg informasi intelejen. Seluruh rakyat Indonesia pasti akan berada dibelakang SBY dan Dahlan Iskan jika beliau berdua bertekad kembalikan BUMN2 “ke jalan yg benar” Sekian dan terima kasih telah menyimak…salam Kebangkitan Nasional. Merdeka !</pre> Al Faqir Ilmi 2012-05-23T11:28:33 Search the mailing list at Gmane query http://search.gmane.org/?group=$group=gmane.culture.media.mediacare